Pelajaran Dari Hari Perempuan Internasional

image10

Pada tanggal 8 maret 2017 ini, kaum buruh seluruh dunia akan menyambut memomentum Hari Perempuan Internasional (HPI). Momentum tersebut, tentulah bukan hanya menjadi hari bersejarah bagi kaum perempuan saja. Hari perempuan internasional memiliki ikatan erat dengan sejarah perjuangan kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya, melawan kekuasaan  yang menari-nari bahagia, di atas kepemilikan pribadi dan penindasan terhadap kelas pekerja.

Hari Perempuan Internasional (HPI) lahir di tengah-tengah gelombang industrialisasi dan ekspansi ekonomi yang menyebabkan timbulnya protes-protes mengenai kondisi kerja. Kaum perempuan dari pabrik pakaian dan tekstil mengadakan protes terhadap kondisi kerja yang sangat buruk dan tingkat gaji yang rendah. Bertahun-tahun sebelum tahun 1910, pada pergantian menuju abad 20, kaum perempuan di negara-negara yang tengah mengalami industrialisasi, mulai memasuki kerja upahan. Pekerjaan mereka dipisahkan menurut jenis kelamin, dan umumnya kaum perempuan ditempatkan di industri tekstil, manufaktur, dan layanan-layanan domestik dimana kondisi-kondisinya sangat parah dan menyengsarakan. Saat itu adalah masa dimana Serikat-Serikat Buruh tengah mengalami perkembangan dan disisi lain sengketa-sengketa industrial mulai meletus, termasuk sengketa yang muncul di antara seksi-seksi pekerja perempuan yang tidak bergabung dalam serikat. Eropa saat itu tengah berada dalam kemungkinan terseret ke dalam api revolusi.

Di tahun 1910 berikutnya Hari Perempuan mulai diselenggarakan oleh semua kaum perempuan sosialis dan feminis di seluruh negara. Beberapa bulan kemudian berbagai delegasi kemudian menghadiri penyelenggaraan Kongres Perempuan Sosialis di Kopenhagen dengan niatan untuk mengajukan Hari Perempuan sebagai suatu hari peringatan internasional. Kongres ini sebenarnya terinspirasi oleh tindakan dari kaum pekerja perempuan AS dan juga dari saudari sosialis mereka yaitu Clara Zetkin, yang juga telah menawarkan proposal kerangka kerja untuk mengadakan konferensi perempuan sosialis dimana perempuan sedunia harus memfokuskan diri untuk memperjuangkan satu hari khusus untuk peringatan hari perempuan internasional demi menuntut hak-hak mereka. [1]

Hari Perempuan Internasional berlangsung pertama kali di tahun 1911. Kejadian mengejutkan terjadi di Jerman dan Austria, lautan perempan tumpah-ruah  sebagai akibat dari pertemuan-pertemuan  yang  diorganisir dimana-mana. Mulai dari daerah kota-kota kecil dan bahkan juga di balai-balai desa. Apa yang tampak pada saat itu adalah keberhasilan gemilang dari proses mobilisasi yang terorganisir. Setelah 11 Januari, upaya-upaya ditempuh di Jerman dan Austria untuk mempersiapkan Hari Perempuan. Mereka mengumumkan rencana demonstrasi dari mulut ke mulut dan juga lewat pers. Selama seminggu sebelum Hari Perempuan dua jurnal terbit: Hak Voting bagi Para Perempuan di Jerman dan Hari Perempuan di Austria. Berbagai artikel ditulis diabdikan untuk Hari Perempuan – mulai dari “Kaum Perempuan dan Parlemen,” “Kaum Perempuan Buruh dan Persoalan Perkotaan,” “Apa Urusannya Ibu Rumah Tangga dengan Politik?”, dan sebagainya – yang menganalisis secara menyeluruh persoalan kesetaraan kaum perempuan di pemerintah dan di masyarakat. Semua artikel menekankan poin yang sama: bahwasanya sepenuhnya diperlukan untuk membuat parlemen lebih demokratis dengan memperluas hak suara, hak pilih, kepada perempuan.[2]

Untuk pertama kalinya buruh perempuan menunjukkan militansinya. Para istri yang pada masa itu tersekap di dalam rumah, keluar, untuk megikuti pertemuan-pertemuan. Sekitar 30.000 masa terlibat di dalam demonstarasi tersebut. Menggetarkan tulang-tulang dan mendebarkan jantung penguasa. Unjukrasa tersebut, dihadapkan dengan refresifitas penguasa menggunakan aparatur keamanannya. Spanduk, dan panji-panji para buruh perempuan yang melawan di rampas oleh aparat polisi. Bentrokan yang berujung pada pertumpahan darah tak terhindarkan.

Bertahun-tahun setelahnya, Hari Perempuan Internasional terus diperingati diberbagai Negara. Khususnya seperti yang terjadi di Rusia pada tahun 1913-1914 untuk menentang Perang Dunia I dan solidaritas terhadap kaum tertindas diberbagai Negara. Bahkan pada tahun 1917, kaum perempuan Rusia mempelopori gelombang revolusi untuk menentang perang dan mewujudkan perdamaian dengan menyerukan “Tanah, Roti, dan Perdamaian”. Rezim penindas Tsar pada saat itu menentang aksi tersebut, tetapi kaum perempuan tetap bertahan. Dan sejarah mencatat dalam beberapa hari kemudian, Tsar pada saat itu berhasil turun tahta dan pemerintahan sementara mengakui perempuan untuk terlibat dalam pemilu. Hari bersejarah itu jatuh pada tanggal 23 Februari di Kalender Julian yang digunakan di Rusia atau tanggal 8 Maret menurut kalender Gregorian (kalender Masehi yang juga kita gunakan). Revolusi tersebut mempelopori revolusi yang lebih megah bagi kelas buruh Rusia pada bulan oktober setelahnya.

Sejak saat itulah Hari Perempuan Internasional diperingati pada hari yang sama oleh perempuan diseluruh dunia setiap tanggal 8 maret. Meskipun peringatan Hari Perempuan Internasional sempat menghilang berpuluh-puluh tahun akibat perang imperialis yang berkepanjangan. Namun seiring dengan bangkitnya gerakan feminisme pada tahun 1960-an. Pada tahun 1978, PBB secara resmi menetapkan tanggal 8 maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Para pekerja perempuan yang melawan telah memberi pelajaran berharga bahwa, cara paling baik untuk mendapatkan hak-hak yang dirampas adalah dengan perlawanan tanpa ampun pada penguasa.

Memang, abad lalu telah menjadi saksi bagi banyaknya capaian-capaian dari perjuangan perempuan. Mulai dari keberhasilan dalam mengakses pendidikan tinggi, menempuh karir, hingga hak-hak atas perceraian dan aborsi. Namun demikian kita harus mengetahui bahwa kaum perempuan tetaplah kelompok yang dieksploitasi dan bahwa bentuk eksploitasi ini terus berkembang dan semakin kompleks seiring dengan perubahan dalam sistem kapitalisme. Penindasan terhadap perempuan, memang tidak bisa di lepaskan dari situasi ekonomi politik. Penguasaan atas alat-alat produksi yang juga berarti melahirkan kelas yang menindas dan tertindas,  sejalan dengan penindasan terhadap kaum perempuan. Saat ini, menajamnya krisis juga mempertontonkan penindasan yang semakin nyata dan kompleks terhadap kaum perempuan. Mulai dari pelecehan seksual pada ruang kerja, kekerasan seksual, dan berbagai pelanggaran hak lainnya. Kondisi demikian, semakin menempatkan perempuan pada jurang penindasan yang semakin dalam.

Dapat dilihat dengan jelas bagaimana diskriminasi terhadap pekerja perempuan masih saja terjadi. Di beberapa negara, perempuan mudah mendapatkan pekerjaan dengan kualitas pekerjaan yang dianggap masih rendah. Laporan yang di ungkapkan oleh kepala ILO (International Labour Organisation) mengambil data dari 178 negara,  menemukan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan lebih rendah 25,5% dibandingkan partisipasi laki-laki pada 2015- dengan perbedaan yang hanya 0,6% lebih kecil dibandingkan pada 20 tahun yang lalu. Di banyak negara di dunia, menurut ILO, perempuan lebih banyak tidak bekerja – 6,2% dari perempuan di dunia merupakan pengangguran dibandingkan dengan laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan yang hanya 5,5%. Dan seringkali para perempuan ini mendapatkan pekerjaan dengan kualitas yang rendah. Parahnya, laporan tersebut juga menyampaikan bahwa perempuan memiliki jam kerja yang lebih lama dari laki-laki.  Diskriminasi terhadap pekerja perempuan, juga terjadi di Negara yang industrinya maju. Bagaimanapun juga penting untuk diperhatikan bahwa meskipun semakin banyak kaum perempuan di tempat kerja, namun kesenjangan upah tetap berlaku. Di eropa misalnya, upah pria dan wanita berkisar antara sekitar 100 euro (sekitar Rp1,5 juta) hingga 700 euro (sekitar Rp10 juta) per bulan. Bagaimanapun juga, jelas bahwa terlepas semakin banyak kaum perempuan di tempat kerja-yang merupakan tanda positif atas emansipasi-kerja,  perempuan tetap diupah lebih rendah.

Dilain hal, modernisasi hubungan dan sikap terhadap seks memang mengakibatkan perubahan namun masih jauh dari mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Kapitalisme telah menciptakan paradigma yang buruk terhadap kaum perempuan. Bayangkan saja, ketika seorang perempuan di perkosa karena menggunakan pakaian yang di anggap “binal” kebanyakan orang bisa saja membenarkan tindakan pemerkosaan tersebut. Kaum perempuan dituntut menunjukkan perilaku seksual tertentu atau kalau tidak akan dicap “alim”; namun kalau berlebihan juga akan dicap “binal”. Di Indonesia, menurut laporan dari Komnas perempuan, Sebanyak 5.002 kasus (31%) terjadi di ranah komunitas. Pada tahun 2015 sama seperti tahun 2014, kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%). Jenis kekerasan seksual di komunitas tertinggi adalah: perkosaan (1.657 kasus), lalu pencabulan (1.064 kasus), pelecehan seksual (268 kasus), kekerasan seksual lain (130 kasus), melarikan anak perempuan (49 kasus), dan percobaan perkosaan (6 kasus). Pencitraan seksual yang meningkat kuat serta tuntutan seksual juga turut menciptakan budaya dimana perempuan dijadikan obyek seksual dan kekerasan seksual termasuk perkosaan yang digambarkan sebagai suatu guyonan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat berkelas, berikut dengan akumulasi dan kepemilikan pribadi, penindasan terhadap kaum perempuan telah di lembagakan kedalam suatu institusi yang di sebut keluarga. Tentu, kapitalisme tidak ingin meghapuskan sebuah lembaga yang berguna itu. Lembaga keluarga dapat menghasilkan tenaga kerja murah yang di butuhkan oleh kapitalisme. Di samping itu, keluarga juga menjaga kode moral kapitalis. Kegiatan homoseksual (gay dan lesbian) di anggap tabu. Hanya kegiatan heteroseksual yang di anggap “wajar”, karena melestarikan lembaga keluarga.[3] Data Ardhanary Institute menunjukkan, setidaknya ada 37 kasus kekerasan seksual berbasis Sexual Orientation, Gender Identity, Expression (SOGIE) kepada lesbian, biseksual dan transgender famale to male pada tahun 2014, dan 34 kasus pada tahun 2015. Sedangkan kekerasan seksual terhadap gay dan waria berdasarkan data Gaya Warna Lantera Indonesia pada tahun 2015 berjumlah 26 kasus, dan Suara Kita mencatat 1 kasus pada tahun 2016.

Modernisasi dalam kapitalisme, masih jauh dari mengakhiri penindasan terhadap kaum perempuan, hanya watak penindasannya saja yang berubah. Agar kita tidak terombang-ambing dalam memperjuangan pembebasan terhadap penindasan yang di alami oleh kaum perempuan, perlu bagi kita untuk mencari tau lebih dalam penyebab utama dari penindasan terhadap kaum perempuan.

Penindasan yang terjadi pada kaum perempuan, sebenarnya adalah bagian dari berbagai macam penindasan citptaan kapitalisme. Dimana mayoritas masyarakat kelas pekerja, dihisap oleh segelintir kelas pemilik modal. Sulit bagi kita untuk mengingkari kanyataan bahwa, akar penindasan terhadap kaum perempuan disebabkan karena, dipisahkannya alat-alat produksi dari tangan kelas pekerja. Dari narasi dasar tersebut, kita dapat beranjak pada analisis yang lebih dalam tentang bagaimana memerangi penindasan terhadap kaum perempuan.

Engels dalam karyanya yang berjudul “Asal-Usul Keluarga Kepemilikan Pribadi dan Negara” cukup rinci menggambarkan sejarah penindasan perempuan dalam setiap fase perkembangan corak produksi dan struktur sosial masyarakat. Dalam periode dimana manusia bekerjasama dalam memenuhi kebutuhannya kerja laki-laki dan perempuan tidak di bagi berdasarkan jenis kelamin. Untuk alasan-alasan biologis perempuan perlu merawat anak-anak dan dengan demikian peran mereka dalam produksi pangan berdasarkan pengumpulan dekat tempat tinggal sementara laki-laki berburu. Bagaimanapun juga terlepas dari pembagian kerja, kaum perempuan tidak dipandang sebagai kaum yang lebih lemah dibandingkan kaum laki-laki dan status mereka terbantu dengan fakta bahwa keluarga dilacak melalui garis ibu, karena tanpa pernikahan dan ketaatan sebagai norma sosial mustahil memastikan siapa bapak dari seorang anak.

Kemunculan nilai lebih, telah menggeser peran perempuan dalam  proses produksi. Munculnya  perkakas-perkakas produksi baru, yang juga di tandai dengan di temukannya proses pertanian yang di sebut dengan Revolusi Neolithic tidak hanya memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar, namun juga penciptaan nilai lebih. Dengan begitu, juga menandai bagi lahirnya masyarakat kelas. Penindasan terhadap peprempuan muncul dalam embrio masyarakat kelas dan terus tumbuh ke dalam sistem kapitalisme dengan demikian penindasan terhadap perempuan kian kompleks. Demi membebaskan atau mengemansipasikan perempuan, kita harus menggulingkan sistem yang menciptakan dan diuntungkan melalui penindasan terhadap kaum perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan, dan diskriminasi gender brutal lainnya harus dilawan sekuat dan secepat mungkin. Tentu saja kita tidak seperti gerakan feminisme borjuis, yang semata menyarankan kesetaraan seks dan gender hanya di pucuk kekuasaan masyarakat. Tidak benar juga, pandangan dalam teori patriarki yang melihat seolah-oleh penindasan perempuan adalah hasil pernikahan antara kaum laki-laki dan kapitalisme. Sebab, kaum laki-laki dari kelas buruh, juga di hisap oleh perempuan borjuis. Penindasan terhadap kaum perempuan tidak bisa dilihat dari analisis psikologis, melainkan harus ditarik dari garis kelasnya. Sebab, penindasan terhadap perempuan bagaimanapun adalah hasil dari lahirnnya masyarkat kelas.

Kesetaraan sepenuhnya hanya bisa dicapai melalui penghancuan terhadap akar penindasan, yaitu kapitalisme. Dengan begitu juga mensyaratkan bagi terwujudnya sebuah masyarakat yang menuntut perlakuan secara setara terhadap semua orang, apapun jenis kelaminnya, ras, kebangsaan, maupun orientasi seksnya. Reforma-reforma sosial harus diserasikan dengan ekonomi terencana untuk menjamin suatu masyarakat yang bebas dari diskriminasi dan penundukan terhadap semua orang, baik di tempat kerja, di perawatan kesehatan, dan di sistem legal, sebagaimanapula di dunia maya, di jalanan, dan juga di rumah. Sosialisme tidak butuh penindasan; karena suatu ekonomi sosialis menjamin dan bergantung pada penjunjungtinggian perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga.

Hari perempuan internasional yang di tandai dengan pertumpahan darah para buruh perempuan yang melawan telah memberi pelajaran berharga bahwa, cara paling baik untuk mendapatkan hak-hak yang di rampas adalah dengan perlawanan tanpa ampun pada penguasa. Dengan begitu, perjuangan dalam menghapuskan sepenuhnya penindasan terhadap kaum perempuan, berarti juga menghapuskan kelas-kelas yang ada. Maka demikianlah, perjuangan perempuan tidak bisa terelepas dari perjuangan kelas pekerja melawan kelas pemodal. Kami percaya, ditangan kelas pekerja yang berkesadaran politik kelas dan solidaritas antar rakyat tertindas, penindasan manusia atas manusia dapat dihapuskan. Dengan demikian, Lingkar Studi Kerakyatan akan selalu mendukung setiap perlawanan terhadap semua bentuk penindasan sekaligus melawan akarnya yaitu kapitalisme.

Di Narasikan Oleh : Boza Yudistira, Anggota Lingkar Studi Kerakyatan

Tulisan ini juga diterbikan dalam Koran Suara Progresif (Koran Cetak Lingkar Studi Kerakyatan) Edisi ke 10 bulan Maret 2017

Referensi :

[1] https://bumirakyat.wordpress.com/2012/03/08/sejarah-hari-perempuan-internasional/  di askes tanggal 23 februari 2017

[2] http://www.arahjuang.com/2017/02/19/hari-perempuan-internasional/ di askes tanggal 23 februari 2017

[3] Dipo Negoro : Apa yang Diperjuangkan Sosialisme, hal: 33

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s