LAHAN PERTANIAN DAN LIBERALISASI IZIN USAHA

SEJARAH KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA (Perspektif historis)

tanah jokowi
*GambarIlustrasi: http://www.Postmetro.info

  Sejarah dibuat oleh manusia. Dia adalah aktor di dalam drama yang telah berlangsung tanpa henti selama ratusan ribu tahun. Tanah adalah bagian dari sumber kehidupan manusia. Oleh karenanya tidak ada yang berhak mengkleim kepemilikannya atas tanah secara individu. Pada periode awal kehidupan manusia tanah dan semua unsur sumber daya alam, di kelola secara kolektif dan di gunakan sesuai kebutuhan. Berburu-meramu sebagai modus produksi tidak memungkinkan adanya kepemilikan pribadi. Binatang-binatang liar yang diburu tidak mungkin dijadikan milik pribadi. Tidak ada tanah yang bisa dimiliki karena mereka terus berpindah-pindah. Alam dalam segala bentuknya adalah milik bersama. Begitu pula yang terjadi di idonesia. Sebalum indonesia memasuki perode kolonialisme, rakyat hidup secara kolektif dengan damai, tentram dan sejahtera. Setiap orang berhak untuk menggunakan sumberdaya alam sesuai kebutuhannya. Semaun dalam buku “penuntun kaum buruh”, menggambarkan situasi indonesia sebelum masa kolonial. “ketika indonesia belum ada sepur atau trem (kereta api), maka keadaan negeri ini sunyi, sepi, dan damai. Begitu juga penduduknya yang hidup, berpikir, serta bekerja dengan sabar dan damai. Hampir semua rakyat indonesie memliki sebidang tanah yang memberikan kehidupan dan penghasilan baginya”.

 

            Lalu, darimanakah awal mula kepemilikan tanah di akui secara individu? Fredrik engels (dalam bukunya yang berjudul Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara),telah dengan gamblang menjelaskan dari mana kepemilikan pribadi lahir. lahirnya pertanian dan perternakan, menjadikan manusia untuk pertama kalinya dapat menghasilkan makanan berlebih atau surplus. Ini berbeda dengan masa berburu-meramu di mana hampir tidak mungkin menghasilkan surplus. Manusia menghabiskan semua waktunya untuk mencari makan. Sedikit untuk berpikir dan mengembangkan pengetahuan. Dengan surplus dari pertanian dan perternakan, maka mulai terbebaskanlah sejumlah orang untuk melakukan kerja berpikir dan mengembangkan pengetahuan. Kebudayaan tumbuh subur dengan lahirnya pertanian dan perternakan. Kemajuan teknologi mengalami lompatan revolusioner (perubahan secara pesat), yang pada gilirannya membuat pertanian-perternakan lebih efisien. Namun, perlahan-lahan kemampuan memproduksi surplus makanan memungkinkan tiap-tiap klan di dalam suku untuk mulai memisahkan diri dari kepemilikan kolektif. Mereka tidak perlu lagi bekerja sama seperti dahulu untuk menjaga keberlangsungan hidup. Tanah dan ternak – dan juga perkakas-perkakas kerja – mulai dijadikan milik pribadi, yakni milik klan dan bukan lagi milik suku bersama. Ada tanah yang lebih subur, ada ternak yang lebih produktif. Ini lalu menciptakan perbedaan ekonomi di antara klan-klan yang berbeda, yang lantas perlahan-lahan mengkristal menjadi perbedaan kelas, antara yang memiliki alat produksi dan yang tidak memiliki.

            Begitu pula dengan indonesia. Masuknya penjajahan belanda dengan menggunakan VOC sebagai suatu serikat dagang, merupakan periode awal penetrasi kapitalisme terhadap indonesia. pemerintah kolonial Belanda memberlakukan politik monopoli dan pungutan paksa berciri usaha pertanian besar dan kompleks, padat modal, teknologi modern dan ber-orientasi komersil, serta membutuhkan jumlah tenaga kerja yang relatif banyak. Para petani di Indonesia pertama kali diakui secara formal oleh negara sebagai pemilik tanah individual adalah ketika T.S. Raflles memperkenalkan sistem sewa tanah di Jawa selama periode 1810-an. Raflles menganggap bahwa negara sebagai pemegang kedaulatan adalah pemilik tanah satu-satunya di Jawa dan para petani adalah penggarap tanah negara. Dengan pikiran ini, dia bermaksud menciptakan suatu sistem perpajakan baru dengan memungut sewa tanah dari petani sebagai penggarap dan menghapuskan sistem yang telah ditetapkan oleh penguasa Belanda sejak VOC. Namun demikian, karena kurangnya waktu dan tenaga personil, survei yang akurat tak pernah dilakukan. Akibatnya, pemungutan pajak dilakukan secara sembarangan berdasarkan penilaian fiktif. Selain itu, kebanyakan penggarap yang didaftar sebagai pem-bayar pajak pemilik tanah dalam survei penetapan nilai pajak ini adalah penduduk desa kelas atas. Dengan kata lain, para petani kelas bawah tidak diakui sebagai pemegang tanah, karena itu dikeluarkan dari sasaran pajak langsung. Bahkan setelah pemulihan kekuasaan Belanda, sistem sewa tanah itu tetap dipertahankan oleh pemerintah. Namun demikian, informasi akurat mengenai luas dan produktivitas pertanahan maupun luas usaha dari tiap-tiap penggarap tetap saja tidak memadai. Keserakahan kolonial belanda terhadap sumberdaya alam di indonesia mengharuskannya untuk memperluas wilayah jajahan keseluruh daerah. Dengan dalih kebutuhan rempah rempah di pasar eropa yang semakin meningkat, pemerintah kolonial Belanda mengadakan perluasan perkebunan dan tidak hanya sebatas rempah-rempah, tetapi juga kopi di Priangan dan perkebunan tebu di Jawa Tengah serta Jawa Timur. Perluasan areal perkebunan beserta variasi tanamannya inilah yang menjadi awal lahirnya kelas buruh (budak yang hanya memiliki tenaganya untuk di jual) di indonesia.

            Pada tahun 1854, diputuskan oleh pemerintah kolonial yang baru bahwa sistem sewa tanah yang berlaku saat itu adalah sistem sementara, dan sebuah sistem yang lebih kuat akan diperkenalkan di masa depan. Pada sisi yang lain, kecaman publik Belanda terhadap sistem tanam paksa di Indonesia bertambah keras. Akibatnya, peraturan-peraturan agraria yang baru, diumumkan dalam tahun 1870, yakni Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) dan Agrarische Besluit (Peraturan Agraria) untuk menjamin kebebasan ekonomi bagi perusahaan–perusahaan perkebunan swasta dan secara perlahan-perlahan menghapuskan sistem tanam paksa yang berada di bawah monopoli negara.47

            Meskipun demikian, aturan-aturan ini tidak pernah mengakui hak milik indvidual para petani. Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa semua tanah tanpa kepemilikan yang disertifikasi, menjadi milik negara (domein van den staat). Dalam hal ini, tanah-tanah petani dianggap sebagai tanah negara tak bebas, sementara semua tanah tak bertuan/terlantar digolongkan sebagai tanah negara bebas.

            Walaupun dalam Undang-Undang Agraria pemerintah dilarang untuk menjual tanah, pemerintah dapat menyewakan tanah negara bebas. Pada sisi yang lain, pemilikan tanah komunal yang telah berkembang di sebagian besar wilayah Jawa Tengah dan Jawa timur masih tetap berlaku bahkan setelah penghapusan sistem tanam paksa. Dalam pemilikan komunal ini, kebanyakan tanah yang digarap adalah milik komunitas desa dan dibagikan ke petani-petani baru yang disebut dengan berbagai nama lokal seperti, sikep, kuli kenceng, gogol dan lain sebagainya. Artinya bahwa, pemerintah kolonial pada saat itu secara perlahan berupaya untuk menghapus kepemilikan tanah bagi rakyat secara kolektif di satu sisi menyediakan ruang bagi kolonial untuk memperluas wilayah eksploitasinya.

            Lenin, menyebut satu rentang kecenderungan transisi agraria mulai dari diferensiasi masyarakat-tani ke dalam lapisan-lapisan yang beragam hingga pada satu titik terjadinya polarisasi , yakni ketika proses itu mengeras ke dalam terbentuknya dua kelas sosial semata: mereka yang mengakumulasi tanah luas dan mereka yang kehilangan tanah dan menjadi proletar (buruh). Masuknya mode produksi kapital kedalam pertanian, berkonsekuesnsi pada tersingkirnya petani tradisional oleh petani dengan modal besar dan teknologi yang maju. begitulah yang terjadi di indonesia. saat dimana terjadi proses tukar menukar penghasilan dan karena indonesia kalah dalam pengadaan alat alat penunjang kehidupan, indonesia harus rela di jajah oleh kolonial belanda.

INVESTASI DAN UTANG LUAR NEGRI

            Setelah melewati masa kolonial yang penuh dengan pembodohan dan penghisapan yang amat tidak manusiawi, indonesia sampai pada jembatan emas menuju dunia baru. 17 agustus 1945 menjadi waktu yang menandai awal mula kemerdekaan rakyat indonesia di mulai. Indonesia mulai menasionalisasikan perusahaan perusahaan milik kolonial. Nasionalisasi aset aset vital tersebut, adalah upaya yang di lakukan dengan penuh semangat oleh kaum buruh bersama kaum tani.

            Lalu dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di dalam UUPA itu sendiri, terkandung tujuan ‘landreform’ sebagai satu konsepsi struktur agraria yang di dalamnya terdapat usulan tentang perombakan dan penggunaan tanah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, meningkatkan taraf hidup penggarap tanah khususnya, dan rakyat jelata pada umumnya, dan bertujuan untuk memperkuat dan memperluas kepemilikan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum tani.

                Namun, tentu saja jembatan emas yang di katakan oleh bung karno, bukan tanpa terpaan badai ekonomi politik. Negara-negara maju, yang berkepentingan secara serakah terhadap kekayaan alam indonesia, terus menerus mencari celah untuk dapat merampas dan menikmatinya secara individu. Di dukung penuh oleh amerika srikat, inggris dan australia, soeharto sebagai panglima kostrad/ angkatan darat membantai jutaan manusia yang mereka sebut PKI. Pembantaian jutaan manusia tersebut harus di lakukan untuk mengembalikan kekuasaan akses ekonomi politik di bawah kepentingan imperialisme AS dan kroni-kroninya. Di bawah kepemimpinan tangan besi angkatan darat yang di kepalai oleh soeharto, kekayaan alam yang sebelumnya di nasionalisasi oleh kaum buruh dan tani dalam pemerintahan soekrano di kembalikan kepada asing. Lebih lanjut soeharto juga menghadiahi Amerika dan ingris kekayaan alam indonesa termasuk freepot sebagai balas jasa karena telah membantu untuk menggulingkan kekuatan kaum buruh dan tani dalam massa kepemimpinan soekarno. Pemerintahan tangan besi soeharto juga menghentikan pelaksanaan landeform yang sedang gencar dilaksanakan oleh kaum tani. Dengan teori developmentalisme yang menyesatkan, iya membangun indonesia dan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan pinjaman luar negri. Soeharto menyeret indonesia kedalam perdagangan bebas global dan menandatangani word trade organization (WTO) dan internasional monetary fund (IMF). Pada zaman inilah indonesia mulai menjadi negara jajahan bagi berbagai negara dan bangsanya sendiri. Kebohongan mengenai sukses pembangunan yang selalu di gembar-gemborkan waktu demi waktu mulai terkuak. Krisis ekonomi yang terjadi di amerika serikat (1997-1998) menjalar kebebarapa negara di dunia termasuk indonesia. untuk mengatasi krisis, soeharto kembali mengambil jalan sesat dengan kembali meminta bantuan IMF dan menandatangani perjanjian antara lain harus memprivatisasi BUMN, membuka infestasi perusahaan asing, membuka impor dengan tarif nol. Indonesia telah terjebak dalam politik utang luar luar negri, dan terjerumus dalam krisis multi dimensi yang berkepanjangan.

TANAH MILIK RAKYAT VS LIBERALISASI IJIN USAHA

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, bahwa pengelolaan tanah secara kolektif dan penggunaan sumberdaya alam yang sesuai dengan kebutuhan, telah di hadapkan dengan model produksi yang hanya mengutamakan akumulasi keuntungan bagi individu tertentu yang memiliki modal. tanah yang di gunakan sebagai sumber kehidupan rakyat khususnya para petani, telah di rampas oleh kekuatan modal yang memaksa pemerintah (budak imperialis) untuk meliberalisasi ijin usaha dengan dalih memperbanyak pendapatan negara. Yang terjadi, pemodal dengan leluasa mengeksploitasi sumberdaya alam indonesia sesuai keinginan mereka demi menambah pundi pundi labanya. Sementara para petani, dipaksa kehilangan tanah dan tempat tinggalnya karena di rampas secara paksa oleh kaum minoritas pemilik modal yang mampu membungkam mulut para wakil rakyat.pada akhirnya, tidak ada jalan lain bagi para petani tak bertanah tersebut selain menjual tenaganya dengan harga yang murah (sesuai keinginan pemilik modal).

Dapat kita saksikan bersama bagaimana kekayaan alam di negri ini, membentang dengan luas wilayah lebih kurang 840 juta Ha, terdiri 192 Juta Ha daratan dan 648 juta Ha lautan. Dari luas daratan, sekitar 124,19 juta hektar (64,93%) masih berupa hutan seperti hutan lebat, hutan sejenis, dan hutan belukar. Sisanya seluas 67,08 juta hektar (35,07%) telah dibudidayakan dengan berbagai kegiatan. Badan Pusat Statistik Nasional melansir luas tanaman perkebunan menurut provinsi pada tahun 2014 adalah 192.81 (000 Ha). Sementara Luas lahan perkebunan besar 7,353,88 (000 Ha) dengan Jumlah perusahaan sebanyak 2.488 unit. Namun sejak lama kedaulatan sumber kekayaan indonesia sangat lemah dalam pengelolaannya. Terbukti, 70% pertambangan di kuasai oleh imperialisme. Padahal tambang mineral dan batu bara adalah bagian dari kekayaan alam di indonesia yang seharusnya di kuasai dan di gunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. di kalimantan telah di terbitkan 2.475 izin tambang. Data lain yang menarik adalah dari sekitar 8000 ijin pertambangan, 75% tumpang tindih dengan peruntukan lain (Hatta rajasa, mei 2011). Hingga tahun 2012 telah menjadi 9.700 perijinan (peneliti demos dalam siti maimunah : 2012). tahun 2004 hanya terdapat 13 unit usaha pertambangan yang mengalihfungsikan hutan lindung seluas 925.000 Ha. Angka tersebut meningkat tajam. Hingga tahun 2012 menjadi 924 unit usaha dengan luas total 6.578.421 Ha (Jaringan Advokasi Tambang : 2012)

            Sebesar 50,6% aset perbankan juga di kuasai oleh asing. Sampai saat ini 74% kegiatan usaha hulu atau pengeboran migas di indonesia masih di kuasai perusahan asing, sementara perusahaan nasional hanya menguasai 22% dan sisanya konsorsium asing dan lokal (buku : indonesia negara merdeka yang terjajah. Hal : 91, oleh anton toniman dkk). Sementara jumlah kemiskinan di indonesia meningkat dari tahun 2014 sebanyak 27.727.78 (ribu jiwa) di tahun 2015 bertambah menjadi 28 513.57 (ribu jiwa).Ini membuktikan bahwa pengelolaan sumberdaya alam oleh para mentri dan wakil rakyat tidak akan pernah bisa menyelamatkan kesengsaraan rakyat yang sudah di ujung jurang.. Menitipkan nasib kepada para wakil rakyat tidak akan melahirkan pengelolaan sumber kekayaan yang adil dan merata secara sosial. Hanya dengan perjuangan yang tekun dan penuh keyakinan di bawah kepemimpinan kelas buruh, sebagai satu-satunya kelas yang dapat memimpinnya-lah keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh manusia dapat tercapai.

PERSATUAN KAUM BURUH DAN PETANI : JALAN MENUJU KESEJAHTERAAN SELURUH UMAT MANUSIA.

                Petani dan institusi sosial-ekonominya telah mengambil bentuk cenderung rasional. Mereka tidak lagi bergantung pada nilai-nilai dan mitos budaya. Intervensi kapitalisme yang begitu dalam ke komunitas pedesaan menciptakan perubahan perilaku anggota-anggota komunitas. Petani kaya cenderung menggunakan surplus produksinya untuk investasi daripada menjalani kewajiban sosial dalam etika subsistensi. Petani-petani miskin tidak lagi bergantung pada satu patron (multistranded), tetapi mulai bergantung pada berbagai pihak sehingga mereka dapat mengakses kebutuhan produksi dan rumah tangga (gunawan wiradi : Menuju keadilan Agraria)

                Tradisi gerakan petani selalu mencari sekutu yang dapat mengartikulasikan kepentingan dan tuntutan mereka. Semenjak kapitalisme lahir, dua kelas yang menjadi kelas tertindas adalah buruh dan tani. Oleh karena itulah buruh dan tani adalah sekutu alami. Puluhan juta kaum tani terangkat dari kegelapan feodalisme dan keterbelakangan untuk pertama kalinya. Tanah adalah salah satu alat produksi penting bagi kapitalisme. Artinya, tanah-tanah rakyat di mana pun akan dibeli dan dihabisi oleh kekuatan proses modal jika tidak ada kekuatan ekonomi-politik pro rakyat yang mencegahnya. Kita harus jelas dengan apa yang kita maksud dengan kekuatan ekonomi-politik pro rakyat, yakni kekuatan ekonomi-politik yang dibangun atas dasar kekuasaan kaum buruh dan tani. Kita perlu melihat persoalan kepemilikan tanah, sebagai persoalan ekonomi politik. Kita tidak bisa dependen dengan negara, atau mengharapkan kedermawanan dari kelas pemodal yang hari ini sedang berkuasa. Pemerintah tidak akan pernah melakukan reforma agraria dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Sistem kapitalisme tidak mengijinkan terjadinya ini. Hal ini dibuktikan dengan pemandulan atas Undang-undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) yang merupakan induk dari segala peraturan keagrariaan untuk mengatasi persoalan agraria. Tidak hanya itu, pemandulan dalam skala besar juga tengah disiapkan oleh kapitalisme dunia. Globalisasi kapitalisme terus mendorong sebuah konstruksi politik agraria di mana soal-soal agraria akan masuk ke arena pasar bebas sehingga menghilangkan intervensi negara terhadap masalah agraria.

ini berarti kita perlu banyak mempersiapkan diri menghadapi situasi dimana krisis terjadi. Lalu, di atas punggung kaum buruh dan petanilah masalah tersebut di bebankan. Dengan cara menurunkan gajih, memecat tanpa pesangon kaum buruh. sementara persaingan di dalam pasar global menuntut pembangunan industri yang lebih luas, petani akan berhadapan dengan pemodal kaya beserta dengan intitusi keamanan sebagai penjaga.

            Dengan demikian, tidak ada jalan lain bagi kita (mahasiswa), selain menyatukan diri dengan kelas kelas yang tiada henti di hisap, dan menjelaskan soal-soal sosial,skonomi politik, hukum terhadap hubungannya dengan cita-cita seluruh umat manusia yaitu kehidupan yang adil dan sejahtera. Lebih lanjut, kita juga berkewajiban untuk ikut serta bersama kaum buruh dan petani membangun organisasi yang menjadi alat bagi mereka memperjuangkan hal-hal normatifnya. Tentu saja, menyelesaikan masalah normatifnya (seperti masalah upah dan pelanggaran kerja bagi kaum buruh, serta perampasan lahan dan konflik agraria lainnya bagi petani) tidaklah cukup. Itulah mengapa kaum buruh dan tani yang terhisap perlu membangun kekuatan politik dan merebut seluruh alat produksi. Di tangan kaum buruh dan petani yang berkesadaran kelaslah, kekayaan yang di sediakan alam akan di manfaatkan secara bersama sesuai kebutuhan. Dengan demikian, tidak ada lagi penindasan manusia atas manusia lainnya dan pengrusakan alam secara brutal seperti di jaman kapitalisme ini.

*Hema Malini Situmorang (Mahasiswa Pertanian Universitas Mulawarman / Kontributor Tetap Kabar Rakyat)

Refrensi ;

  1. Fredrik engels : asal usul keluarga, kepemilikan pribadi dan negara.
  2. Semaun : penuntun kaum buruh
  3. Apriliandi Damar : Sejarah Pola Penguasaan Tanah di Indonesia
  4. Mohamad Shohibuddin: Sketsa Perkembangan Reforma Agraria dan Studi Agraria
  5. Gunawan wiradi : menuju keadilan agraria
  6. Agraria dalam masalah pertanahan : Univ sumut
  7. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)
  8. s Anam :Benang kusut ke aggariaan
  9. org : buruh dan tani bersatulah
  10. Antonim Poniman dkk : Indonesia negara merdeka yang terjajah
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s