Bagaimana Melawan Komersialisasi Pendidikan ?

pendidikan

Peringatan 77 tahun International Students’ Day (ISD) tahun 2016 diperingati oleh gerakan mahasiswa di Samarinda, Kalimantan Timur sebagai momentum untuk mengkonsolidasikan kembali perlawanan dalam melawan komersialisasi pendidikan. Sejarah ISD yang merupakan sejarah perlawanan heroik mahasiswa Cekoslovakia dari berbagai Universitas dalam melawan Fasisme Nazi Jerman yang sangat menindas rakyat termasuk didalamnya dunia pendidikan. Api perlawanan mahasiswa Cekoslovakia tersebut diambil oleh gerakan mahasiswa saat ini untuk melawan segala bentuk penindasan, seperti aksi peringatan ISD yang di peringati oleh gerakan mahasiswa di Samarinda Hari Kamis (17/11/2016). Aksi tersebut di mobilisasi oleh Aliansi Mahasiswa Samarinda (AMS)[1] yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dan individu dari berbagai universitas ini berhasil mengkonsolidasikan puluhan mahasiswa. Grand Isu “Reformasi Pendidikan Dari, Oleh, dan Untuk Rakyat” dalam aksi tersebut memuat beberapa tuntutan diantaranya : 1) Tolak Komersialisasi Pendidikan; 2) Wujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam dunia pendidikan; 3) Wujudkan demokrasi dalam dunia pendidikan; 4) Perangi korupsi dan pungli dalam dunia pendidikan; 5) Tangkap dan adili pelaku kekerasan seksual dalam dunia pendidikan[2]. Lingkar Studi Kerakyatan (LSK) meskipun tidak terlibat dalam pembentukan aliansi juga turut bergabung dalam aksi tersebut untuk memberikan dorongan perspektif dengan menyebarkan pamflet berjudul “Mahasiswa dan Buruh Bersatulah, Lawan Kapitalisme dan Komersialisasi Pendidikan”[3].

Pasca aksi tersebut, AMS menyadari bahwa dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik tidak bisa di peroleh lewat satu momentum saja, namun harus ada gerakan yang berkelanjutan dan terus menerus untuk menguatkan perspektif dalam aliansi maupun jumlah kuantitas massa. LSK yang kemudian tergabung dalam AMS pasca aksi peringatan ISD juga turut memberikan perspektif pada pertemuan selanjutnya di Hari Senin (21/11/2016). Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa AMS akan mengadakan diskusi dengan tema “Bagaimana Melawan Komersialisasi Pendidikan?” pada  minggu selanjutnya di Hari Senin (28/11/2016). Diskusi ini dilakukan untuk menguatkan perspektif pada gerak AMS ke depan. Sebab, kesalahan dalam melihat akan persoalan nantinya akan berakibat fatal pada aksi pencarian solusi, dan juga tidak ada gerakan revolusioner tanpa teori yang revolusioner. Tulisan ini ditulis dengan harapan dapat menjadi perdebatan yang ilmiah pada tiap diskusi AMS selanjutnya.

Kapitalisme dan Komersialisasi Pendidikan

Saat ini kita hidup dimana 1 persen orang didunia memiliki kekayaan yang sebanding dengan 99 persen penduduk dunia. Di Indonesia, Kekayaan 40 orang terkaya setara dengan 60 juta rakyat yang paling miskin[4]. Hal ini di karenakan sumber penghidupan seperti tanah, sumber daya alam, mesin dan industri pabrik, serta alat-alat produksi lainnya yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak hanya dimiliki secara pribadi, yakni segelintir orang yang mempunyai modal yang sangat besar. Pemilik modal (kapitalis) ini sangat berkepentingan untuk terus memperluas modalnya tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan, budaya, pendidikan, bahkan kemanusiaan. Inilah yang kita sebut sebagai sistem kapitalisme.  Perkembangan yang dicapai oleh manusia dalam sistem tersebut bukan sebesar-besarnya untuk kebutuhan manusia melainkan sebagai komoditi atau barang dagangan, termasuk pada dunia pendidikan.

Dunia pendidikan dalam sistem kapitalisme sejatinya bukan untuk mencerdaskan dan membebaskan manusia. Pertama, dunia pendidikan menjadi sarana untuk mencetak tenaga kerja terdidik yang berbiaya murah demi kebutuhan pasar kapital. Semenjak kapitalisme mengemuka pasca revolusi Industri di Inggris (1750-1850) yang menandai perkembangan alat produksi manusia, tenaga ahli sangat berguna untuk menjalankan mesin-mesin dan teknologi baru agar tidak jadi rusak dan berkarat, untuk itulah awal mula dunia pendidikan dibentuk pada awal kemunculan sistem kapitalisme. Dalam perkembangannya dunia pendidikan di arahkan untuk memproduksi perluasan provit kaum kapialis. Contohnya pada Perang Dunia ke-II, dimana dunia pendidikan diberi subsidi untuk melakukan berbagai riset dan penemuan untuk memproduksi alat-alat perang, kesehatan, pangan, dan sebagainya. Setelah penemuan baru ditemukan, hasilnya justru dipatenkan oleh kaum kapilis untuk kepemilikan pribadi bukan kemaslahatan umat manusia. Sampai sekarang dimana perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat dan pabrik-pabrik besar semakin banyak terbuka, maka kebutuhan akan tenaga terdidik yang berbiaya murah menjadi semakin besar akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan keberadaan perguruan tinggi yang berkualitas. Tenaga terdidik yang menjadi prioritas adalah mereka yang memiliki fisik yang bagus, bukan yang serba kekurangan (cacat, difabel, dan disabilitas) karena akan menghambat perkembangan modal.

Kedua, dunia pendidikan menjadi tempat untuk mendidik generasi muda agar menjadi penurut dan teralienasi dalam tatanan masyarakat kapitalis. Proses tersebut tersebut dapat kita lihat semenjak mahasiswa memasuki perguruan tinggi. Baru masuk kuliah saja calon mahasiswa sudah dihadapkan oleh ratusan pesaing untuk masuk di universitas sesuai dengan jurusan yang diinginkannya, tidak sedikit dari mereka yang salah jurusan karena sistem persaingan seperti ini, ditambah lagi dengan mahalnya biaya kuliah. Setelah masuk perkuliahan mahasiswa dicekoki oleh doktrin untung ruginya para dosen dan menekan mahasiswanya untuk lulus dengan cepat agar mendapatkan pekerjaan, serta berlomba-lomba mendapatkan IPK tertinggi. Alhasil setelah lulus IPK yang tinggi tadi tidak berguna dalam menghadapi realitas keseharian dan masalah yang ada dalam masyarakat, namun kembali berlomba-lomba dengan jutaan sarjana lainnya untuk menggantungkan nasibnya pada institusi-institus kapitalis besar termasuk negara yang notabane hanya untuk menambah provit kaum kapitalis. Inilah yang membuat banyak generasi muda menjadi teralienasi dari lingkungannya, sebab belajar bukan lagi karena ekspresi diri melainkan kemendesakan dalam hidup. Model pendidikan seperti ini yang disebut Paulo Freire[5] sebagai pendidikan “gaya bank”. Disebut pendidikan gaya bank sebab dalam proses belajar mengajar, dosen tidak memberikan pengertian sejati terhadap ilmu pengetahuan, tetapi memindahkan sejumlah dalil atau rumusan kepada para mahasiswa untuk dikeluarkan dalam bentuk yang sama. Dosen bertindak sebagai penabung yang menabung informasi sementara mahasiswa dijejali informasi untuk disimpan. Mahasiswa tak lebih hanya sebuah objek, menjadikannya miskin daya cipta.

Ketiga, dunia pendidikan menjadi tempat berlangsungnya akumulasi modal itu sendiri terjadi. Proses akumulasi modal tersebut diperas dari nilai lebih yang didapat dari keringat para buruh. Ini juga yang menyebabkan buruknya sistem belajar mengajar yang dialami oleh mahasiswa. Dosen misalnya mayoritas berstatus tenaga kerja kontrak (outsourching), honorer, bahkan hubungan kerja yang tak jelas (upah murah, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan jaminan hari tua). Ini juga menimpa buruh-buruh di lingkungan kampus lainnya seperti staf-staf kampus, pegawai akademik, satpam, dan pedagang kecil. Pemotongan anggaran jaminan sosial dan PHK yang terus membayangi para buruh dunia pendidikan tidak sebanding dengan dipotongnya perjalanan dinas para pejabat, pajak progresif bagi perusahaan besar, dan lain-lain. Oleh karena itu, mahasiswa maupun dosen dan buruh pendidikan lainnya harus menempatkan dirinya sebagai subjek yang berkepentingan mengubah objek, yakni situasi sosio-ekonomi yang kapitalistis sebab sama-sama dirugikan olehnya. Sudah seharusnya pemilihan pejabat kampus (ketua prodi, dekan, dan rektor) dipilih secara demokratis oleh seluruh buruh-buruh pendidikan. Karena para buruh inilah yang menentukan berjalannya dunia pendidikan, bukan ditangan segelintir orang birokrat seperti sekarang ini.

Wajah Komersialisasi Pendidikan Indonesia

Di Indonesia, proses komersialisasi pendidikan semakin mengemuka semenjak kekuasaan rezim Orde Baru (Orba). Pasca kemerdekaan dunia pendidikan yang diarahkan untuk menuntaskan revolusi nasional, kemudian di balik sedemikian rupa oleh rezim orba untuk menghamba pada kepentingan kapital global. Apalagi semenjak bergabungnya Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO) yang semakin membuka gerbang komersialisasi pendidikan. Secara garis besar, pendidikan dijadikan barang jasa yang diperdagangkan dan pasar diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan. Kebijakan pemerintah disesuaikan dengan kepentingan WTO. Tahun 2009 misalnya lahir Undang-Undang Badan Hukum (UU BHP) yang merupakan suatu bentuk badan hukum lembaga pendidikan formal yang berbasis pada otonomi kampus dan nirlaba. Pemberlakuan UU BHP menuai banyak penolakan dari rakyat karena cenderung menghilangkan kewajiban Negara sebagai penanggung jawab mencerdaskan generasi muda dan menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas, yang membuat lembaga pendidikan dikelola seperti perusahaan untuk keuntungan sebesar mungkin.

Meskipun UU BHP di hapuskan pada tahun 2010, tidak lantas menghentikan praktek-praktek komersialisasi dipendidikan tinggi. Pada tahun 2012 muncul Undang-Undang Perguruan Tinggi (UU PT) yang secara garis besar semangat yang diusung masih sama dengan UU BHP. Pada periode ini pula lahir kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diterapkan dan menuai berbagai polemik hingga kini.  Pemberlakuan Sistem UKT membuat Negara semakin meliberalisasikan dunia pendidikan, dimana mahasiswa yang kaya membantu pembiayaan mahasiswa kurang mampu (miskin) biasa disebut subsidi silang. Padahal Negara yang seharusnya bertanggung jawab penuh untuk mencerdaskan generasi muda[6].

Dampak dari komersialisasi pendidikan secara jelas dapat kita rasakan hingga kini. Lepasnya peran Negara dan otonomi kampus membuat universitas seperti pabrik yang dengan bebas mencari sumber keuangan mandiri. Salah satunya dengan membuka pintu masuk seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi sebagai sarana penyerapan anggaran dari biaya masuk calon mahasiswa, yang di PTN kita kenal sebagai Seleksi Mandiri (SMMPTN).  Kebijakan seperti ini membuat universitas lebih mengedepankan kuantitas dari pada kualitas, di Universitas Mulawarman misalnya akhir tahun 2015 lalu memiliki rasio dosen-mahasiswa 1:53,8 (984 dosen tetap dan 32.735 mahasiswa), yang prodi dengan rasio paling jomplang yakni Ilmu Administrasi Bisnis dengan rasio 1:140,7 (6 dosen tetap dan 844 mahasiswa)[7]. Situasi seperti ini justru tidak membuat produktif aktivitas belajar. Selain itu, otonomi kampus juga membuat universitas mencari sumber dana dengan membangun relasi dengan kepentingan bisnis, lihatlah misalnya menjamurnya Indomaret di berbagai kampus, papan reklame iklan rokok, dan sebagainya. Relasi seperti ini justru akan membuat usaha mandiri untuk mendorong kreatifitas mahasiswa dan pedagang kecil lainnya akan kalah bersaing dengan pasar modal yang semakin memperparah kesenjangan sosial. Selanjutnya, gedung-gedung kampus yang seharusnya menjadi sarana ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan justru dikenakan biaya sewa dengan dalih klasik penyerapan anggaran. Tidak jarang gedung-gedung kampus digunakan untuk panggung konser, acara pernikahan, dan lain-lain.

Ketidakmampuan Negara dalam menciptakan perguruan tinggi yang berkualitas dan semakin besarnya kepentingan pasar pada dunia pendidikan membuat semakin banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sampai tanggal 1 September 2016, di Indonesia terdapat 4.312 perguruan tinggi yang terdiri dari 3.940 PTS dan hanya terdapat 372 PTN. Selain itu, kepentingan kapital untuk mencetak tenaga kerja terdidik, siap kerja (patuh), dan upah murah juga membuat menjamurnya keberadaan institusi pendidikan non regular di luar S1 (SMK, D1,D2, dan D3) yang membuat angka pengangguran semakin tinggi sebagai cadangan tenaga kerja. Dari perguruan tinggi yang ada diseluruh Indonesia berjumlah 4.093 dengan jumlah mahasiswa 4.425.589 (2.121.314 laki-laki dan 2.304.275 perempuan), sangat tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Laporan Understanding Children Work (UCW) menyebutkan satu dari lima pemuda Indonesia tidak bersekolah/bekerja, dan satu dari tiga pekerja muda Indonesia hanya memiliki pendidikan dasar. Jika kita melihat lebih jauh, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 7,02 juta orang. Tingginya angka pengangguran adalah salah satu upaya kapital global agar mendapatkan tenaga kerja murah dalam proses akumulasi modal[8].

Penyakit dalam Gerakan Mahasiswa

Dampak yang ditimbulkan oleh kapitalisme dan komersialisasi pendidikan membuat mahasiswa semakin sadar akan ketertindasan yang dialaminya. Namun karena dominasi kesadaran yang di hegemoni oleh kapitalis beserta alat kekuasaannya (pendidikan, media, budaya, dll) membuat mahasiswa semakin menjauhkan dirinya dari realitas atau situasi objektif yang diakibatkan oleh kapitalisme. Wajar saja jika kesadaran dominan yang menyelimuti mahasiswa hari ini adalah kesadaran dari kelas yang berkuasa, yang membuat mahasiswa menjadi individualis, apatis, hedonis, konservatif, dan lain-lain. Akibatnya perlawanan yang dilakukan oleh kebanyakan gerakan mahasiswa kini terjangkit penyakit spontanitas dan sektarianisme. Artinya perlawanan yang dilakukan masih dalam batas-batas kekuasaan borjuis dan justru semakin mengukuhkan status quo dari sistem kapitalisme.

Bentuk gerakan mahasiswa yang menghamba kepada spontanitas ini dapat kita lihat ketika gerakan mahasiswa membesar disaat ada momentum-momentum tertentu seperti Hari Pelajar Internasional, Hari Pendidikan, Hari Perempuan, Hari Kebangkitan Nasional, dsb. Bisa juga muncul karena keresahan-keresahan yang dialaminya secara empiris seperti ada anggotanya yang terkena Drop Out (DO), UKT mahal, fasilitas yang tidak menunjang. Selain itu, karena masalah yang muncul tersebut bisa jadi hanya berkaitan dengan keilmuannya, misalnya mahasiswa kehutanan hanya bicara soal kehutanan, mahasiswa pertanian hanya bicara soal pertanian,  mahasiswa teknik hanya bicara soal teknik, dan lain-lain yang membuat seolah-olah persoalan yang terjadi ada secara terpisah-pisah. Biasanya gerakan ini akan semakin mengalami kemunduran disaat telah melewati momentum-momentum tertentu, dan juga keresahan yang mereka organisir telah mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil bahkan tidak sama sekali. Gerakan seperti ini lebih disebut mengorganisir keresahan dibandingkan kesadaran, karena tidak memiliki basis yang ilmiah serta ketepatan dalam melihat akar persoalan yang dapat menghubungkan tiap situasi yang terjadi.

Kesalahan gerakan dalam menyasar akar permasalahan tersebut membuat aksi dan solusi yang diambil juga menjadi reformis, dan mengarah kepada sektarianisme. Gerakan ini memisahkan dirinya dengan rakyat, menolak membangun aliansi, tidak memiliki alternatif dari sistem yang telah ada. Dengan slogan agen of change, social control, dan iron stock membuat mereka seperti hero atau begawan yang bisa menentukan perubahan terjadi. Padahal mahasiswa adalah kelompok minoritas dari kelompok sosial  yang telah ada, mayoritas adalah kelas buruh sebagai kekuatan tenaga produkif karena dia juga bersentuhan langsung dengan alat produksi.  Solusi yang juga diambil gerakan ini bersifat moralis daripada ilmiah sehingga lebih disebut sebagai gerakan moral. Gerakan moral ini menyelesaikan masalah dengan kesimpulan-kesimpulan moralis tanpa analisa yang membumi bersama rakyat tertindas. Misalnya kerusakan lingkungan hanya cukup diatasi dengan sumbangan dana, masalah kesehatan pernapasan karena menjamurnya papan reklame rokok,  yang paling parah kemiskinan dan masalah lainnya diatasi dengan menitip nasib kepada segelintir elit politik sebagai kelas yang berkuasa yang padahal juga menindas mereka. Oleh karena itulah akibat penyakit yang dialami oleh gerakan mahasiswa hari ini, perjuangan yang telah mereka lakukan terus menerus tidak dapat menjadi counter hegemoni sistem kapitalisme sebagai akar persoalan justru semakin mengukuhkannya.

Pendidikan Seperti Apa yang Kita Butuhkan dan Bagaimana Mewujudkannya?

Pendidikan yang kita butuhkan semestinya merupakan pendidikan alternatif dari pendidikan yang ada saat ini. Dunia pendidikan yang tidak ilmiah, tidak demokratis, dan ada untuk kepentingan pasar modal sudah seharusnya dirombak sedemikian rupa untuk diganti pada sistem yang lebih baru. Sistem pendidikan yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, partisipatif, dan bertujuan untuk membebaskan rakyat dari belenggu penindasan. Tentu saja pendidikan tersebut adalah pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan.

Pertama, pendidikan yang ilmiah berarti berkepentingan untuk menanamkan pentingnya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya pendidikan yang bersentuhan dengan realitas atau situasi objektif yang berorientasi meningkatkan pertumbuhan pemikiran rakyat. Pendidikan yang ilmiah juga bermanfaat untuk membebaskan rakyat  dari budaya lama yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan seperti belenggu takhayul, mistik, patronase, dan dogmatisme sekaligus melawan gagasan-gagasan yang tumbuh dari sistem penindasan berupa seksisme, rasisme, dan fasisme. Kedua, pendidikan yang demokratis berarti pendidikan yang berangkat dari seluruh rakyat tanpa terkecuali khususnya rakyat miskin. Ini akan berkonsekuensi kepada terciptanya hak-hak demokratis bagi setiap rakyat. Pendidikan yang di inginkan bukan hanya dalam kerangka reformis seperti perbaikan fasilitas, penurunan UKT, beasiswa, tolak korupsi, dsb. Akan tetapi, bahwa rakyat berhak atas akses penuh terhadap pendidikan yang gratis hingga perguruan tinggi, kebebasan berkumpul/berserikat untuk berada pada posisi yang setara (mahasiswa dan juga buruh-buruh pendidikan seperti dosen, satpam, pedagang kecil, dsb), serta memegang teguh prinsip kemanusiaan. Ketiga, pendidikan yang bervisi kerakyatan berarti pendidikan dimuarakan seutuhnya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan membebaskan rakyat dari belenggu penindasan. Bukan untuk mengejar keuntungan pribadi para pemlik modal. Artinya bahwa pendidikan diorientasikan untuk mencetak intelektual organik (kerakyatan)  yang membebaskan rakyat dari kekuasaan modal, membangun industri dasar yang kuat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pendidikan tersebut diatas mesti terwujud secara nasional di bawah kontrol buruh dan rakyat.

Aksi dalam melawan komersialisasi pendidikan yang di dorong oleh AMS sudah seharusnya menguatkan perspektif dan tuntutannya bukan  hanya dalam kerangka reformis dan sektarian yang justru mengukuhkan status quo sistem yang telah ada. Prinsipnya bukan lagi dimuarakan pada “reformasi pendidikan” melainkan sudah memiliki pandangan lebih jauh yakni “revolusi pendidikan”. Tuntutan yang ada seperti : 1) Tolak Komersialisasi Pendidikan; 2) Wujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam dunia pendidikan; 3) Wujudkan demokrasi dalam dunia pendidikan; 4) Perangi korupsi dan pungli dalam dunia pendidikan; 5) Tangkap dan adili pelaku kekerasan seksual dalam dunia pendidikan. Ini semua akibat dari sistem pendidikan kita yang mengasingkan diri dari realitas dan dikuasai oleh segelintir orang untuk kepentingan pasar modal. Maka sudah seharusnya kita mempunyai pandangan ke depan untuk mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan secara terperinci.

Tentu saja, itu semua tidak bisa terwujud jika gerakan mahasiswa masih terjangkit penyakit spontanitas dan sektarianisme yang mensterilkan diri dari gerakan rakyat lainnya.  Sebab kapitalisme dan komersialisasi pendidikan bukan hanya menindas mahasiswa, tetapi juga dosen-dosen, satpam, bahkan petugas kebersihan yang mayoritas berstatus tenaga kerja kontrak (outsourching) dan hubungan kerja yang tak jelas, juga pedagang kecil yang usahanya terus tergusur akibat pembangunan dan kalah bersaing dengan pasar yang lebih besar. Ini semua bukan hanya terjadi di daerah Samarinda saja, tetapi terjadi secara nasional, bahkan internasional. Oleh karena itu, perjuangan yang dilakukan harus membangun kontak dengan daerah-daerah lain di Indonesia untuk membangun gerakan secara nasional. Dengan memiliki perspektif yang tegas yakni mewujudkan “revolusi pendidikan” dan anti-kapitalisme. Selain itu, juga membangun aliansi bersama rakyat tertindas lainnya untuk mewujudkan kesejahteraannya, seperti : 1) Hapuskan sistem tenaga kerja kontrak (outsourching); 2) Wujudkan upah dan jaminan kerja layak untuk seluruh pekerja pendidikan; 3)Menolak penggusuran dan wujudkan dunia pendidikan sebagai ruang publik untuk rakyat.

Pengalaman dari revolusi Revolusi Penguin di Chile dapat kita jadikan pelajaran. Dimana gerakan mahasiswanya berhasil memenangkan tuntutan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi semua pada tahun 2014. Gerakan perlawanan yang dilakukan tidak hanya terjadi secara spontanitas dan sektarian di kampus-kampus tertentu. Namun bersifat nasional hampir disemua kampus. Mereka juga melibatkan orang tua yang dirugikan karena mahalnya biaya kuliah, tenaga kerja pendidikan, dan pedagang kecil. Dengan mobilisasi massa yang menjadi senjata utama, mereka sukses melibatkan ratusan ribu orang yang berhasil memaksa penguasa untuk mengesahkan kebijakan pendidikan gratis yang didanai dari pajak progresif terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Chile. Perjuangan tersebut bukanlah sesuatu yang instan, akan tetapi butuh hampir 9 tahun lebih di Chile untuk memenangkannya[9].

Meskipun perlu diketahui bahwa dalam sistem kapitalisme, capaian-capaian yang telah dimenangkan oleh rakyat suatu saat bisa ditarik kembali oleh pemilik modal saat terjadi krisis ekonomi. Seperti yang terjadi di Chile, kemenangan pendidikan gratis belum sepenuhnya terwujud karena masih dalam ranah kekuasaan modal. Oleh karena itu, perjuangan dalam melawan komersialisasi pendidikan harus sejalan dengan perjuangan mewujudkan tatanan masyarakat baru, yakni Sosialisme. Dimana sistem ekonomi-politik yang dikontrol secara sosial oleh kelas buruh dan rakyat tertindas lainnya. Perjuangan seperti ini tidak bisa dilakukan lewat pengorganisiran organisasi massa saja seperti organisasi mahasiswa, serikat pekerja, dan lain-lain. Namun membutuhkan kepeloporan dari lapisan-lapisan termaju yang sadar kelas, anti-kapitalisme, dan berkepentingan mewujudkan sosialisme harus mewujudkan organisasi politik revolusioner yang bersifat permanen.

Khusus pada sektor mahasiswa yang perjuangannya maksimal hanya sampai 7 tahun, kita harus menghilangkan sebutan revolusi sampai skripsi yang melekat pada mahasiswa. Karena perjuangan ini merupakan perspektif seumur hidup. Apalagi, mayoritas mahasiswa setelah lulus pasti akan menjadi kelas buruh (elemen tertindas), hanya minoritas mahasiswa yang akan menjadi penguasa, pengusaha besar, manajer, dan sebagainya karena tidak mungkin ada lowongan sebanyak itu bagi mereka. Oleh karena itu, dengan organisasi revolusioner sebagai organisasi yang tak terpisah dengan kelas buruh yang berkepentingan untuk menumbangkan tirani kapitalisme. Kita dapat memberikan bimbingan revolusioner untuk mewujudkan tatanan masyarakat baru, dimana tidak ada lagi generasi muda yang tidak bisa sekolah, tidak ada lagi pekerja yang terkena PHK sepihak dan upah murah, tidak ada lagi pedagang yang terus digusur karena pembangunan. Inilah masyarakat sosialis yang akan kita wujudkan.

Di Narasikan Oleh : Tirta Adi Wijaya, Anggota Lingkar Studi Kerakyatan

Tulisan ini merupakan versi lebih panjang yang juga di terbitkan dalam koran Suara Progresif (Koran Cetak Lingkar Studi Kerakyatan).

 

[1] Aliansi Mahasiswa Samarinda (AMS) merupakan aliansi yang terbentuk untuk memperingati ISD, yang terdiri dari berbagai organisasi antara lain : BEM & DPM FISIP, BEM KM UNMUL, BEM TEKNIK, BEM FEB, LEMSILVA, JKMK, HIMAHI, HIMAKSI, HIMIP, HMJSOS, HIMABISNIS, HIMAHAP, HIMANEGA, LENSA, LSK, LMND, GMNI, DLL.

[2] Press Release AMS dalam aksi peringatan ISD 17 November 2016

[3] Pamflet LSK berjudul “Mahasiswa dan Buruh Bersatulah, Lawan Kapitalisme dan Komersialisasi Pendidikan” di sadur dari Koran Arah Juang Edisi 11, III-IV November 2016

[4] Dipo Negoro : Apa yang diperjuangkan sosialisme (Halaman 13)

[5] Paulo Freire adalah seorang pendidik dari Brazilia yang terkenal mengenai kritiknya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pendidikan sekolah terhadap masyarakat luas.

[6] UKSK UPI : Menolak Komersialisasi Pendidikan Tinggi. file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Packages/microsoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbwe/AC/#!001/MicrosoftEdge/User/Default/WebNotes/Microsoft-Edge-Web-Notes-MENOLAK-K.html, di akses tanggal 25 November 2016

[7] Kaltim Post : Rasio Mahasiswa-Dosen di Unmul Jomplang. file:///C:/Users/Asus/AppData/Local/Packages/microsoft.microsoftedge_8wekyb3d8bbwe/AC/#!001/MicrosoftEdge/User/Default/WebNotes/Microsoft-Edge-Web-Notes-Rasio-Mah.html, di akses tanggal 25 November 2016

[8] Dipta Abimana. 77TH ISD 2016 : Mahasiswa dan Buruh Bersatulah Lawan Kapitalisme dan Komersialisasi Pendidikan. http://www.arahjuang.com/2016/11/16/77th-isd-2016-mahasiswa-dan-buruh-bersatulah-lawan-kapitalisme-dan-komersialisasi-pendidikan/, di akses tanggal 25 November 2016

[9] Aksara Nareswara Jagaddhita. Jeratan Kapitalisme dan Sindrom Sektarian : Mencari Arah Perjuangan Kita dari Pelajaran “Pesta Rakyat UGM”.  https://lingkarstudisosialisblog.wordpress.com/2016/05/05/jeratan-kapitalisme-sindrom-sektarian-mencari-arah-perjuangan-kita-dari-pelajaran-pesta-rakyat-ugm/#more-96, di akses tanggal 25 November 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s