Pilkada Serentak : Drama Demokrasi Borjuis

pilkada-dki

15 Februari 2017 lalu, Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilakukan di 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten di seluruh Indonesia. Pemerintah dan berbagai media massa sangat gencar mempropagandakan bahwa ini adalah “Pesta Demokrasi”, “Gunakan Hak politik Anda”, dan sebagainya, bahkan pemerintah menetapkan hari tersebut sebagai hari libur nasional. Padahal seperti lima tahun sebelumnya, ini adalah momentum lima tahunan bagi kelas borjuis untuk mengilusi kesadaran rakyat. Setiap tahun seiring dengan berbagai pergantian rezim pemerintah angka kesenjangan sosial antara kaya dan miskin bukannya berkurang, justru semakin meningkat. Pada awal tahun 2016, Indeks Rasio Gini Indonesia mencapai 0.41-0.45 yang berarti berada dalam kondisi sangat senjang, akibat dari 43,3 persen kekayaan nasional yang hanya dikuasai oleh 1 persen orang paling kaya[1].

Perlu kita sadari bahwa pesta demokrasi seperti halnya Pilkada bukanlah demokrasi yang mewakili kepentingan rakyat tertindas. Dalam kapitalisme demokrasi yang berjalan adalah demokrasinya para pemilik modal (kapitalis). Demokrasi hanya dikontrol oleh mereka yang menguasai sumber daya (modal) yang sangat besar. Berbagai kontestan pemilu adalah wayang bagi pemilik modal yang sangat besar dibelakang mereka. Sebagai kaum revolusioner tentu saja kita tidak serta merta menolak atau memboikot pemilu borjuis. Namun momentum ini adalah ruang bagi kita untuk mempropagandakan secara utuh kepada kelas buruh dan rakyat tertindas lainnya keterbatasan dari demokrasi borjuis dan memblejeti setiap kebijakan yang menindas. Lebih jauh menghubungkannya dengan akar persoalan dan alternatif ilmiah darinya, yakni masyarakat sosialisme.

Kemunculan Demokrasi Borjuis

Harus diakui bahwa demokrasi borjuis atau demokrasi parlementer dan pilkada yang berjalan hari ini relatif lebih maju dari demokrasi pada tatanan masyarakat sebelumnya, dan juga tidak di dapatkan dengan mudah. Di Eropa demokrasi hari ini adalah hasil dari penumbangan masyarakat feodal di bawah kekuasaan kebangsawanan dan monarki absolut. Pada saat itu tidak ada kebebasan berpendapat, berserikat, dan juga beragama. Raja-raja berkuasa penuh secara turun temurun dengan pembenaran elit agama yang memberinya kedok sebagai wakil Tuhan di muka bumi dan yang melawannya akan dicap sebagai melawan kuasa Tuhan. Kekuasaan raja yang terus menindas tidak mampu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kekuatan tenaga produktif yang baru muncul untuk membawa perubahan, yakni para pedagang atau pemodal-cikal bakal dari kelas borjuis hari ini. Raja-raja dan tuan tanah, pada saat itu sama sekali sudah tidak mampu menampung kekuatan tenaga produktif. Mereka terus berperang untuk meluaskan daerah kekuasaannya, menuntut upeti dan pajak yang mahal pada setiap rakyat untuk kepentingan mereka. Hal tersebut membuat rakyat semakin sadar akan ketertindasan yang dialaminya. Kelas borjuis pada saat itu dapat dikatakan memainkan peran yang progresif, karena mereka berkepentingan menghapuskan feodalisme untuk mewujudkan kebebasan, dalam hal ini adalah kebebasan untuk meluaskan proses akumulasi modal mereka. Untuk itu, mereka terbitkan berbagai Koran yang awalnya adalah kondisi pasar. Kemudian berkembang kepada isu-isu di masyarakat, menuntut sistem keterwakilan atau parlemen, kebebasan berpendapat, berserikat, dan beragama. Termasuk juga memisahkan agama dari negara atau sekulerisasi, agar agama tidak lagi digunakan untuk melegitimasi penindasan.

Revolusi menumbangkan feodalisme untuk mewujudkan negara demokratis dan republik, yang paling awal dan megah dapat kita saksikan pada Revolusi Prancis. Pasca revolusi tersebut dorongan untuk menumbangkan feodalisme terjadi diberbagai negara. Meskipun terdapat juga para raja yang kemudian mereformasi sistemnya untuk mewujudkan negara demokratis, tetapi tetap mempertahankan feodalisme, seperti yang terjadi di Inggris. Meskipun di Inggris saat ini, para raja dan bangsawan hanya sekedar simbol, esensinya kelas borjuis yang memegang kendali kuasa. Proses tersebut diatas adalah tahapan penting peralihan feodalisme ke kapitalisme. Namun kelas borjuis yang pada awalnya memainkan peran progresif, akhirnya mengkhianati rakyat pekerja dan menjadi kelas penindas selanjutnya di dalam sistem kapitalisme.

Berbeda dengan di Eropa yang sistem demokrasinya terbentuk dari penumbangan feodalisme. Di Negara dunia ketiga seperti Indonesia, sistem demokratis terbentuk dari perkembangan kapitalisme untuk meluaskan pasarnya. Belanda yang berkepentingan untuk menyaingi perkembangan pasar-pasar negara eropa lain yang berkembang, mau tidak mau mengharuskan mereka untuk mencari pasar yang baru. Proses kolonisasi yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia adalah konsekuensi logis dari hal tersebut. Untuk melancarkan akumulasi modalnya, kelas borjuis Belanda berkolaborasi dengan raja-raja di Nusantara. Raja-raja ini berperan untuk melakukan pembenaran kepada rakyatnya bahwa kedatangan para penjajah Belanda adalah suatu berkah, bukan menjajah. Kelas borjuis di Indonesia-pun berkembang pada awalnya bukan untuk menghapuskan feodalisme, tapi berkolaborasi dengannya untuk menghancurkan kolonialisme. Ini yang mengakibatkan budaya feodalisme masih banyak tersisa di Indonesia, sehingga perjuangan demokratis nasional tak kunjung selesai. Dapat kita saksikan sampai sekarang, pada setiap pemilu berlangsung, setiap kontestan pemilu sangat gemar menggunakan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) untuk memecah belah kelas buruh dan rakyat. Seperti sentimen bangsawan vs non bangsawan, pribumi vs Tionghoa, muslim vs kafir, dan sebagainya.

Demikianlah, karena demokrasi yang berkembang dalam masyarakat kapitalisme adalah hasil dari perjuangan yang dilakukan oleh rakyat yang kemudian dikhianati oleh kelas borjuasi untuk meluaskan akumulasi modalnya. Maka, demokrasi yang berjalan hari ini adalah demokrasinya para pemilik modal, konglomerat, dan pejabat. Adanya kebebasan berpendapat, tetapi kebebasan yang ada memfasilitasi kebebasan dari elit politik borjuis, sementara rakyat yang kemudian menyuarakan hak-haknya di kriminalisasi, buruh yang melawan kekejaman pemodal akan di PHK, mahasiswa yang kritis akan di berikan sanksi hingga drop out (DO). Terdapat kebebasan pers, tetapi yang mampu mendirikan pers dan media massa besar yang dapat mendominasi opini publik adalah media dari para pemodal seperti Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Hari Tanoe, dan sebagainya. Terdapat kebebasan berserikat atau berorganisasi, tetapi organisasi yang mendominasi adalah organisasi yang mewadahi dan mengamankan kepentingan borjuis seperti organisasi-organisasi sipil reaksioner. Sementara buruh dan tani yang akan membangun organisasi untuk memperjuangkan hak-haknya akan di intimidasi dan di berangus. Sederhananya demokrasi dan kebebasan dalam masyarakat kapitalisme sekarang adalah kebebasan selama tidak menggangu proses akumulasi modal segelintir kelas borjuis. Ini bukanlah demokrasi yang sejati, bukanlah demokrasi kelas buruh dan rakyat, melainkan seperti tatanan masyarakat sebelumnya, demokrasinya tuan-tuan budak.

Drama Pemilu Borjuasi

Sudah terang bagi kita bahwa demokrasi dalam masyarakat kapitalis hari ini adalah demokrasinya para pemodal. Maka pemilu dalam bentuk apapun seperti pemilihan anggota dewan, pemilihan kepala negara, dan pemilihan kepala daerah pada dasarnya berwatak kapitalistis. Dapat kita saksikan, setiap kontestan pemilu yang ingin duduk di kursi pemerintahan harus memiliki modal yang sangat besar, atau jika tidak memiliki modal mereka harus bersiap untuk mengikat kepentingannya bersama pemodal yang membiayai mereka.

Di Pilkada DKI Jakarta misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis laporan harta kekayaan tiga pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Calon nomor urut satu Agus Harimurti Yudhoyono memiliki kekayaan sebanyak Rp 15,2 miliar. Pasangan Agus, Syilviana Murni, memiliki kekayaan sebanyak Rp 8,3 miliar. Calon nomor urut dua Basuki Tjahya Purnama alias Ahok memiliki kekayaan Rp 25,6 miliar dan 7228 dollar AS. Pasangan Ahok, Djarot Saiful Hidayat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 6,2 miliar. Calon nomor urut tiga Anies Baswedan memiliki harta sebanyak Rp 7,2 miliar dan 8.893 dollar AS. Sementara pasangan Anies, Sandiago Uno memiliki harta kakayaan terbanyak, yakni Rp 3,8 triliun dan 10.347.381 dollar AS[2]. Ketiga pasangan ini punya keterikatan kuat dengan elit politik borjuis di belakang mereka. Agus-Syilvi mempunyai keterikatan dengan Partai Demokrat dan SBY, yang pada 10 tahun pemerintahannya pernah membela sedemikian rupa kepada perusahaan Bakrie yang nyaris bangkrut akibat peristiwa lumpur lapindo, bahkan memberikan dana bantuan, dilain hal justru menghambat proses ganti rugi rakyat. Selain itu, SBY pula yang saat ini gencar mempropagandakan politik rasis untuk memuluskan langkah putranya menduduki posisi Gubernur DKI. Ahok-Djarot yang didukung oleh Partai PDIP-Megawati meskipun mengklaim partai wong cilik, namun semasa kepemimpinannya sebagai presiden berperan besar dalam mencanangkan program neoliberalisme, menjual aset-aset negara termasuk BUMN, menggusur rakyat miskin, dan melakukan politik upah murah. Sementara Anies-Sandiago, yang didukung oleh Partai Gerindra dan Prabowo, secara historis punya sejarah buruk terkait pelanggaran HAM dan merefresi gerakan rakyat, khususnya pada penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998. Ketiga kubu elit politik borjuis ini karena kelemahan mereka menuntaskan tugas demokratis nasional, mempunyai keterikaan seribu benang  pada ketergantungan finansial dengan negara Imperialis dan kelas borjuis Internasional dibelakang mereka seperti Amerika, Thiongkok, dan sebagainya.

Jelas bukan hanya kontestan yang memiliki modal yang bisa mencalonkan diri duduk di kursi pemerintahan. Calon yang tidak memiliki modal besar jika ingin maju menjadi kepala daerah harus bersiap pula mencari jejaring politik borjuis dan terikat dengan modal mereka. Ini bisa kita saksikan pada Pilkada Kabupaten Bekasi. Pasangan Obon-Bambang meskipun mengklaim independen maju tanpa partai politik dan berangkat dari kelas buruh untuk memenangkan pemilu borjuis, namun belum tentu dapat dikatakan independensi kelas buruh. Ini bisa di lihat dari lobi-lobi yang dilakukan Obon dengan elit serikat buruh sebelumnya. Seperti menjalin lobi dengan tokoh Masyarakat Peduli Investor (MPI), seruan Obon untuk kondusif menjelang pemilu yang artinya mencegah radikalisasi massa buruh, dan sebagainya. Belum lagi ditambah dengan program Obon-Bambang yang cenderung reformis, tidak satupun visi misi yang diusung mencerminkan perjuangan kelas buruh.

Tentu saja sebagai kaum revolusioner kita tidak serta merta menolak langkah untuk mengintervensi massa buruh dari dalam dan terlibat pada pemilu borjuis. Namun yang juga perlu diperhatikan adalah potensi radikalisasi massa didalamnya dan kesiapan kaum revolusioner untuk mewujudkan revolusi. Jika hal ini tidak diperhatikan maka akan membuat kaum revolusioner dapat mengikuti kesadaran terbelakang dari massa buruh dan mengabaikan kepemimpinan revolusioner. Kita sebagai kaum revolusioner tentu yang paling peka terhadap penindasan yang terjadi hari ini dari pada kaum reformis dan kolaborator kelas lainnya. Karena kita berkeinginan bahwa ketertindasan yang terjadi hari ini tidak terjadi terus dikemudian hari, tetapi dapat dihapuskan secara sadar, sistematis, dan selama-lamanya.

Bangun Demokrasi Proletariat : Demokrasi Kelas Buruh dan Rakyat Tertindas

Demokrasi proletariat adalah anti tesa dari demokrasi borjuis. Demokrasi proletariat terwujud dalam tatanan Negara Buruh, yang akan berkali-kali lebih demokratis di bandingkan dengan Negara borjuis yang berdasarkan demokrasi parlementer. Sebab demokrasi parlemeter adalah demokrasi tidak langsung, kekuasaan hanya ditangan segelintir orang sementara kekuasaan mayoritas rakyat hanyalah memasukkan surat ke dalam kotak suara lima tahun sekali. Keadilan politik dalam demokrasi borjuis sepenuhnya formal atau semu, bukan keadilan yang nyata. Sebaliknya, didalam demokrasi proletariat, Negara akan di kontrol secara demokratis oleh kelas buruh dan rakyat tertindas lainnya. Situasi objektif dari kapitalisme sendiri yang akan menciptakan basis material bagi terciptanya Negara buruh. Semakin meluasnya pasar kapital akan membuat kelas buruh semakin kuat dan terkonsentrasi. Kelas buruh bukanlah kelas minoritas, dia adalah kelas mayoritas dalam tatanan masyarakat hari ini. Di dalam Negara buruh, pers cetak, stasiun radio dan televisi, ruang-ruang dewan akan menjadi kepemilikan kolektif, dan akan diletakkan pada kepentingan kelas pekerja untuk menggunakannya. Segala sumber penghidupan penting seperti pabrik, pertanian, serta pengendalian produksi, distribusi, dan jasa disetiap daerah akan dikontrol dan dijalankan secara demokratis oleh Dewan Rakyat atau Dewan Pekerja. Setiap perwakilan rakyat yang tidak amanah akan ditarik sewaktu-waktu (recall). Dengan begitu krisis ekonomi dan politik dapat di hindari, tidak seperti demokrasi borjuis di dalam sistem kapitalisme. Akhirnya kesejahteraan rakyat akan terwujud secara ilmiah dan mewujud dalam aktivitas keseharian manusia.

Tentu saja membangun demokrasi ploretariat tidak dapat diwujudkan lewat kontestasi dalam pemilu saja. Mendominasi pemerintahan dan parlemen, tetapi kelas borjuis masih memiliki berbagai alat produksi yang dia kuasasi seperti pabrik, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya. Mereka bisa saja melakukan konter-revolusi untuk kembali menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, perjuangan membangun demokrasi ploretariat harus diwujudkan melalui revolusi sosial seutuhnya, menggulingkan pemerintahan borjuis serta merebut alat produksi dari kelas yang berkuasa.

Hal tersebut dapat terwujud karena secara objektif krisis kapitalisme terus terjadi dan kesadaran massa rakyat sudah tidak percaya lagi dengan rezim yang sedang berkuasa, disisi lain kesiapan subjektif dari partai revolusioner yang  memegang teguh prinsip kepeloporan untuk menekankan pentingnya perjuangan kelas buruh dalam mewujudkan revolusi, dan merebut alat-alat produksi dari kapitalis. Hanya dengan demikian demokrasi yang sejati dapat kita wujudkan. Demokrasi proletariat : Sosialisme.

Di Narasikan Oleh : Tirta Adi Wijaya, Anggota Lingkar Studi Kerakyatan

Tulisan ini akan diterbikan dalam Koran Suara Progresif (Koran Cetak Lingkar Studi Kerakyatan) Edisi 9 Februari 2017

 

[1] http://www.kompasiana.com/calvincapnary/lampu-kuning-rasio-gini-indonesia_56ea5c021eafbd9a0d5833f8, di akses tanggal 15 Januari

[2] http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/29/14310901/ini.harta.kekayaan.cagub-cawagub.dki.jakarta, di akses tanggal 15 Februari 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s