Hari Pendidikan Nasional 2017 : Bangun Pendidikan yang Memerdekakan

Demo-Tolak-Liberalisasi-Pendidikan
Gambar Ilustrasi. Sumber : aktual.com

Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei adalah satu dari peringatan lain setelah Hari Buruh Internasional pada bulan Mei ini. 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional berdasarkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara melalui SK Presiden No. 316 tanggal 16 Desember 1959. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara telah berjasa menciptakan counter hegemoni dari sistem pendidikan kolonial dengan mendirikan “Taman Siswa”. Sistem pendidikan kolonial pada saat itu sangat diskriminatif, hanya anak-anak priyayi yang boleh sekolah untuk mengisi birokrasi pemerintah dan tenaga terampil di pabrik-pabrik. Dengan pendirian Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara bermaksud memperluas akses pendidikan bagi semua kalangan dengan konsep “pendidikan yang memerdekakan”, khususnya rakyat Indonesia yang tertindas pada saat itu.

 

Semangat Ki Hajar Dewantara dalam melawan sistem pendidikan diskriminatif dan kapitalistik harus terus di dorong maju pada situasi sekarang. Apalagi sistem pendidikan kini telah kehilangan esensinya sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bukan lagi berlangsung sebagai upaya pembebasan manusia dari multi ketertindasan, yang membuatnya hidup secara tidak manusiawi, melainkan pendidikan justru menjadi alat yang efektif dan efisien untuk dipakai sebagai alat penindasan. Nilai pendidikan menjadi komoditi yang diperjual-belikan demi memperoleh keuntungan. Semangat pendididkan neoliberal yang dijalankan oleh pemerintah ialah semangat mendehumanisasi rakyatnya sendiri atau semangat untuk mereduksi harkat dan martabat bangsanya sendiri. Suatu semangat pendidikan perbudakan dan semangat pendidikan untuk penghancuran bangsa.

Revolusi Industri dan kepentingan Pembangunan Universitas

Revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad ke 17-18 merupakan awal dari kebangkitan dan kegairahan dari perkembangan peradaban, dimana pada saat itu perubahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan terjadi secara cepat  dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Setelah adanya revolusi di dunia industri ini rata-rata pendapatan perkapita meningkat tajam, namun disatu sisi dengan perkembangan dunia industri yang sudah tidak membutuhkan banyak tenaga manusia lagi untuk melakukan pekerjaan, tetapi lebih banyak dikerjakan oleh mesin hal ini yang kemudian berdampak pada perekonomian dan pendapatan kelas bawah yang tidak memiliki pekerjaan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan masyarakat waktu itu. Dimana pada saat itu pendidikan hanya terbatas pada kaum borjuis saja karena biaya pendidikan yang mahal yang membuat kelas bawah tidak dapat mencicipi dunia pendidikan, pada saat itu juga penduduk kelas bawah hanya bisa mengikuti sekolah minggu atau sekolah keagamaan yang tidak menyentuh sama sekali mengenai menulis ataupun menghitung.

Kemudian pada saat itupun muncul sekolah-sekolah yang disediakan kepada anak-anak sebagai pekerja industri. Pendidikan yang di ciptakan saat itu hanyalah sebagai alat untuk mempersiapkan manusia untuk memenuhi lapangan pekerjaan, untuk menjadi budak serta memperpanjang garis perbudakan. Pendidikan dijadikan sarana untuk mencetak tenaga kerja terdidik yang memiliki kemampuan untuk menjalankan mesin-mesin dan teknologi agar tidak cepat rusak dan terawat. Demikianlah awal mula dunia pendidikan dibentuk dalam sistem kapitalisme. Bahkan kemunculan sekolah-sekolah pertama di Indonesia untuk anak-anak pribumi pada masa kolonialisme, adalah kepentingan imperialis Belanda dalam rangka menciptakan tenaga kerja terdidik untuk mengisi birokrasi pemerintah dan industri yang baru saja terbangun pada saat itu.

Liberalisasi Pendidikan di Indonesia

Wajah Buruk kebijakan Pendidikan Indonesia kini memiliki akar permasalahan yang signifikan dalam konstelasi politik ekonomi pendidikan global. Dunia pendidikan Indonesia terjerat dengan Utang Luar Negeri Indonesia (30-40% dari APBN) sehingga mendorong pemerintah untuk terus meminjam dan memprivatisasi pendidikan. Pemerintah neolib Indonesia dengan mengikuti saran Bank Dunia (Word Bank) telah menandatangani kontrak kerja sama pendidikan dengan UNESCO dan Bank Dunia (Word Bank) melalui program IMHERE yang katanya akan membawa dunia pendidikan Indonesia maju dari sisi kualitas dan akan mampu bersaing dipentas global dengan output pendidikan negara-negara maju. Program ini telah berjalan sejak tahun 2003 sampai tahun 2025 nanti dengan pembiayaan yang berasal dari hutang atau pinjaman pemerintah pada Bank Dunia (Word Bank). Sangat ironis, bahawa logika pemerintah Rezim hari ini dan kroni-kroninya mempergunakan akal sehat dengan cara yang sepeti apa, sehingga dunia pendidikan Indonesia hendak dibangun dengan mempergunakan biaya dari hutang luar negeri yang pada prinsipnya merupakan instrumen kapitalisme untuk menundukan dan mengendalikan pemerintahan di negara-negara berkembang.

Misi liberalisasi atau privatisasi dunia pendidikan di Indonesia telah dipersiapkan sejak lama. Salah satu agenda liberalisasi dunia pendidikan Indonesia telah dibahas di Perancis dalam pertemuan GATS di Prancis pada tahun 1998. Pada tahun itu pula Presiden Habibi menandatangani Surat Perjanjian Hutang atau Leters of intens (LOI) dengan IMF International Moneyter Found (IMF) isi salah satu point (point ke-4) yakni meliberalisasi dunia pendidikan nasional. Agenda liberalisasi pendidikan nasional terus berjalan secara bertahap di Indonesia. Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan UU Badan hukum Milik Negara (BHMN) dimana 5 Perguruan Tinggi Negeri ternama di Indonesia dijadikan sebagai uji coba liberalisasi. Hanya saja, BHMN sebagai upaya liberalisasi pendidikan diperhalus dengan konsep otonomi Perguruan Tinggi atau otonomi Kampus. Pada perkembangannya, BHMN kemudian dilaksanakan oleh 7 Kampus negeri di Indonesia antara lain: Universitas Indonesia; Unversitas Gajah Mada, Universitas Sumatra Utara, Unversitas Airlangga, Universitas Hasanudin, Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor.

Agenda-agenda Liberalisasi dunia pendidikan terus berjalan. Liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia mulai termanifestasi pada kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah setelah reformasi, seperti: PP 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), UU Sisdiknas Tahun 2003, SK Dirjen Dikti No. 28/DIKTI/Kep/2002 tentang penyelenggaraan program non-reguler di PTN, PP No. 23 Tahun 2005 tentang penerapan pola keuangan BLU untuk PTN, Permendiknas No. 2 Tahun 2005 tentang Subsidi Silang Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, PP No. 48 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, UU BHP pada tahun 2009 (namun dibatalkan), dan terakhir UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI), dengan turunannya yaitu Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) lewat Permendikbud no. 55 Tahun 2013. Secara sederhana PTN di “paksa” untuk mengunakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, otonom, berbasis kinerja, dan lain-lain.

Alasan utama penerapan BLU di PTN adalah Fleksibiltas dan Otonomi Keuangan. Dengan mengunakan BLU dinilai akan mempermudah mengelola keuangan yang masuk, tanpa harus melalui Kas Penerimaan Negara (KPN) . Jadi PTN dapat mengelola uang pendapatanya untuk keperluan operasional langsung tanpa harus mengajukan proposal pengajuan terlebih dahulu. Mahasiswa di berikan beban untuk menangung sepertiga dari dana operasional yang harus dikeluarkan oleh kampus, selebihnya kampus didorong untuk menghimpun dana dengan cara lain. PTN dihalalkan untuk mencari dana tambahan diluar dari anggaran yang disediakan pemerintah (baca: APBN), agar pembangunan dan perbaikan bisa berjalan lebih cepat, artinya PTN bebas menerima investor dari manapun dengan syarat apapun.

Dampak dari komersialisasi pendidikan ini sangat jelas kita rasakan hingga saat ini dimana universitas-universitas dijadikan seperti pabrik yang dengan bebas mencari sumber keuangannya sendiri hal ini pun bisa dulihat salah satunya dengan cara membuka kesempatan yang luas bagi calon mahasiswa untuk menepuh pendidikan di perguruan tinggi agar mendapatkan anggaran dari masuknya calon mahasiswa, hal ini kita bisa dari presentase jumlah perguruan tinggi dan mahasiswanya yang setiap tahunnya meningkat tajam di Indonesia dimana di tahun 2014 jumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia tercatat mencapai 678 perguruan tinggi dengan total mahasiswa 613.665 di tahun 2015 perguruan tinggi di Indonesia semakin tumbuh subur. Hal ini dikarenakan pendidikan di jadikan komoditas perdagangan dimana jumlan perguruan tinggi negeri maupun swasta mencapai 693 dengan total mahasiswa mencapai 689.181 orang. Sedangkan di tahun 2016 tercatat 4.312 perguruan tunggi negeri maupun swasta dengan jumlah mahasiswa mencapai 4.425.589. Pertumbuhan jumlah perguruan tinggi yang subur ini tidak lain merupakan suatu keuntungan bagi kapitalis karena jumlah pekerjaan yang tersedia di tidak sebanding dengan jumlah lulusan perguruan tinggi sehingga memicu tingginya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran ini merupakan salah satu upaya kapitalis agar mendapatkan tenaga kerja yang murah.

Tentunya membahas masalah pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar umat manusia ini tidak bisa hanya sekedar memperingatinya sebagai acara mementuman setiap tahun atas dasar penghargaan terhadap satu tokoh yang di anggap berjasa dalam pendidikan saja, apalagi memperingatinya hanya dengan melakukan upacara bendera di sekolah-sekolah, lomba-lomba, dan acara seremonial lainnya, tanpa pernah membuka ruang diskusi terbuka untuk mengevaluasi kondisi pendidikan Indonesia dan mendiskusikan secara ilmiah serta demokratis pendidikan seperti apa yang kita butuhkan ?

Pendidikan Seperti Apa yang Harus Diperjuangkan ?

Sebagai ganti dari komersialisasi pendidikan alias pendidikan kapitalistis yang keilmiahannya parsial atau seringkali semu bahkan juga tidak jarang tidak ilmiah, tidak demokratis, bahkan menghamba pada kepentingan modal, kita harus memperjuangkan sistem pendidikan alternatif. Kita harus memperjuangkan pendidikan bagi rakyat. Pendidikan bagi rakyat jelas secara diametrikal bertentangan dengan konsepsi pendidikan yang melestarikan penindasan dan menghamba pada tirani modal. Pendidikan bagi rakyat harus merupakan sistem pendidikan nasional yang ilmiah, profesional, demokratis, dan bervisi kerakyatan. Inilah makna sebenarnya “pendidikan yang memerdekakan”. Apa artinya ?

Pertama, sistem pendidikan nasional yang ilmiah berarti berorientasi menyebarluaskan, menanamkan, dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan atau sains. Dengan demikian mampu meningkatkan pemikiran dan kehidupan rakyat. Keilmiahan ini juga bermanfaat untuk membebaskan rakyat dari belenggu takhayul, mistik, patronase, dan dogmatisme, serta menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat.

Kedua, sistem pendidikan nasional yang profesional berarti pendidikan didasari dengan keahlian dan kecakapan yang diselenggarakan secara bertanggungjawab. Bebas dari sentimen subjektif emosional, kolusi, oligarki kekuasaan (koncoisme), dan segala bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya. Ketiga, sistem pendidikan nasional yang demokratis berarti bahwa pendidikan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Artinya bukan hanya gratis dan bisa dijangkau atau aksesibel tapi juga menjamin terpenuhinya segenap hak-hak demokratisnya dalam pendidikan. Hak-hak demokratis dalam pendidikan itu setidaknya harus mengandung sifat-sifat partisipatif, egaliter, adil, dan manusiawi.

Apa yang Harus Dikerjakan ?

Tentu saja perlu kita sadari sepenuhnya bahwa perjuangan untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional yang ilmiah, profesional, demokratis, dan kerakyatan demikian bukanlah tugas semudah membalikkan telapak tangan. Karena dalam situasi hari ini di mana Kapitalisme melalui tangan-tangan militernya akan selalu merepresif gerakan-gerakan rakyat yg melawan. Hanya jika kelas buruh dapat merebut alih alat produksi dan membangun negara kelas pekerja, kita baru akan merasakan kemenangan atas penumbangan kapitalisme yang sebenarnya.

Oleh karena itu untuk menumbangkannya kita perlu menyelesaikan masalah dalam gerakan mahasiswa yang belakangan terjangkit penyakit sektarianisme. Kita di hadapkan dengan situasi dimana dominasi mahasiswa masih mengurung pengetahuannya di dalam kelas berikut dengan doktrin teori untung rugi para dosen yang tak boleh di bantah. Berlomba-lomba mendapatkan IPK tertinggi tanpa pernah bersentuhan langsung dengan realitas. Alhasil, IPK tinggi tersebut, tidak sama sekali berarti bagi kesehari-hariannya bersama lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan gerakan mahasiswa yang menghilangkan peran gerakan kelas buruh dan rakyat dalam perubahan sejarah.

Kapitalisme yang sudah berumur hampir 400 tahun ini telah mengekploitasi serta mengakumulasikan modalnya dengan menindas berbagai sektor seperti kaum buruh, kaum tani, kaum perempuan, kaum miskin kota, pekerja seni, juga pemuda dan Mahasiswa, semua sektor ini tidak luput dari penindasan, sistem yang selalu hidup dalam pertentangan kelas tersebut secara tidak langsung telah menemukan kekuatan pokok perjuangan kelas menuju pembebasan, yaitu kelas buruh, karena Negara kapitalis hari ini pada hakekatnya hanyalah representasi kekuasan satu kelas (pemilik modal/kapitalis) terhadap kelas lainnya (buruh dan rakyat pekerja), maka sudah menjadi kewajiban bagi kita yang terdidik dan sadar untuk ikut serta mendukung perjuangan kelas pekerja untuk menumbangkan Kapitalisme dan menggantinya dengan satu sistem yang tidak menindas, menghisap dan mengekploitasi yaitu Sosialisme. Kemudian perjuangan itu harus di lakukakan secara terorganisir melalui organisasi yang mencita-citakan penumbangan kapitalisme, yakni organisasi muda sosialis dan partai revolusioner.

Selamat Hari Pendidikan Nasional

 

Dinarasikan Oleh : Putra Malaka, Mahasiswa Fisip Unmul

Referensi :

http://www.arahjuang.com/2016/11/16/77th-isd-2016-mahasiswa-dan-buruh-bersatulah-lawan-kapitalisme-dan-komersialisasi-pendidikan/

Nelsen D, Siapa Membunuh Demokrasi Di Kampus?, Koran Arah Juang edisi mei-juni 2016

DIPA JAGADDHIT : Kuda Troya Liberalisasi Pendidikan & Depolitisasi Gerakan Mahasiswa: Apa yang Harus Dilakukan?, Koran Boemi Merah Edisi 1

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s