Gejolak Ekonomi Politik Dunia : Urgensi Pembangunan Organisasi Muda Sosialis dan Partai Revolusioner

gejolak-ekopol(Tulisan ini adalah rangkuman dari hasil diskusi perspektif akhir tahun Lingkar Studi Kerakyatan (LSK) sebagai memori untuk bergerak di tahun-tahun selanjutnya)

Tahun ini kita melihat krisis sebagai cacat bawaan dalam sistem kapitalisme makin membawa umat manusia kepada jurang kemiskinan, kebodohan, serta penindasan sistematis lainnya. Perkembangan kapitalisme yang makin meluas ini semakin menunjukkan bahwa dia akan menggali liang kuburnya sendiri. Kelas buruh yang merupakan keniscayaan sebagai basis bagi terciptanya tatanan masyarakat baru akan semakin sadar dengan ketertindasan yang dialaminya untuk merebut kekuasaan dari tangan kelas kapitalis. Tentu saja kapitalisme yang telah sekarat ini tidak mau mati begitu saja, sebab kelas penguasa tidak akan sukarela melepaskan cengkraman kekuasaannya. Untuk itulah, faktor subjektif dalam bentuk organisasi revolusioner sangat dibutuhkan untuk membuat lompatan kesadaran massa rakyat tertindas dalam menumbangkan kapitalisme dan mewujudkan sosialisme sebagai tatanan masyarakat baru. Tentu saja organisasi yang dimaksud adalah organisasi muda yang berideologikan sosialisme ilmiah dan berkepentingan untuk membangun partai revolusioner.

Situasi Internasional

Sistem kapitalisme saat ini terus menuju perkembangannya dan semakin memperlihatkan kebobrokannya sebagai sistem ekonomi politik yang tidak akan pernah terlepas dari krisis (over produksi). Semenjak bangkrutnya perusahaan perusahaan keuangan raksasa di AS seperti Merrill lynch dan Lehman Brothers pada tahun 2008, kemudian mendorong terjadinya krisis ekonomi terutama di AS dan Eropa. Krisis ini berdampak pula terhadap beberapa Negara yang terintegrasi oleh perusahaan global ini termasuk Indonesia.

Krisis kapialisme global saat ini berdampak pula pada sector pertahanan dan keamanan di beberapa Negara. Kita melihat Amerika serikat sebagai Negara kapitalis terbesar sekaligus Negara yang menempati posisi teratas dalam penjualan senjata global pada tahun 2015  di dunia dengan kesepakatan pembelian mencapai sekitar 40 miliar dollar AS. Studi yang dilaporkan oleh “Congressional Research Service” bahwa perdagangan persenjataan global mengalami penurunan pada tahun 2014 dari 89 miliar dollar AS menjadi sekitar 80 milliar dollar AS. Sementara Negara Negara berkembang sebagai konsumen terbesar senjata api pada tahun 2015 juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 pembelian mencapai 79 milliar dillar AS menurun menjadi 65 milliar dollar AS pada tahun 2015. Adapun Rusia, sebagai salah satu kekuatan yang dominan dalam pasar senjata global, mengalami pula penurunan dalam hal pesanan senjata. Penjualan senjata rusia turun dari 11,2 milliar dollar AS pada tahun 2014c menjadi 11,1 milliar dollar AS pada tahun 2015[1].

Selanjutnya, pelemahan ekonomi global juga terjadi setelah pertengahan tahun 2016, dunia di kejutkan dengan hasil referendum inggris, yang memutuskan inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa, yang dikenal dengan istilah “Brexit”. Hal ini akan berdampak terhadap perekonomian dunia diantaranya pasar keuangan, pasar modal, hingga harga emas dan minyak dunia. Sehingga Negara Negara yang terintegrasi dengan inggris salah satunya Indonesia merasakan dampaknya misal terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapi 1 persen dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)pun sempat merosot.

Kemudian krisis kapitalisme melanda Negara bagian timur seperti afrika selatan. Tergabungnya afrika selatan dalam blok ekonomi bersama Brazil, Rusia, India, dan Cina (BRICS) di tahun 2011 mendorong penetrasi modal di Afsel utamanya sector pertambangan serta pembentukan klas buruh murah yang signifikan. Di tahun 2015 garis kemiskinan mencapai 53 persen, mayoritas berpendapatan kurang dari $2/hari (Rp. 26.700/hari). Sementara kekayaan 10% orang terkaya di afsel sama dengan 58% dari total pendapatan di Afsel.

Selain itu, harga minyak duniapun ikut menurun secara signifikan sejak pertengahan tahun 2014 silam. Sebelum itu, harga minyak sempat mencapai 100 dollar AS per barrel. Kemudian pada awal tahun 2016 lalu, harga minyal bahkan sempat mencapai 29 dollar AS per barrel. Jatuhnya harga minyak mengubah lanskap perekonomian Negara Negara produsennya, khususnya di timur tengah Arab Saudi yang memiliki mayoritas penerimaan pendapatan negaranya yang berasal dari minyak, namun mengajukan utang luar negeri untuk pertama kalinya sejak sekian lama. Menurunnya harga minyak dunia tidak lain di sebabkan oleh over produksi minyak dunia oleh Negara Negara kapitalis maju seperti AS dan Inggris[2].

Kemudian dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS tahun 2016 juga memberikan dampak serius terhadap perekonomian global. Pasalnya selain AS sebagai Negara kapitalis terbesar saat ini, ia juga salah satu orang yang memiliki saham cukup besar di berbagai Negara Negara di dunia. Dengan gaya kebijakannya yang proteksionis. Ini sudah tampak dalam rencana rencana yang sudah di buat dalam beberapa hari pasca kemenangan Trump. Misalnya dari segi kebijakan fiscal, Trump mengusung pemotongan pemotongan pajak yang lebih besar. Trump mengampanyekan pemotongan pajak korporat dari sebesar 35% menjadi sebesar 15% diiringi penghapusan berbagai deduksi dan celah bisnis. Bila diterapkan maka ini akan menjadi pemotongan pajak terbesar diantara negara-negara industri mayor yang rata-rata pajak korporatnya sebesar 25%. Lalu Trump juga menyatakan akan mencabut pajak pertanahan yang berlaku terhadap pewarisan tanah yang bernilai US$5,45 juta bagi individu dan $10,9 juta bagi pasangan, atau dengan kata lain bagi kaum paling kaya yang berjumlah 0,2% populasi AS. Pajak pendapatan pribadi juga akan dikurangi dimana nilai tertinggi akan dikurangi dari 39,6% menjadi 25%. Sedangkan di sisi lain pembelanjaan pemerintah akan semakin digenjot. Sebagai akibatnya terdapat potensi turunnya pendapatan negara sebanyak US$ 6,2 triliun selama satu dasawarsa ke depan. Hutang pemerintah juga akan naik dari 77% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menjadi 105% untuk sepuluh tahun berikutnya. Selain itu perencanaan perpajakan baru yang diajukan Trump akan mengakibatkan hilangnya $5 triliun selama sepuluh tahun ke depan di satu sisi serta di sisi lain akan meningkatkan beban pajak bagi keluarga-keluarga yang berpendapatan menengah dan rendah. Sedangkan segi kebijakan perdagangan Trump mengusung proteksionisme. Ini bukan berarti dia menentang perdagangan bebas dan neoliberalisme secara harafiah sebab ia sendiri mengklaim bahwa ia merupakan free trader atau pedagang bebas sekaligus pendukung perdagangan bebas. Namun ia hanya akan mendukung perdagangan bebas selama kapitalisme AS diuntungkan. Trump menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan yang baik untuk negara-negara lain namun tidak baik bagi AS adalah “penghisap darah”. Ia menyatakan North America Free Trade Agreement (NAFTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara sebagai “perjanjian terburuk dalam sejarah” serta mengumbar janji akan merenegosiasi atau mematahkan perjanjian NAFTA. Selain itu Trump juga menyatakan ia menentang rencana Trans Pacific Partnership (TPP) atau Kerjasama Lintas Pasifik. Kemudian Trump mengusulkan menaikkan tarif ekspor Tiongkok ke AS sebesar 45% dan tarif ekspor Meksiko ke AS sebesar 35%. Selain itu Trump juga menyebut World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia sebagai suatu “bencana” dan berkehendak melakukan renegoisasi atau keluar dari WTO kecuali usulan peningkatan tarifnya disetujui[3].

Situasi Nasional

Setelah 2 tahun melewati euphoria pemilu 2014 yang dimenangkan oleh borjuis Jokowi-JK memberi dampak sangat signifikan terhadap rakyat Indonesia. Pertarungan elit politik dari latar belakang pemodal diantaranya jokowi, prabowo, aburizal bakhri, megawati, surya paloh, dan hari tano sehingga gagasan politiknya tidak keluar dari batas system “penindassan manusia atas manusia” sebagai akar dari masalah rakyat saat ini. Persaingan mereka adalah cerminan dari kapitalisme itu sendiri. Modal harus bersaing dengan modal lainnya untuk bisa hidup dan lolos dari krisis.

Sementara 14 paket program Jokowi-JK terkait pemerataan ekonomi menumpukkan pada investasi modal asing. Artinya kembali menyerahkan kesejahteraan rakyat pada modal asing/swasta yang telah berkali kali gagal dalam pemerataan ekonomi.

Berbagai macam kebijakan yang telah di keluarkan rezim Jokowi-JK dengan spekulasi untuk mengatasi persoalan deficit anggaran namun ternyata makin memperparah perekonomian Indonesia. Terbukti dengan utang luar negeri yang mengalami lonjakan Rp75,39 triliun selama periode Agustus 2013. total utang Indonesia pada Agustus naik ke Rp2.177,95 triliun dari posisi Juli sebesar Rp2.102,56 triliun. Kenaikan utang ini tak lepas dari nilai tukar Rupiah yang melemah dari Rp10.278 menjadi Rp10.924 per USD. Jika dilihat secara year-to-date (YtD) dari 2012, maka utang tersebut mengalami kenaikan Rp200,24 triliun dari posisi pada 2012 sebesar Rp1.977,71 triliun.

Utang tersebut didominasi penerbitan obligasi alias surat berharga negara (SBN) yang mengalami kenaikan sebesar Rp33,85 triliun dari Rp1.501,62 triliun pada akhir Juli, menjadi Rp1.535,47 triliun pada akhir Agustus ini. Adapun obligasi tersebut terdiri dari denominasi Rupiah sebesar Rp1.194,87 triliun dan denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp340,60 triliun. Di sisi lain, pinjaman luar negeri tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp39,72 triliun dari Rp600,94 triliun pada akhir Juli, menjadi Rp640,66 triliun pada akhir Agustus. Pinjaman luar negeri tersebut berasal dari pinjaman bilateral sebesar Rp360,66 triliun, pinjaman multilateral sebesar Rp248,95 triliun, pinjaman komersial sebesar Rp30.62 triliun, dan suppliers sebesar Rp340 miliar. Sedangkan pinjaman dari dalam negeri tetap berada di kisaran Rp1,82 triliun[4].

Menurut Direktur Eksekutif Megawati Institut Arif Budimanta, utang tersebut menjadi beban seluruh masyarakat jika ternyata tidak ada peningkatan produktivitas. Artinya setiap penduduk kita saat ini menanggung beban bayar utang Rp 9 juta per kepala, dan di sisi lain fasilitas pelayanan umum seperti angkutan massal, pelayanan kesehatan, pendidikan maupun lapangan pekerjaan tetaplah terbatas dan beban biaya hidup yang semakin mahal.

Kemudian baru baru ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi-JK terkait Tax Amnesty tambah mencekik kehidupan rakyat Indonesia. Tangga 10 oktober 2016, dilangsir dari Dirjen Pajak dan Kementrian Keuangan Indonesia mencatat nilai pernyataan harta para pengusaha Indonesia yang mengikuti Tax Amnesty/pengampunan pajak mencapai Rp. 3.823 triliun. Deklarasi harta kekayaan pengusaha Indonesia ini dua kali lebih besar dibanding dengan total anggaran pendapatan belanja Negara Indonesia yang hanya Rp. 1.822,5 Triliun. Di sisi lain, 25 dari 150 orang terkaya di Indonesia termasuk diantaranya politisi dan pengusaha Indonesia juga mengikuti program pengampunan pajak mendapatkan keuntungan dariproses penggusuran tanpa ampun terhadap petani, masyarakat adat, kaum miskin kota dan kelas buruh.

Situasi Gerakan Rakyat

Seperti yang kita pahami bahwa penindasan adalah nyata dalam kapitalisme, oleh karena itu tentu saja akan selalu ada individu-individu yang terbuka pemahamannya. Gerakan rakyat dibelahan dunia, semakin tak terbendung, seiring dengan krisis yang semakin dalam dialami oleh kapitalisme.

Di India, 2 september lalu pemogokan terbesar dalam sejarah terjadi. Di perkirakan sekitar 180 juta rakya tpekerja diindia melancarkan mogok naional.membludaknya massa kelas pekerja yang melakukan pemogokan di tengarai oleh kebijakan ekonomi neoliberal  yang di jalankan oleh penguasa disana. Sejak Perdana Mentri Narendra Modi berkuasa, hamper setiap minggu, bahkan setiap hari pemerintah secara langsung dan tidak langsung secara resmi mengumumkan kebijakan-kebijakan Neoliberal. Mulai dari UU Pembebasan lahan, pelemahan terhadap perlindungan buruh, perubahan kurikulum dalam buku pelajaran, sampai pada pencabutan subsidi, penyerangan sporadic terhadap agama minoritas, meningkatnya kekerasan seksual, bahkan penembakan terhadap rakyat yang berlawan.

Begitu juga di Korea Selatan, di vonisnya presiden Korean Confederation Trade Union (KCTU), atau Konfederasi Serikat Buruh Korea, Han Syang Gyun Juli 2016 lalu, mengundang protes dan peogokan semakin meluas. Berbagai solidaritas internasional-pun terus di lancarkan khususnya di dalam Negri. Perjuangan yang selama decade terakhir menunjukkan konsistensi dan militansi perjuangan melawan pemerintah neoliberal Korea Selatan. Konsistensi dari gerakan yang di bangun oleh KCTU di tunjukkan dengan keterlibatan mereka dalam setiap aksi yang di lakukan oleh berbagai macam elemen rakyat yang tertindas. KCTU juga ikut serta dalam perjuangan untuk hak LGBT, juga berjuang bersama kaum tani, dan lain sebagainya. selain itu, semakin meluasnya perjuangan yang di pelopori oleh KCTU ditopang oleh Independensi mereka dengan menolak segala anasir-anasir kolaborasi kelas[5].

Selanjutnya, afrika selatan juga mengalami hal  yang sama. Terintegrasinya Afsel dalam blok ekonomi bersama Brazil, Russia, India, Cina (BRICS) di tahun 2011 mendorong penetrasi modal di Afsel utamanya sector eksploitasi bahan tambang serta pembentukan kelas uruh murah yang signifikan. Selain itu juga mendorong pemerintahan neoliberal di sana melakukan pemotongan subsidi pendidikan. Peningkatan biaya pendidikan setiap tahun mendorong hanya pelajar dan mahasiswa dari golongan kaya saja yang bisa mencapai hingga ke-Perhuruan Tinggi. Gelombang Protes kemudian semakin menguat semenjak Presiden Jacob Zuma, melalui Mentri Pendidikannya Blade Nzimande, Mengumumkan kenaikan biaya pendidikan sebesar 10,5%Pada Oktober 2015. Perjuangan menentangnya mendapatbanyak dukungan dari gerkan kelas buruh Afsel. Perjuangan tersebut juga mampu melumpuhkan berbagai universitas di bawah kampanye “Fees Must Fall”.

Di Indonesia, pada 3 oktober 2012, Gerakan buruh di Indonesia melakukan pemogokan yang melibatkan kurang lebih 2 juta buruh. Dengan mengangkat pesoalan tolak upah murah, penghapusan program outsourcing, kenaikan harga BBM, dsb. Gerakan ini bukanlah gerakan yang spontanitas, pemogokan tersebut merupakan akumulasi dari pembangunan gerakan buruh sejak tahun 2010 di kalangan buruh metal, yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI). Semua itu di organisir, oleh keterlibatan kaum revolusioer dari serikat kuning dengan menggunakan pendidikan ekonomi politik buruh. Walaupun upaya-upaya pembubaran pendidikan ekonomi politik tersebut sudah ada. Dimana, sejak gerakan tersebut semakin besar, diambil alih oleh birokrasi serikat buruh.

Adapun, kelompok kiri pada saat itu, sedang mempersoalkan perpecahan gerakan buruh. Tuduhan sektarian yang ditandai dengan dikeluarkannya anggota-anggota yang di anggap kritis pada april 2013 dan setelahnya menegaskan bahwa posisi birokrasi serikat buruh kuning anti pada perbedaan pendapat.

Untuk membangkitkan kembali gerakan buruh, kita menghadapi oportunisme yang secara nyata ditunjukkan oleh serikat-serikat seperti FSPMI/KSPI dan SPSI yang menghimpun mayoritas massa buruh. Dimana, dalam aktivitasnya mereka berkompromi pada kapitalis dan Negara yang mengkhianati buruh. Serta, menurunnya minat mengorganisir partai revolusioner. Seikat buruh yang berada dibawah pengaruh kelompok kiri berposisi menunda, mengabaikan bahkan melikuidasi partai revolusioner. Mereka yang membangun serikat buruh tanpa membangun partai revolusioner mengalami kesalahan ketika memandang bahwa serikat buruh dapat menjadi organisasi homogen dengan garis politik yang memperjuangkan sosialisme.

seruan beberapa organisasi serikat buruh menjelang May Day 2015 lalu untuk mendirikan partai politik. Selain baru pernah terjadi dalam sejarah gerakan buruh sejak reformasi, namun juga karena semakin gagalnya partai-partai yang sekarang ada dalam membangun perubahan sejati bagi rakyat. Organisasi-organisasi yang menyerukan saat itu kemudian membangun aliansi bernama GBI.

Setelah sebelumnya sebagian organisasi dalam GBI mendukung Jokowi dan sebagiannya lagi mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014 lalu, seruan membangun partai dapat berarti belajar dari kesalahan “menjadikan kekuatan besar kelas buruh sebagai mainan” ditangan para pemodal. Misalnya kolaborasi yang dilakukan oleh PRP dengan memilih jokowi pada 2014.

Saat May Day berlangsung, usaha memandirikan politik kaum buruh dalam deklarasi “komitmen membangun partai” langsung mendapat ganjalan. Di depan Istana, tempat dimana deklarasi GBI dibacakan, organisasi yang menyerukan pembangunan partai justru (masih) memberi ruang kepada perwakilan pemerintah untuk mengilusi massa agar percaya pada pemerintah. Sedangkan di GBK, (faksi) elit pemodal lain yang mewakili DPR juga diundang hadir dan berpidato untuk mempercayai mereka sebagai ‘perwakilan’ yang berpihak pada buruh.

Selanjutnya, euporia pemilu DKI Jakarta baru baru ini juga memberi dampak terhadap gerakan rakyat, dimana Borjuis dan antek-anteknya menghorizontalkan pertentangan kelas yang semakin tajam. Dengan memunculkan sekaligus menguatkan politik rasisme dengan isu penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahya Purnama (Ahok)  yang menyeret beberapa serikat buruh terlibat dalam aksi 4 November dan 2 Desember kemarin. Keterlibatan beberapa unsur buruh dalam politik rasisme berpotensi melemahkan kekuatan gerakan rakyat seperti KSPI yang di ketuai oleh Said Iqbal secara terang terangan mendukung aksi tersebut. Selain itu juga kolaborasi yang dilakukan gerakan buruh yang ada dalam kerangka kepentingan elit serikat buruh mensubordinatkan perjuangan buruh dengan aksi 212 kemarin. Selanjutnya dukungan yang diberikan oleh Politik Rakyat kepada Obon Tabroni di Bekasi dalam pemilu borjuis yang semakin jelas keberpihakannya terhadap kelas pemodal dan menjauhkan gerakan klas buruh dalam memperjuangkan indenpendensi klasnya[6].

Ini juga merupakan bagian dari akibat kekalahan gerakan rakyat 2015 yakni perjuangan PP No 78. Sehingga gerakan buruh banyak di dominasi oleh kelompok kelompok reformis yang hanya mereformasi kapitalisme. Terlihat dari beberapa isu yang muncul dikalangan gerakan massa rakyat seperti Issu komunisme juga mulai di hembuskan, dengan menguatkan issu anti cina, anti asseng dan sebagainya. Meskipun ada perlawanan terhadap hal itu, namun di lebih banyak dikerjakan oleh kelompok NGO yang pada dasarnya bertujuan untuk mereformasi kapitalisme.

Kemunduran gerakan kerakyatan juga terjadi di mahasiswa. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang sebelumnya lantang menolak kenaikan harga BBM di masa rezim Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekarang malah surut perlawanannya di masa rezim Jokowi. Sebaliknya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang keras menolak kenaikan harga BBM malah tersandung kasus kisruh Kongres dan penyerangan kantor KPK. Kemunduran ini juga terjadi di kalangan gerakan mahasiswa kerakyatan. Pasca perpecahan didalam PPR yang sebagiannya membentuk Politik Rakyat, mendorong juga perpecahan di dalam organisasi mahasiswa yang memiliki kedekatan dengannya. Inilah yang juga medorong perpecahan di dalam PEMBEBASAN menjadi Yang kemudian sebagiannya membentuk Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK). Perpecahan tersebut tidaklah mendorong kemajuan yang signifikan di antara keduanya. PEMBEBASAN yang dalam kongres terakhirnya menyampaikan rencana proposal peraturan dengan unsur-unsur revolusioner lainnya tak kunjung berjalan. Begitupun FMK, rencana untuk merespons ISD dengan aksi serentak nasional dan proposal persatuan dengan semua organisasi yang ada, rupanya tidak mampu mendorong mobilisasi secara maksimal. Padahal, proposal persatuan yang mereka tawarkan, telah mencampur adukkan elemen reaksioner, revormis dengan revolusioner di dalamnya.

Begitupun dengan berbagai organisasi mahasiswa kerakyatan lainnya, seperti LMND, SMI, FMN, Dan yang lainnya. Tidak mampu bangkit dari perkembangan situasi. Memang, semakin tajamnya komersialisasi pendidikan mengakibatkan perubahan demografi ekonomi, sosial, bahkan kelas di kalangan mahasiswa, serta meningkatnya represi, intimidasi, dan pemberangusan demokrasi di kampus, harus di akusi menjadi salah satu penyebab menurunnya gerakan mahasiswa kerakyatan.

Selain itu tentu saja tradisi di dalam organisasi mahasiswa kerakyatan yang tidak mampu berkembang secara dinamis dalam keadaan yang juga terus berkembang-kadang naik-turun juga menjadi penyebab kemunduran gerakan mahasiswa. Tradisi revolusioner dengan koran, selebaran, mimbar bebas, stand stand propaganda, dan sebagainya malah di abaikan. Terbiasa dengan gerakan spontanitas, sekitarian, dan liberal membuat gerakan mahasiswa kebanyakan, sulit menerima tradisi-tradisi revolusioner.

Kemunduran yang terjadi di gerakan rakyat hari ini tidak terlepas dari kesalahan teoritik khususnya didalam gerakan kiri seperti PRP, Indoprogress, dan politik rakyat. Misalnya kolaborasi yang dilakukan oleh PRP dengan memilih Jokowi pada 2014. Ini tentu dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak lagi ‘memilih yang terbaik dari yang terburuk’ sehingga menghambat independensi perjuangan kelas dalam mewujudkan sosialisme.

Urgensi Kepeloporan Revolusioner

Dengan semakin mendalamnya krisis dalam kapitalisme yang mengakibatkan kehancuran bagi manusia maupun alam. Disatu sisi gerakan kerakyatan (kiri) yang terus mengalami kemunduran akibat dari kesalahan teoritik maupun praktikal. Membuat kita harus membangun kembali ideologi dan tradisi yang tepat di dalam gerakan rakyat dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tentu ideologi yang di maksud adalah ideologi sebagai anti tesa dari sistem kapitalisme yakni sosialisme ilmiah di dalam suatu organisasi revolusioner. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi muda sosialis yang juga berkepentingan untuk membangun partai revolusioner.

Kondisi tersebut menuntut kita untuk memberikan penyadaran seutuhnya kepada rakyat. Pekerjaan propaganda seutuhnya adalah tugas mendesak kita saat ini. Pekerjaan tersebut tidaklah mudah. Pekerjaan propaganda semacam ini harus dilakukan secara regular, terus menerus, dan mampu membimbing rakyat dalam memahami berbagai  ketidakadilan.

Di Indonesia, yang menarik hari ini muncul berbagai lingkar marxis sebagai embrio pembangunan organisasi muda sosialis yang berserius untuk kembali membangun tradisi revolusioner dengan mendistribusikan Koran, selebaran, mimbar bebas, stand propaganda, dan secara konsisten berjuang bersama rakyat tertindas seperti Lingkar Studi Sosialis di Yogyakarta. Yang beberapa perspektif dan pengalamannya menjadi pelajaran yang baik dalam mengambil program di dalam Lingkar Studi Kerakyatan untuk beberapa bulan terakhir seperti melalui website ataupun Koran dalam mendorong dan mendiskusikan teori marxis murni.
Kita tentu harus membangun tradisi demikian dalam mendorong Kepeloporan Revolusioner, artinya mengorganisir lapisan-lapisan yang paling maju dan paling sadar kelas di lapisan pemuda. Baik pemuda buruh, mahasiswa, dan rakyat tertindas lainnya untuk membangun organisasi muda sosialis dan berkepentingan untuk membangun partai revolusioner. Namun baik pembangunan organisasi muda sosialis dan partai revolusioner tidak mekanis atau menahapkan dalam pembangunannya, tapi bersifat dialektis. Kenapa mesti kaum muda? Karena dalam perkembangan sejarah kaum mudalah yang paling mudah untuk menerima dan mengabdikan ideologi yang berkembang termasuk ideologi Sosialisme, bahkan juga reformis dan reaksioner sekalipun, serta terbebas dari beban masa lalu (sejarah).

Dengan organisasi muda sosialis tersebut, maka akan memberikan ruang bagi kaum muda untuk mengembangkan pemahaman teoritik, politik, dan organisasi yang dibutuhkan bagi aktivitas revolusioner. Disisi yang lain juga dibutuhkan sebuah panduan ideologi yang kuat untuk melepaskan kecenderungan aktivisme dan spontanitas massa yang menghinggapi gerakan kaum muda dari partai revolusioner. Organisasi muda sosialis dan partai revolusioner tentu mempunyai kedekatan secara programatik yang saling menopang perjuangannya dalam mewujudkan tatanan masyarakat baru. Tentu ini adalah tugas yang sangat berat karena harus dilakukan dengan kesabaran serta keteguhan dalam praktek dan ideologi. Namun ini sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang sangat mulia, yakni masyarakat sosialis. Dimana tidak ada lagi penindasan bangsa atas bangsa, maupun manusia atas manusia.

Referensi :

[1]Bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/12/28/173000126/ekonomi.melemah.perdagangan.senjata.global.melorot

[2]Bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/12/22/070000026/.brexit.hingga.trump.ini.peristiwa.penting.ekonomi.global.di.2016

[3] www.arahjuang.com/2016/12/08/apa-makna-kemenangan-trump/

[4]www.arahjuang.com/2013/09/23/utang-ri-rp-2-177-triliun-bisa-lunas-jika-tiap-warga-patungan-rp-9-juta-mau/

[5] Koran arahjuang edisi ke 10

[6]http://www.arahjuang.com/2016/12/04/menolak-persatuan-gerakan-buruh-dengan-kaum-reaksioner

———————————-

# Koran Arah Juang Edisi 11 : “Fees Must Fall & Hapus Outsourcing : Perjuangan Mahasiswa dan Buruh Afrika Selatan”

# koranpembebasan.org/2016/07/sebab-sebab-kemunduran-kita/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s