Materialisme Historis sebagai Analisis Kritis

hqdefault

             Jum’at, 30 September 2016  Lingkar Study Kerakyatan melaksanakan agenda diskusi “Materialisme Historis sebagai Analisis Kritis”. Dimana dalam pendiskusian tersebut di hadiri oleh beberapa kawan kawan mahasiswa dari berbagai kampus. Turut pula hadir beberapa organisasi seperti Konsentrasi Mahasiswa Progresif (KOMA PROGRESIF) dan Kongres Politik Organisasi- Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO-PRP) Samarinda. Dalam diskusi ini Nahram sebagai pemantik telah menyiapkan pertanyaan pemandu agar pendiskusiannya lebih tertata dan tersistematis. Pertanyaan pertama akan fokus mendiskusikan Bagaimana Materialisme Historis sebagai analisis yang kritis ?. Selanjutnya akan membahas Bagaimana Materialisme Historis menanggapi Fenomena Sosial yang terjadi khususnya di indonesia ?. Nahram sebagai anggota Lingkar Study Kerakyatan sekaligus pemantik membuka diskusi ini dengan menjelaskan secara singkat arti materialisme historis.

            “Dalam buku doug lorimer, dia menjelaskan materialism historis sebagai sejarah manusia yang tidak dapat di pisahkan dari sejarah masyarakat. Menurut Karl Marx dan Frederick Engels, keberadaan manusia di bedakan dengan binatang karena kesadarannya, agamanya atau karena hal hal lainnya. Secara sadar, manusia memproduksi bahan bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan atau membuat alat produksi yang terbuat dari berbagai macam bahan”.

            Nahram juga menegaskan bahwa “agar bisa memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan alam. Dimana manusia harus secara sadar saling bekerja sama sebagai kelompok yang integratif (menyatu) untuk memproduksi bahan dan menggunakan alat produksi yang tersedia di alam. Keharusan manusia untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya merupakan landasan berdirinya masyarakat dan landasan sejarah manusia. Selanjutnya, ia juga menjelaskan bagaimana materialisme historis sebagai ilmu pengetahuan yang memahami hakikhat dunia dan kehidupan sosial. Dimana dalam memandang suatu masalah yang terjadi di dunia dan masyarakat tidak secara terpisah pisah melainkan kesaling hubungan dan memiliki akar masalah. Begitu pula dalam memahami sejarah, dimana materialisme historis menganggap sejarah sebagai akar dari kehidupan sosial masyarakat yang tak terpisah dengan realitas hari ini. Misal, munculnya kelas pemilik tanah dan budak karna adanya pemisahan alat produksi dan tenaga produksi akibat dari pembagian kerja pada masa perbudakan sehingga berkonsekwensi terhadap kehidupan masyarakat saat ini yang bertansformasi menjadi kelas borjuis dan kelas proletar. Ini lah yang membedakan materialisme historis dengan ide ide borjuis dalam memahami perkembangan masyarakat. Ide borjuis memandang perkembangan masyarakat secara terpisah-pisah dan tidak menarik hubungannya pada situasi saat ini”.

            Selanjutnya, ia juga memamaparkan kondisi Indonesia, dimana secara historis ideologi marxisme yang juga era kaitannya dengan materialisme historis cukup banyak ambil andil dalam proses revolusi nasional di Indonesia. Namun pasca rezim soekarno tumbang dan di gantikan oleh rezim soeharto yang otoriter dan totalitarian memundurkan bahkan mengbrangus ideologi marxisme yang syarat akan kebebasan ideologi, ekonomi, politik, budaya serta tidak menghendaki adanya penindasan manusia atas manusia. Pemberangusan ruang demokraksi yang dilakukan oleh rezim soeharto berlanjut hingga 32 tahun ia memimpin bangsa indonesia, hingga puncaknya pada tahun 1998 dengan kondisi indonesia mengalami krisis moneter sehingga memicu terjadinya demontrasi besar besaran oleh massa rakyat untuk menurunkan soeharto. Namun turunnya soeharto tidak menghilangkan sepenuhnya dominasi soeharto terhadap kehidupan bangsa Indonesia, walaupun kran demokrasi telah terbuka tapi dengan antek-anteknya yang masih ada sampai saat ini terus bergerak untuk mempertahankan tradisi mereka. Misalnya kesenjangan sosial yang terjadi hari ini tidak terlepas dari campur tangan mereka untuk tetap menyebarkan ideologi borjuis dan memaksa masyarakat pasrah akan keadaan yang dialaminya sebagai hal yang normal. Bahkan agar modal kapital terus lancar di Indonesia, mereka menggunakan aparatus negara untuk membungkam berbagai gerakan rakyat yang sadar akan ketertindasan yang di lakukan oleh negara dan aparatusnya.

            Selanjutnya, salah satu peserta diskusi langsung menyundul dengan memberikan pertanyaan nya. Yaitu Bung Jufri menanyakan “Bagaimana memandang proses revolusi nasional 17 agustus 1945 dalam pisau analisa Materialisme Historis ?”. menanggapi pertanyaan tersebut, Angga salah satu anggota Lingkar Study Kerakyatan berpandangan “Bicara soal materialisme historis yang dimana bagian dari filsafat marxisme. Sebelumnya kita harus pahami materialisme itu cara pandang, dealiktika adalah metode berfikir, dan historis adalah pendekatannya yang lebih kita kenal sebagai MDH. Memahami materialisme historis sebagai cara pandang suatu fenomena atas dasar sejarahnya. Dalam membedah suatu fenomena, orang yang berfikir menggunakan materialisme historis memandang fenomena tersebut karena ada hal yang sebelumnya terjadi serta pertentangan-pertentangan yang tak terdamaikan dalam sejarah perkembangan masyarakat. Ini lah yang membedakan materialisme historis dengan ide borjuis. Menanggapi pertanyaan Bung Jufri, kita sadar bahwa saat ini ada dua kelas yang saling bertentangan dan tak terdamaikan yakni kelas borjuis dengan kelas proletar (penindas dan tertindas). Saat itu di Indonesia pada masa kolonialisme, posisi klas buruh sebagai elemen revolusioner masih sangat minoritas, jadi metode perjuangan yang di ambil gerakan rakyat pada saat itu adalah berkolaborasi dengan kaum feodal dan borjuis nasional untuk menumbangkan kolonialisme. Nasionalisme di Indonesia saat itupun tumbuh subur sebagai nasionalisme yang progresif. Berbeda dengan perkembangan nasionalisme di eropa yang bersifat fasis, jadi berkecenderungan untuk menjajah negara lain. Dengan bekerja sama dengan kelompok nasionalis untuk menumbangkan kolonialisme belanda, kelas buruhpun berhasil merebut revolusi dalam bentuk kemerdekaan nasional. Namun dalam kerangka kemerdakaan nasional, kelas buruh justru mengekor kepeloporan kelasnya pada kelompok nasionalis (soekarno,dkk). Inilah kesalahan mendasar bagi kelas buruh pada saat itu. Sehingga paska rezim soekarno tumbang dan di gantikan oleh soeharto memberikan pukulan keras terhadap kelas buruh dengan kekuatan militernya. Alhasil demokrasi dan kebebasan ideologi yang sudah dibangun selama proses revolusi nasional di berangus dengan cepat oleh rezim Soeharto.

            Dipta Abimana, salah satu (Anggota KPO-PRP) memberikan pandangannya mengenai materialisme historis sebagai analisis kritis sekaligus menambahkan penjelasan terhadap pertanyaan yang di ajukan bung Jefri. “Materialisme historis engels melanjutkan risetnya morgan dalam buku asal usul keluarga dan negara. Dimana sejarah itu di gunakan sebagai bagian kritik terhadap situasi/realitas hari ini. Misalnya, sebelum terjadinya revolusi rusia, lenin mengambil pelajaran sangat baik dari pengalaman kegagalan revolusi komune paris (1848-1851) yang tidak mewadahi perjuangan massa rakyat dengan organisasi/partai revolusioner, sehingga terjebak pada perjuangan lokal (hanya di paris). Belajar dari pengalaman komune paris itu lah, lenin menuangkannya pada partai yang dipimpinnya pada saat itu (partai bolshevik) untuk mencapai revolusi rusia 1917 namun mengalami kegagalan setelah Stalin mengambil alih kepemimpinan partai bolshevik dengan watak birokratiknya sehingga menjadi alat birokrasi Soviet untuk mempertahankan privilesenya. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan kondisi historis bangsa Indonesia dalam proses menuju revolusi nasional (17 agustus 1945) tidak terlepas dari pelajaran yang diambil pada masa revolusi rusia. Dengan pengaruh Stalinis, Partai Komunis Indonesia (PKI) pada saat itu di gadang sebagai partai yang berideologi marxisme dan bercita cita membangun masyarakat sosialis, malah terjebak dengan taktik stalin (revolusi dua tahap). Dalam esensinya mengatakan bahwa di negara terbelakang seperti Indonesia tahapan pertama revolusi memiliki karakter borjuis-demokratik guna menghapus feodalisme dan kolonialisme. Oleh karena itu, tugas kaum komunis di negeri seperti itu adalah untuk beraliansi dengan kaum borjuis nasional progresif. Sehingga mengsubordinasi perjuangan kelas di bawah perjuangan nasional melawan feodalisme dan kolonialisme (Belanda). Namun setelah tumbangnya kolonial Belanda, Kelompok nasionalis mengalami kebimbangan karena adanya desakan dari kaum buruh dan kaum borjuis nasional dan juga internasional lainnya, sehingga memudahkan rezim Orde baru untuk memukul mundur revolusi nasional. Selain itu juga PKI sebagai salah satu partai yang sangat dekat dengan Soekarno dianggap oleh rezim Soeharto sebagai ancaman dalam mempertahankan kekuasaannya, maka upaya yang dilakukan adalah memberangus ruang demokrasi bagi rakyat dan menghilangkan ideologi marxisme komunisme di indonesia. Inilah salah satu penyebab terjadinya G30S 1965”.

            Selanjutnya, Dipta Abimana juga menambahkan pemaparannya “mengenai konsep memahami negara. Kekeliruan PKI untuk beraliansi/bekerja sama dengan kaum borjuis progresif seperti Soekarno dalam membangun negara, sangat jauh dari konsep negara yang pro rakyat sebelum adanya perombakan fondasi negara itu sendiri. bahkan sudah sangat jelas di sampaikan oleh Marx dan Lenin, bahwa negara yang di bangun oleh kelas borjuis tidak dapat digunakan begitu saja oleh rakyat, karena dia telah di ciptakan sedemikian rupa untuk menjauhkan negara dari rakyat. Hal ini lah yang dilakukan oleh PKI, bahwa negara yang di bangun oleh kerja sama dengan kaum borjuis progresif tidak akan pro rakyat tanpa upaya untuk merubah fondasi negara Indonesia. Padahal revolusi sosialis hanya akan tercapai dengan adanya radikalisasi dan perimbangan kekuatan massa revolusioner. Bukan berharap kepada kaum borjuis menjalankan revolusi menuju masyarakat sosialis, karna hal itu adalah utopis atau ilusi belaka. Selain itu kerja sama yang dilakukan oleh PKI dan kaum borjuis progresif dengan mengikat kaki tangan di atas kerja sama tersebut, sehingga menghasilkan penitipan nasib rakyat kepada kaum borjuis. Padahal pada hakikatnya PKI adalah partainya kelas buruh. Seharusnya kerja sama tersebut dilakukan untuk mengkonsolidasikan dan memajukan gerakan kelas buruh dan rakyat serta memperluas fungsinya sebagai pelopor di tengah tengah massa”.

            Lebih lanjut, Hema Malini yang juga salah satu anggota Lingkar Study Kerakyatan menambahkan “pada masa orde baru berjalan dengan dampak di timbulkan mulai dari tidak adanya ruang demokratis, kebebasan berpendapat, dan membebaskan investor asing serta aneksasi terhadap bangsa papua. Hal tersebut  membuat sisa sisa anggota Partai PKI yang masih hidup bergerak bawah tanah agar tetap bisa berjuang. Hingga muncul embrio partai yang mengambil langkah demoratik yaitu Partai Rakyat Demokratik (PRD). Namun setelah reformasi PRD dalam perjalanannya juga melakukan kesalahan yang sama dengan berkolaborasi bersama borjuis nasional. Alhasil dalam internal partai PRD sendiri kemudian mengalami perpecahan. Padahal syarat utama untuk bekerja sama dengan kelompok lain adalah harus memiliki demokratisasi, potensi radikalisasi, dan independensi kelas didalamnya. Hal ini berkonsekwensi terhadap partai-partai yang saat ini eksis di Indonesia, dimana partai apapun bentuknya hanya bertujuan memperlancar arus modal dan mempertahankan kekuasaannya”.

            Selanjutnya, peserta diskusi lainnya yaitu bung Cristian lee memberikan pertanyaan terkait “fenomena sosial yang hari ini sangat booming di telinga kita tentang kemerdekaan bangsa papua. Ia menanyakan bagaimana Materialisme Historis memandang soal kemerdekaan bangsa papua?”. Bung Cristian Lee masih merasa bingung dengan fenomena ini, pasalnya banyak pandangan yang menganggap papua tidak boleh melepaskan diri dari Indonesia agar NKRI tetap bisa utuh. Sedangkan ada beberapa kelompok yang menyatakan papua harus merdeka, agar dapat terlepas dari penindasan dan penghisapan yang terjadi, mulai dari pelanggaran HAM, perampasan tanah, penguasaan sumber daya alam, dan lain-lain.

            Menanggapi pertanyaan bung Cristian Lee, Angga salah satu anggota Lingkar Study Kerakyatan kembali menyambut pertanyaan tersebut dengan menjelaskan “ Persoalan Kemerdekaan Papua, kaum nasionalis dalam menanggapi persoalan ini pasti terjebak pada identitas kebangsaannya, sehingga menegasikan penindasan yang terjadi. Menganggap bahwa bangsa Papua telah merdeka jika Indonesia telah merdeka. Dan juga dengan merdekanya papua akan menguntungkan imperialisme. Padahal secara realitas bangsa Papua hari ini mengalami ketertindasannya, dan dalam kerangka negara Indonesia pulalah bangsa papua terjebak dalam kerangka kapitalisme global misalnya Freepot yang ada disana. Rakyat Papua juga secara historis tidak pernah terlibat dalam proses pembentukan negara-bangsa Indonesia. Tidak ada sama sekali perwakilan dari pemuda Papua pada saat kongres sumpah pemuda pada 1928. Bahkan tidak ada pula delegasi Papua dalam kepanitian BPUPKI dan PPKI. Papua di klaim sebagai wilayah teritori Indonesia hanya berdasarkan eks kolonial Belanda. Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Papua Barat sudah di proklamasikan pada 1 desember 1961 lewat kepeloporan kaum intelektualnya. Namun ditentang oleh rezim Soekarno dengan mengumandangkan Tri Komando Rakyat (Trikora) pada 19 Desember 1961 di bawah pimpinan Letjen Soeharto untuk merebut Papua barat ke dalam wilayah Indonesia. Ini juga tidak terlepas dari kesalahan yang di lakukan oleh PKI yang pada saat itu meletakkan perjuangan massa buruh di bawah kendali kaum borjuis bonapartis (Soekarno). Sehingga memudahkan bahkan memperkuat kaum kapitalis birokrat untuk mendanai kegiatan reaksioner melawan kaum kiri di Indonesia serta melapangkan jalan untuk menindas bangsa Papua dan menggandaikannya ke imperialisme”.

            Padahal menurutnya, “kemerdekaan Papua Barat adalah salah satu jalan menuju sosialisme. Pasalnya benteng pertahanan militerisme paling kuat sejak bubarnya orba terdapat di papua, serta ruang demokrasi di papua sangat dibatasi sehingga secara riil tidak ada kebebasan berpendapat dan berserikat di Papua. Karena itu kemerdekaan bangsa Papua akan memberi kemungkinan tumbuhnya demokrasi yang akan memudahkan untuk  menuju sosialisme. Selain itu kemerdekaan bangsa Papua akan memutus rantai kapital global bahkan melemahkan imperialis dan pemerintah borjuis nasional. Dengan demikian pembentukan kelas buruh dan rakyat pekerja di Papua yang memisahkan diri dari borjuis nasional dan kapitalis birokrat Papua, akan semakin mempererat internasionalisme revolusioner serta solidaritas antar kelas buruh sedunia untuk penumbangan sistem kapitalisme dan membangun tatanan masyarakat sosialis yang anti terhadap penindasan manusia atas manusia, maupun bangsa atas bangsa.

            Mengakhiri pendiskusian ini, Nahram selaku pemantik menutupnya dengan memberikan beberapa kalimat penutup “Ini lah yang menjadi penting bagi kaum sosialis untuk mengambil pelajaran dari setiap gerak sejarah. Dimana materialisme historis digunakan sebagai pendekatan analisis yang kritis terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat seluruh dunia seperti di Indonesia”.

Pediskusian selesai, diskusi di tutup dengan salam,

Hidup rakyat

Jayalah Sosialisme !!!

 

Di Narasikan Oleh Haidir Azwad (Anggota Lingkar Studi Kerakyatan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s