Pemberangusan Demokrasi di Kampus : Apa Sikap Kita?

te

Baru baru ini, tepatnya 14 Otorber 2016 lalu, 21 mahasiswa dari universitas Muhammaadiyah Sumatera Utara (UMSU) di kenakan sanksi Drop Out (DO) karena melakukan aksi protes terhadap pembongkaran pondok diskusi. Aksi tersebut juga menuntut beberapa kebijakan kampus lainnya  seperti uang denda telat kuliah, fasilitas, kebebasan beorganisasi, transparansi uang kuliah, dan kenaikan uang kuliah.  Selain itu, di Bandung juga terjadi hal serupa, 27 Oktober 2016 lalu,  115 mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung (FSRD ITB)di skors secara sepihak oleh Dekanat, akibat aksi seni yang mereka lakukan untuk mengapresiasi wisudawan yang lulus di bulan oktober 2016.  Sebelumnya, pembubaran terhadap kegiatan mahasiswa seperti pemutaran film senyap yang melibatkan sipil reaksioner juga terjadi di beberapa kampus seperti UGM, UNY, ISI dan UIN. Sepanjang tahun 2015 setidak terdapat sebanyak 23 kali pemberangusan di kampus seluruh indonesia. Pemberangusan tersebut menyangkut isu-isu sensitif seperti tragedi 65, Lesbi, Gay, Biseksual, dan transgender (LGBT). Sebagian besar pemberangusan di lakukan oleh pihak kampus (42%), aparatus Negara (20%) dan milisi sipil reaksioner intoleran (21%).[1]

Situasi ini semakin menunjukkan bahwa otonomi kampus dan kebebasan akademik, rupanya hanyalah mimpi basah di siang bolong. Anggapan bahwa kampus bisa menjadi sebuah institusi yang netral dari kekuasaan Negara dan politik adalah angan-angan tanpa pengetahuan. Pemberangusan demokrasi di dalam kampus sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak rezim militer soeharto berkuasa, pembubaran kegiatan, pembubaran organisasi mahasiswa, bahkan pembunuhan terhadap  kelompok mahasiswa yang kritis sudah dilakukan secara intensif. Intelektual kampus menjadi kerdil, menghamba pada moncong senjata dan modal internasional. Sementara gerakan mahasiswanya menyisakan gerakan yang mandul walau di beri nama mentereng “gerakan mandul”. Rezim orde baru memainkan perannya dengan baik dalam membersihkan kampus dari intelektual, mahasiswa, gerakan dan ilmu pengetahuan kiri dan kerakyatan. Belasan pers kampus di bredel, sementara itu, ribuan buku di larang. Namun rezim soeharto yang rakus rupanya tidak menyadari, bahwa penindasan adalah nyata dalam kapitalisme, oleh karena itu tentu saja akan selalu ada individu-individu yang terbuka pemahamannya, yang ingin belajar lebih jauh kenapa penindasan terjadi dan jalan keluar bagi penindasan tersebut.  Embrio kebangkitan gerakan mahasiswa kembali bangkit mulai tahun 1978, rezim militer soeharto langsung menyikapinya dengan membubarkan dewan-dewan mahasiswa dan menerapkan kebijakan Normalisasi Kebijakan Kampus (NKK) serta membentuk Badan Koordinasi Kampus (BKK). Selanjutnya, rezim tersebut juga melancarkan program pencucian otak, seperti  di jadikannya “pendidikan pancasila” sebagai syarat kelulusan. Pelajaran pendidikan pancasila tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran dimana rakyat di haruskan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dan menekankan peran angkatan bersenjata dalam mempertahankan tatanan sosial. Di tahun 1990 di bentuklah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) yang kemudian menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Walaupun terlihat demokratis namun ternyata konsepsinya tidak jauh berbeda dengan NKK/BKK.

Meskipun rezim militer soeharto telah di jatuhkan kekuasaanya dan ruang demokrasi relatif terbuka, ini bukan berati tidak akan adalagi pemberangusan demokrasi. Penindasan yang di alami oleh rakyat, kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial yang terjadi tidak bisa di selesaikan hanya dengan reformasi. Karena setiap reformasi dapat di balikkan, perjuangan reformasi sebagai tujuan akhir tidak akan pernah cukup. Di bawah kapitalisme, tidak ada kemenangan yang pasti. Apa yang di menangkan di dalam kapitalisme akan di rebut kembali oleh para pemilik modal sesegera mungkin. Seperti yang kita saksikan, bagaimana partai-partai berkuasa di Indonesia secara bergantian mengikis hak-hak kaum buruh dan rakyat. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ketika pada tahun 1970an mahasiswa Australia berhasil mencapai pendidikan gratis. Selang beberapa tahun setelahnya, pada tahun 1980an pendidikan gratis di hilangkan oleh rezim dan mereka terpaksa membayar lagi biaya pendidikan.

Kita juga menyaksikan bagaiman neoliberalisme masuk kedalam dunia akademik di Indonesia dan memperkuat institusi pendidikan sebagai ladang akumulasi modal. Inilah yang menyebabkan naiknya biaya kuliah serta berbagai biaya tambahan lainnya, menjamurnya pendidikan non reguler (di luar S1 reguler), dan maraknya pemberangusan demokrasi di dalam kampus.  Kondisi tersebut di perkuat dengan dominasi ideologi liberalisme. Suatu paham yang menghilangkan peran gerakan kelas buruh dan rakyat dalam perubahan sejarah. Kemunculan kelompok-kelompok liberal ini semakin lama semakin tumbuh subur seiring dengan perkembangan post modernisme yang sama-sama menekankan individualisme absolut, menolak adanya kemampuan untuk mendapatkan kebenaran objektif. Tidak heran jika gerakan mahasiswa yang dominan menganggap bahwa para elit politik borjuis yang bisa melakukan perubahan. Perlawanan yang muncul seringkali berada dalam kerangka liberal. Seperti yang kita saksikan sebelumnya, pada tanggal 20 mei 2015,  Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menuntut agar Jokowi-JK turun dari jabatannya, seleng beberapa hari setelahnya tuntutan berubah menjadi “mengawal kebijakan Jokowi-JK”. Padahal jelas jelas rakyat (termasuk mereka sendiri) tidak pernah di libatkan secara langsung dalam proses penyunan program Jokowi-JK. Atau aksi aliansi mahasiswa cipayung plus dalam beberapa bulan terakhir, yang mengevaluasi 2 tahun kepemimpinan Jokowi. Mereka meneriakan berbagai slogan seperti “rakyat semakin tertindas”, sumpah serapah, Jokowi tidak becus dan sebagainya, tetapi di lain hal malah menuntut agar Jokowi-JK agar lebih serius salam melihat persoalan rakyat. Begitulah gerakan mahasiswa yang memuja pada kebebasan di tengah masyarakat berkelas. Seolah-olah memberikan perlawanan namun pada akhirnya menitipkan nasibnya pada elit politik.

Bagaimanakah Seharusnya Sikap Kita?

Kita tidak bisa lagi mendefinisikan realitas seolah-olah dalam keadaan yang netral, dunia telah terbagi dalam kelas-kelas yang saling bertentangan. Sejak awal kemunculannya, institusi pendidikan di Indonesia selalu menjadi ajang pertarungan kelas. Pada zaman kolonial, pendidikan yang muncul dari kebutuhan Belanda untuk menghasilkan tenaga terdidik yang murah berhasil membangkitkan kesadaran rakyat tertindas Indonesia untuk lepas dari penderitaannya menuju kemerdekaan nasional. Pasca kemerdekaan, pendidikan yang didorong untuk terlibat dalam menuntaskan revolusi nasional dipukul mundur oleh kontra-revolusi rezim militer orde baru. Rezim militer orba yang menjadi perpanjangan tangan kepentingan kapitalisme global telah meliberalisasikan aset-aset vital Indonesia salah satunya adalah pendidikan, lewat kebijakan-kebijakan internasional seperti World Bank, IMF, dan WTO. Hal tersebut berdampak sampai saat ini dimana institusi pendidikan telah di komersialisasikan untuk kepentingan provit kapitalisme.  Sampai pada tanggal 1 september 2016 saja, terdapat 4312 perguruan tinggi di Indonesia yang terdiri dari 3940 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan 372 Perguruan Tinggi Negeri (PTN).[2] Saat ini, otonomi kampus dan kebebasan akademik, rupanya berarti semakin eratnya hubungan antara institusi pendidikan, para pemilik modal dan negara borjuis. Jika dalam masa pra kemerdekaan “Universitas menjadi alat revolusi” sekarang universitas tak ubahnya pabrik pencetak ternaga kerja murah bagi kelas pemodal.

Tentu saja kita tidak menggunakan ilusi netralitas dalam melihat realitas masyarakat dan menganggap bahwa perubahan hanya bisa di lakukan oleh presiden, menteri, dekan, rektor dan lain sebagainya. Kita harus melihat bahwa masalah yang di hadapi oleh mahasiswa di kampus, mulai dari uang kuliah yang mahal, fasilitas yang tidak layak, sampai pemberangusan demokrasi sebagai konsekuensi logis dari sistem ekonomi-politik yang di kuasai kelas pemilik modal. Dimana kekuasaan atas alat-alat produksi, politik, ekonomi, dan media massa di miliki oleh segelintir orang (baca : Borjuis). Sementara mayoritas rakyat lainnya tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kebebasan apapun.

Kebutuhan terhadap sistem pendidikan yang dari taman kanak-kanak hingga hingga universitas untuk mendidik rakyat bahwa tanggung jawab sosialnya adalah mengabdikan ide-ide serta kemampuannya sendiri secara kritis dan konstruktif menganalisa dunia dan sekelilingnya, tidak dapat di capai dalam kapitalisme dan demokrasi borjuis. Begitupun dengan harapan agar pendidikan dapat menghasilkan kaum intelektual yang tidak hanya dapat menginterpretasikan dunia, namun terjun dalam perjuangan untuk merubahnya, juga tidak dapat di capai dengan cara yang liberal. Untuk itu di butuhkan perjuangan yang  tegas, terhadap ide-ide liberalisme dan post modernisme. Selain itu, mahasiswa bersama dengan dosen-dosen yang mendapatkan upah murah, satpam, sampai petugas kebersihan yang masih di tindas dengan sistem kerja kontrak, outsourcing haruslah mengambil alih kekuasaan di kampus dan merebut demokrasi sejati. Kemudian membenatuk badan-badan atau organisasi yang menghimpun seluruh kekuatan mereka dan memiliki posisi yang sejajar dengan kampus. Seluruh kebijakan kampus dari kurikulum, jaminan kesejahteraan, pergantian birokrasi, kampus, dan sebagainya harus di putuskan bersama mereka.[3]

Namun, kekuasaan politik di kampus seperti itu, adalah mustahil di capai dalam situasi dimana kekuasaan alat-alat produksi, politik, ekonomi, dan media massa masih di tangan segelintir borjuis. Oleh karena itu, mahasiswa berkewajiban untuk ikut serta mendorong kesadaran rakyat khususnya kelas pekerja untuk merebut demokrasi seutuh-utuhnya dan mengambil alih kekuasan dari tangan pemodal. Ini hanya dapat diakhiri dalam perjalanan kekuasaan politik di tangan klas pekerja, kelas yang paling berkepentingan untuk melepaskan diri dari rantai kapitalisme yang mengambil keuntungan dari keringat dan darahnya. Pengalihan semua tanah, instrumen, pabrik-pabrik, mesin-mesin dan tambang-tambang kepada seluruh rakyat bagi pengorganisasian produksi sosial di bawah kondisi yang mana semua diproduksi oleh para pekerja dan semua peningkatan dalam produksi harus menguntungkan bagi rakyat pekerja itu sendiri”[4]. Situasi tersebut jika tidak di persiapkan dengan baik atau di pimpin untuk berlatih mempertahankan demokrasi maka akan memberi peluang bagi kaum ultra kanan yang memiliki relasi baik dengan militer untuk memanfaatkannya. Untuk melawan dan memimpin perjuangan dalam menumbangkan kapitalisme kita harus membangun partai revolusioner, untuk melawan kriminalisasi kita harus membangun solidaritas rakyat pekerja yang dijiwai semangat internasionalisme revolusioner, dan untuk melawan pemberangusan demokrasi (termasuk serangan dari milisi sipil reaksioner) kita harus membangun unit pertahanan sendiri yang berasal dari rakyat itu sendiri, atau bisa disebut sebagai Laskar Rakyat. Hanya dengan demikianlah kelas buruh dan rakyat tertindas lainnya akan mengambil alih kekuasaan serta membangun masyarakat tanpa kelas yang setara dan merdeka.

Di Narasikan Oleh : Mega Dwi Sukma, Anggota Lingkar Studi Kerakyatan

Tulisan ini juga di terbitkan dalam koran Suara Progresif (Koran Cetak Lingkar Studi Kerakyatan) yang terbit setiap satu  minggu sekali dengan harga Rp 2.000 Solidaritas Rp.3000. Hubungi Kami jika ingin mendapatkannya.
FB : Lingkar Studi Kerakyatan

 

[1] Dunia Akademik Dilanada Krisis Demokrasi, 15 januari 2016, kabarkota.com, di akses 03 Oktober 2016 (,https://kabarkota.com/dunia-akademik-dilanda-krisis-demokrasi)

[2] Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi, Jumlah Perguruan Tinggi di indonesia per 01 september 2016 (, http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/statistik-5/)

[3] Nelsen D, Siapa Membunuh Demokrasi Di Kampus?, Koran Arah Juang edisi mei-juni 2016

[4] Paul Le Blanc : Lenin Dan partai Revolusioner.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s