Peringati Hari Tani Nasional : Dengan Nonton Bareng serta Diskusi “Problematika Agraria Dan Tanggung Jawab Intelektual Kini”

               copy-of-p1200624

             Menyikapi momentum Hari Tani Nasioanal (HTN), Samarinda, 24 september 2016, ke-53 tahun, Lingkar Studi Kerakyatan (LSK) yang bekerja sama dengan Konsentrasi Mahasiswa Progresif (KOMA PROGRESIF) Samarinda, melakukan Nobar (nonton bareng) sekaligus diskusi dengan tema  “Problematika Agraria dan Tanggung Jawab Intelektual Kini”. Nobar dan Diskusi ini dilangsungkan di Gazebo Fakultas Pertranian Universitas Mulawarman. Video Nobar yang ditonton merupakan sebuah video dokumenter tentang sosok seorang petani asal lampung yang cukup maju dalam aktivitas pertaniannya yakni “Surono Danu”. Surono Danu merupakan seorang mantan pegawai Departemen Pertanian yang melakukan pemuliaan tanaman terhadap varietas tanaman pangan yakni : Padi, Kedelai, Singkong dan beberapa tanaman pangan lainnya. Tidak hanya itu saja, namun ada hal yang menarik dari hasil yang dilakukan oleh Surono dalam mengembangan hasil pemuliaan tersebut; Pertama, hasil pemuliaan tersebut merupakan varietas yang berasal dari varietas lokal (asli Indonesia). Kedua, mendorong masyarakat disekitar mengggunakan sekaligus mendistribusikan varietas benih hasil pemuliaannya secara gratis. Ketiga, menciptakan kerja kolektifitas dalam membangun kelompok tani. Selain itu juga ada beberapa pernyataan tegas yang disampaikan Surono terhadap kebijakan pemerintahan khususnya dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan; Pertama, pemerintah tidak tegas dan adil dalam melakukan peredribusian terhadap fasilitas pendukung kegiatan produksi. Fasilitas produksi yang dimaksud adalah berupa lahan/tanah sebagai faktor utama dalam proses produksi, penyebaran benih unggul yang mengandalkan benih-benih impor yang tidak sesuai dengan kondisi gografis Indonesia, teknologi Alat dan Mesin Pertanian (ALSINTAN) dan Sumber Daya Manusia (SDA). Kedua, peran Intelektual dalam hal ini sektor pendidikan yang senantiasa mencetak tenaga intelektual yang tidak produktif.

            Pasca Nobar, langsung digelar sesi diskusi yang dimoderatori oleh Eka Adibrata, salah satu anggota LSK. Moderator kembali memaparkan isian Video Dokumenter dengan lebih menekankan pada hal-hal subtansil seperti yang dipaparkan di paragraf awal dan mengarahkan diskusi ini lebih kepada kondisi realitas terkait tematik diskusi yang telah disampaikan yakni “Problematika Agraria dan Tanggung Jawab Intelektual Kini”. Agar diskusi tersebut dapat mencapai tematik yang ditetapkan dan agar peserta diskusi pun dapat menanggapi sekaligus dapat mengeksplor kondisi realitas yang dihadapi saat ini maka moderator memberikan kesempatan kepada Eron Kolin yang merupakan anggota LSK sebagai pemantik diskusi untuk memantik kondisi realitas terkait Problematika Agraria dan Tanggung Jawab Intelektual Kini.

            Pemantik memulainya dengan mengeksplor kondisi historis Agraria yang menjadi problematik mendasar dengan segala kompleksitas terkait upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Kompleksitas masala agraria mencakupi masala ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Gunawan Wiradi dalam bukunya berjudul Metodologi Studi Agraria”, dikatakan bahwa masalah Agraria merupakan masalah yang sudah setua peradaban manusia, jika dihitung sejak manusia hidup menetap dan mulai bercocok tanam. Akan tetapi ketika dilihat dari segi kebijakan maka yang tercatat sebagai tonggak pertama adalah pelaksanaan land reform pertama didunia yaitu pada masa Solon, seorang penguasa Yunani kuno (594 SM). Ini menjadi dasar persoalan awal dalam periodeisasi perkembangan awal kehidupan dimana penguasaan atas sektor-sektor produksi dikuasai oleh kelompok minoritas yakni tuan-tuan tanah. Pada era modern isu agraria menjadi perdebatan tersendiri, baik sebagai isu akademik maupun isu kebijakan.

            Indonesia pada abad 19, Gubernur Jenderal Van Den Bosch (VDB) menerapkan pelaksanaan sistem kerja Tanam Paksa, bertujuan agar supaya pemerintah kolonial mendominasi sektor hulu pertanian komersil dan kemudian berkembang menjadi Industri Perkebunan dengan skala besar. Sistem ini mewajibkan petani pribumi menanam jenis tanaman perkebunan yang laku di pasar dunia menjadi awal dari munculnya pola pengelolaan perkebunan yang kapitalistik oleh otoritas negara, atau semacam kapitalisme negara. Namun sistem ini menjadi perdebatan tersendiri di internal Belanda oleh kaum humanis dan liberal yang menggap bahwa sistem ini merupakan bentuk kejahan oleh kolonial. Melalui “perjuangan politik”, kaum liberal Belanda pun ‘memetik buah’ kemenangannya: penerbitan Undang–Undang Agraria (Agraris Wetch) pada tahun 1870. UU tersebut memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pihak swasta, baik dari Belanda maupun negara asing lainnya,  untuk terlibat langsung dalam industri perkebunan di wilayah nusantara. Pemerintah Hindia Belanda memberikan berbagai hak pada kaum kapitalis swasta tersebut, seperti hak sewa tanah. Pada masa inilah, sistem perkebunan skala besar yang dikelola pihak swasta di nusantara, khususnya Jawa dan Sumatera bermula.

            Upaya merombak sistem  agraria warisan kolonial sudah dimulai sejak awal masa  kemerdekaan. Tekad  kuat untuk melikuidasi tatanan agraria yang timpang, dengan meredistribusi tanah bagi buruh tani serta  petani miskin, sudah muncul di kalangan pemerintahan, partai politik dan organisasi rakyat. Umumnya, tuntutan Refomasi Agraria pasca proklamasi kemerdekaan (1945-1950) muncul dari  para petani penggarap tanah-tanah partikelir. Model partikelir ini sudah bermunculan sejak berlakunya Undang-undang Agraria produk kolonial Belanda tahun 1870 (Agrarische Wet 1870). Tuntutan para petani penggarap itu termanifestasi dalam  rupa-rupa bentuk perlawanan. Ada yang berupa protes sosial, pendudukan lahan, maupun perampasan. Perlawanan ini sudah bergelora jauh sebelum Indonesia merdeka.

            Pasca revolusi kemerdekaan, pergolakan rakyat menuntut reformasi agraria secara konsisten dan menyeluruh pun tiada berhenti. Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), terjadi pendudukan lahan-lahan perkebunan eks-kolonial Eropa,  khususnya di daerah Sumatera, yang dilakukan oleh kaum Tani dan Buruh perkebunan yang diorganisir oleh BTI dan SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Se-Indonesia). Seringkali upaya-upaya ini terbentur oleh represi pihak militer yang disokong elit politik, khususnya Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia). Dua kelompok ini pula yang mempelopori pemberontakan PRRI/Permesta yang didukung sepenuhnya oleh imperialis Amerika.

            Pada tanggal 24 september 1960, Soekarno mengesahkan UU No. 5/1960 tentang peraturan dasar UU pokok agrarian (UUPA) yang membawa angin segar bagi reforma agraria. Sementara itu Peraturan Pemerinta No. 224/1961 menjadi dasar pembagian tanah dan ganti rugi dalam agenda reforma agraria. Reforma agraria direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan UUPA No. 5/1960 dan PP No. 224/1961. Namun pasca jatuhnya rezim Soekarno, agenda land reform pun ikut hilang dalam kanca perpolitikan nasional. Pembantaian PKI pasca 1965 juga ikut memberikan kontribusi terhadap massa rakyat untuk menuntut reforma agrarian. Sebab segala tindakan yang menuntut perbaikan produksi serta relasi sosial akan ditindak tegas secara sepihak yang tak berprikemanusiaan oleh rezim Suharto pada massa itu. Akibatnya agenda roforma agraria pada masa pemerintahan Suharto mengalami stagnasi total dan cenderung menimbulkan konflik yang berujung maut. Perlu diingat bahwa pada masa pemerintahan Suharto merupakan model pemerintahan yang otoriter sehingga segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akan ditindak secara militerisasi.

            Sejak rezim orde baru, segala sektor lahan produktif diprivatisasi oleh asing yang difasilitasi dan dilindungi oleh negara. Ekskalasi sumber daya alam Indonesia dengan proses ekstensifikasi oleh kelompok elit pemilik modal. Matinya gerakan massa rakyat menjadikan proses privatisasi bejalan mulus tanpa hambatan. Tanah dengan mudah diperjual belikan mengakibatkan peningkatan koefisien kepemilikan. Pasca revormasi, pemerintahan baru seperti Susilo Bamabang Yudhoyono melalui janji politiknya akan melaksanakan reforma agraria melaui ketetapan MPR RI. No. IX/MPR 2001 dan menetapkan 18,15 juta hektar lahan produktif konservasi untuk menjalankan program reforma agraria nasional. Namun sampai lengser jabatannya tak satu pun janjinya terealisaikan. Sampai pada pemerintahan Jokowi-Jk dengan janji politiknya nawa cita yang selalu didengung-dengungkan juga mengalami hal yang serupa hingga kini. Tidak mempunyai keberpihakan program yang tepat terhadap kepentingan Rakyat Buruh dan Tani. Konsekuensinya hingga kini kebeasan dan kesejahteraan tidak dinikmati oleh kaum Tani. Sekitar 570 ribu petani dibawa garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di pedesaan meingkat dari 14,09% di September 2015 menjadi 14,11% di Maret 2016. Selain itu Nilai Tukar Petani (NTP) menurut BPS pada Desember 2015 mengalami penurunan sebesar 0,11% akibat indeks kenaikan harga yang diobayar petani sebesar 0,98% sedangkan disisi lain indeks harga yang diterima petani hanya naik sebesar 0,77%. Artinya pemasukan petani Indonesia jauh lebih renda daripada pengeluarannya. Selain itu 14,25 juta petani berlahan sempit tergolong 40% penduduk berpendapatan paling sedikit. Sebagaimana diungkapkan catatan akhir tahun 2015 Konsorium Pembaruan Agraria (KPA), tercatat setidaknya 252 konflik agraria dengan luasan 400.430 hektar yang melibatkan 108.714 keluarga di tahun 2015.

            Diskusi dilanjutakan dengan sesi dialog yang di buka oleh moderator dan langsung ditanggapi oleh salah satu peserta diskusi, yakni Angga yang merupakan anggota LSK. Angga memberikan pernyataan mengenai pentingnya mendiskusikan Agraria dimana menjadi persoalan fundamental. Indonesia dengan kondisi semakin tergerus oleh sistem kapitalisme melalui investasi baik imperialis maupun domestik dengan logika privatnya. Ini berkonsekuensi pada kondisi pertanian yang semakin terhimpit oleh pesatnya pembangunan industrialisasi melalui program pemerintah yang tanpa mempertimbangkan kondisi realitas masyarakat yang terhimpit akibat pembangunan tersebut. Dengan mengambil contoh pada apa yang dihasilkan oleh Surono Danu yang menciptakan kemandirian pangan, ini merupakan langkah maju ditengah kondisi lahan yang kian tergerus oleh kepentingasn elit pemodal. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa negara seharusnya mampu dalam menciptakan teknologi dan pendidikan untuk Rakyat. Selanjutnya ia juga menjelaskan terkait kondisi pada rezim Suharto yang mencapai swasembada pangan, hal tersebut dapat terwujut dikarenakan oleh program internasional dimana mengaharuskan masyarakat untuk menanam padi dan mengimpor teknologi dari negara asing dalam bentuk pinjaman tanpa memperhatikan kondisi geografis masyarakat Indonesia yang tidak memungkin pada waktu itu. Hal ini yang salah satunya melatarbelakangi lahirnya hutang luar negeri dan penguasaan tanah produktif sebesar 56% yang dikuasai oleh 0,2% orang saja saat ini.

           Desy, merupakan salah satu peserta diskusi dari KOMA PROGRESIF juga memberikan penyataanya terkait pentingnya Agraria. Pertama, menurutnya Agraria selalu dipolitisasi yang mengakibatkan hasil produksi pertanian dan lahan pertanian berubah fungsi. Berubanya fungsi lahan pertanian juga ikut mempengaruhi produksi hasil pertanian yang semakin kecil. Lebih lanjut petani menjadi lahan uji coba pemerintah dengan mendistribusikan benih unggul yang diimpor dari negara asing dengan pergantian varietas benih serta obat-obatan yang berbedah setiap tahunnya, ini mengakibatkan terjadinya intensitas serangan hama penyakit semakin tinggi dikarenakan transformasi gentik hama dan penyakit tanaman (HPT) semakin berfarian. Kedua, pada sektor pendidikan yang dikuasai oleh ilmu pengetahuan borjuis kapitalis sehingga senatiasa mencetak sarjana dengan ilmu pengetahuan yang tidak berkompoten tidak memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang tepat bagi pembangunan pada sektor pertanian seperti pemanfaatan lahan pasca tambang yang seringkali menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Hal ini juga berdampak pada menurunnya minat kaum muda untuk bertani karena kaum muda beranganggapan bahwa bertani adalah pekerjaan yang menjijikan sehingga lebih memilih untuk menjadi pekerja kantoran.

            Selanjutanya, Sapri yang merupakan anggota KPO PRP Samarinda yang ikut dalam diskusi HTN, juga ikut menambahkan pernyataannya. Menurutnya, ada hal penting yang patut diapresiasi dan ini dapat menjadi pelajaran yang berharga sekaligus menjadi sorotan terhadap peran pemerintah dari apa yang dilakukan oleh Surono untuk mencapai cita-citanya dalam melakukan proses penelitiannya, ia menghabiskan waktunya dalam kurun waktu 8 tahun lamanya untuk menghasilkan benih-benih unggul lokal. Hal ini juga menjadi pertanyaan kenapa sehingga negara tidak dapat melakukan seperti apa yang diakukan Surono untuk menunjukan keberpihakannya? Persoalan lahan, akses pendidikan dan pertarungan pasar dimana kesemuanya dikuasai oleh segelintir orang dengan kepentingannya masing-masing yang lebih kepada proses pengakumulasian, ekspansi dan eksploitasi berkonsekuensi terhadap polah pengelolaan pertanian yang tidak dilakukan secara sosial, artinya pro terhadap Rakyat. Soal pendidikan, para petani kita tidak memiliki akses pendidikan untuk memajukan pertaniannya, karena teknologi adalah konskuensi logis dari peran pendidikan. Terakhir pasar, karena penguasa dalam hal ini negara lebih mengedepankan kepentingan para pemilik modal sehingga mengabaikan kesejatraan masyarakat Tani. Ke semua hal tersebut menjadi tuntutan utama terhadap peran intelektual untuk menggabarkan bahwa ada yang salah dalam kondisi hari ini kepada rakyat melalui perjuangan politik dengan mengintervensi kesadaran massa rakyat untuk melawan terhadap penguasaan sistem hari ini, melakukan pengorganisaian kesadaran untuk mengambil alih kekuasaan negara dari tangan borjuis ke tangan rakyat karena akar dari problem agraria adalah kapitalisme itu sendiri.

            Situasi diskusi semakin bersemangat dengan beragamnya polemik yang dieksplor oleh peserta diskusi.  Dengan demikian diskusi dilanjutkan pada sesi terakhir yakni “Tanggung Jawab Intelektual Kini”, maka moderator kembali mempersilakan kepada pemamintik diskusi untuk memantik isian dari sesi terakhir tersebut. Tanpa menunggu waktu, Eron Kolin langsung menyampaikan bagaimana tanggung jawab intelektual terhadap kondisi hari ini yang semakin tergus. Eron memulainya dengan menyampaikan apa yang menjadi kontradiksi pokok hari ini yakni kapitalisme. Sifat dasar dari dari pada kapitalime adalah eksploitasi, ekspansi dan akumulasi. Atinya bahwa, agar dapat menguasi sektor produktif dan mempertahankan modalnya maka melalui eksploitasi untuk mengeruk semua sumber daya baik SDA maupun SDM dan menghasil produksi sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangakan kondisi realitas masyarakat. Untuk memperluas jaringan dalam mengusasi sektor pemasaran maka cara ekspansi digunakan agar proses pengakumulasian modal semakin terus bertambah. Tidak sampai disitu saja, pada sektor pendidikan contohnya. Seluruh ruang ilmu pengetahuan dikuasai oleh ilmu pengetahuan borjuis. Hal ini dilakukan dengan mereduksi makna pokok dari ilmu pengetahuan untuk melanggengkan kepentingan elit borjuis dalam menciptakan hukum-hukum umum dalam kehidupan sosial masyarakat. Sehingga tidak mengherankan jika kondisi intelektualnya pun tidak dapat memberikan relevansi teori terhadap kondisi relitas. Lebih lanjut Eron mengatakan bahwa posisi negara hari ini pun tidak mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat. Hal ini dapat kita lihat pada salah satunya adalah kebijakan pemerintah dalam melaksankan program agraria tidak dilakukan secara tepat dan adil kepada masyarakat. Ini semua menjadi tugas pokok kaum intelektul dalam menciptakan alternatif teori serta membangun alat politik rakyat untuk menumbangkan tatanan sistem kapitralisme hari ini.

            Diskusi kembali dilanjutkan dengan sesi dialog seperti sebelumnya. Pada sesi ini Bandi, seorang mahasiswa Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman menyatakan bahwah pada situasi hari ini kaum intelektul khususnya mahasiswa sangat steril dalam gerakannya. Hai ini mengakibatkan proses tranformasi ilmu pengetahuan serta pengkualitasan terhadap teori tidak dapat terjadi khususnya pada sektor pertanian. Selanjutnya langsung disambut oleh Desy bahwa pertama perlu kita ketahui bahwa pada masa kapitalisme hari ini dibutuhkan kemampuan intelektul untuk menjawabi persoalan hari ini dengan solusi alternatif dan selalu bersama massa rakyat. Kedua, kita harus mempunyai sikap politik yang tegas dengan dasar idiologi yang jelas pula. Dengan demikian agar dapat mencapai hal-hal tersebut maka kita perlu belajar mengenai ide-ide alternatif diluar yang diajarkan di ruang-ruang kelas. Kembali dilanjutkan oleh Angga dengan menegaskan kembali bahwa perluhnya organisasi politik untuk melawan hegemoni dan bersama-sama dengan rakyat untuk melawan kapitalisme. Peran intelektual saat ini adalah mampu menganalisis realitas sosial dengan dikaitkannya pada basis ilmu pengetahuan yang dipelajari, bersatu dengan massa rakyat yang tertindas dan yang paling penting adalah intelektual harus membangun organisasi politik revolusioner bersama massa rakyat dalam menumbangkan kapitalisme. Sapri pun menambahkan alternatif yang perlu dilakukan saat ini adalah perlu dilakukan riset seperti yang dilakukan oleh Surono Danu. Kita juga tidak boleh tinggal diam terhadap kejahatan yang dilakukan oleh rezim Suharto dalam mengambil alih kekuasaan, kejahatan serta kesalahan yang dilakukan semasa menjabat dan bukan hanya melihat propaganda swasembada pangan yang seolah-olah dianggap baik tetapi pada kenyataannya tidak. Selanjutnya Hema yang juga anggota LSK mempertegas kembali soal riset yang disampaikan oleh Sapri. Dalam melakukan penelitian terhadap kondisi realitas pertanian pun harus berbasis pada pengkualitasan ilmu pengetahuan dan berorentasi pada kemajuan Rakyat Buruh dan Tani, bukan pada kemajuan atau reformasi kapitalisme. Kaum intelektual harus mampu menciptakan sistem pendidikan yang menjadi anti tesa terhadap pendidikan hari ini. Kaum intelektual tidak dapat menyelasaikan masalah dengan rasa dan cara yang moralis saja tapi dengan metode ilmiah yang mencakupi semua aspek persoalan karena yang kontradiksi pokoknya adalah kapitalisme.

            Diskusi pun berakhir dengan penyataan Eron, agar semua hal yang diperdebatankan dalam diskusi menjadi tidak utopis. Sepakat dengan penyataan kawan-kawan dengan membangun alat politik revolusioner dengan teori revolusiner pula dan menjadikan sosialisme sebagai antitesa dari kapitalisme merupakan agenda yang mendesak. Sebab dalam alam kapitalisme perubahan yang terjadi hanya bersifat konsesi-konsesi, kekuasaan atau alat produksi penting masih dipegang oleh kaum kapitalis untuk menindas rakyat (Buruh dan Tani). Buruh dan Tani dalam perjuangan menuntut kesejahteraannya hanya sampai pada kesadaran menuntut perbaikan ekonominya saja. Oleh karena itu, peran intelektual organik sebagai intelektual yang tidak bebas nilai tapi berpihak kepada masyarakat lemah dan tertindas sangat dibutuhkan untuk menginfus kesadaran revolusioner. Lebih lanjut intelektual tersebut juga berjuang bersama rakyat tertindas untuk menumbangkan kapitalisme, serta mewujudkan sosialisme. Inilah esensi dari ilmu pengetahuan yang dikatakan Marx bahwa ilmu pengetahuan ada tidak hanya untuk menginterpretasikan keadaan, tetapi juga merubahnya.

Buruh dan Tani, Bersatulah!

Membangun Solidaritas Berkesadaran Klas!

Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Tertindas!

 

Di Narasikan Oleh  Eron Kolin (Anggota Lingkar Studi Kerakyatan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s