Dibalik Tabir Perjuangan Marsinah

 

download (1)
Sumber : pemudafm.com

Awal tahun 1993, Gubernur KDH Tingkat 1, mengeluarkan surat edaran No. 50/Th. 1992 kenaikan upah dari Rp.1700 per hari menjadi Rp.2250. Namun PT Catur Putra Surya di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebuah pabrik yang memproduksi jam tangan tersebut enggan menuruti imbuan kenaikan gaji 20% bagi karyawannya.

Pada tanggal 3 mei, kenaikan upah yang sudah ditetapkan pemerintah tak kunjung dipenuhi oleh perusahaan. Unjuk rasa oleh para buruh PT CPS, tak terhindarkan.  Ada sekitar 500 buruh melakukan aksi protes. Dengan sigap, Koramil setempat menghalangi aksi tersebut. Tetapi, semangat para buruh tetap tak surut. Hingga pada tanggal 4 mei aksi mogok total dengan 12 tuntutan di antaranya, terdapat kenaikan upah, tunjangan dan pembubaran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Marsinah adalah salah seorang buruh yang aktif dalam perlawanan tersebut, setiap kali melakukan aksi marsinah selalu berada digaris terdepan dan menyampaikan orasinya.

Namun pada siang hari tanggal 5 mei, 13 orang buruh yang juga merupakan rekan marsinah dibawa ke kodim. Di interogasi dengan tuduhan melakukan rapat gelap dan penghasutan. Kemudian mereka dipaksa untuk menandatangani pernyataan mengundurkan diri dari perusahaan. Untuk menanyakan hal tersebut kemudian marsinah mendatangi markas kodim.

Setelah itu, keberadaan marsinah tidak diketahui. Hingga akhirnya, ia ditemukan tidak bernyawa pada tanggal 8 mei 1993. Mayatnya ditemukan dihutan Dusun Jegong, Desa Wlangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tubuh marsinah ditemukan dalam keadaan penuh luka, pergelangan tangan lecet bekas ikatan, tulang selangkangan dan vagina hancur. Ahli forensik menyatakan luka kemaluan marsinah bukan karena benda tumpul melainkan peluru yang ditembakkan. Sampai sekarang kasus kematian marsinah belum terungkap siapa dalang dan pelaku dibalik kematiaannya.

Kematian marsinah menjadi salah satu kasus yang memperlihatkan secara jelas, bagaimana Negara pada masa orde baru menggunakan kekerasan seksual atas perempuaan, penyiksaan, hingga menghilangkan nyawanya atas nama stabilitas. Kejadian ini, membenarkan perkataan Fredrick Engels (seorang tokoh sosialis) tentang Negara.  Engels lebih lanjut mendefinisikan Negara sebagai badan-badan khusus orang bersenjata yang memiliki penjara, pengadilan dan sebagainya di bawah komandonya. Kita menyaksikan bagaimana, Tentara tetap dan polisi, menjadi alat-alat utama kekuasaan Negara.

Pengabungan kekuatan pemilik modal, negara, dan militer bukan hal yang baru. Kita bisa lihat bukan dari kejadian marsinah saja, bahkan di zaman orde baru hingga sekarang pelanggaran HAM oleh rezim kerap terjadi dan tidak pernah diungkap. Bahkan Jokowi dengan Nawacita-nya mengumbar janji “kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelangaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial-politik bagi bangsa Indonesia, seperti kerusuhan mei, trisakti, semangi I-II, penghilangan paksa, talangsari lampung, tanjung priok, dan tragedi 1965” tapi janji Jokowi hanya tinggal janji. Melihat elit politik mengumbar janjinya kepada rakyat, seperti melihat mereka memerintahkan rakyat memakan kotoran yang keluar dari duburnya.

Nyatanya, intimidasi terhadap gerakan rakyat ini terus terjadi. Mulai dari diskusi dan pemutaran film yang dibubarkan oleh kelompok-kelompok reaksioner di kampus maupun ruang publik, diskriminasi pada kaum LGBT, mangkriminalisasi rakyat papua, represi terhadap gerakan buruh, bahkan penangkapan aktivis masih terjadi.

Kondisi Buruh Perempuan

Tepat 24 tahun kematian marsinah. Seperti halnya marsinah, kaum buruh sampai saat ini masih belum mendapatkan upah yang layak, jaminan kesehatan, jaminan sosial dan kebutuhan lainnya. Pada tanggal 9 April 2017 lalu, Sekjend Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Amelia Yanti bersama puluhan buruh lainnya melakukan aksi piket buruh Panarub Dwi Karya yang sudah berlangsung selama lima tahun seiring dengan kasus PHK. Namun, sebelum memulai aksinya, kepolisian langsung melarang aksi buruh. Amelia Yanti yang berdebat sengit dengan kepolisian malah ditampar oleh Kanit Intel Polres Tanggerang, AKBP Danu S. Subroto, karena tidak mampu menjawabi pertanyaan Amelia sendiri.

Tidak jarang perempuan pun mendapatkan upah yang lebih murah. Umumnya buruh tani perempuan mendapatkan 75% dari upah laki-laki, di Banten dan Kalimantan Timur buruh perempuan mendapat 62% dari upah laki-laki, di Sulawesi 89% dari upah laki-laki. Data dari kompasiana yang diperbarui (26/6/2015).

Lembaga Trade Union Congress menyatakan pada tahun 2016, di tempat kerja perempuan mengaku mendapatkan pelecehan seksual sebanyak 79%. Pelecehan seksual 17% didapatkan dari atasan, sebanyak 28% dari pada perempuan itu mengaku takut hal itu akan mempengaruhi hubungan kerja mereka di kantor jika melaporkan pelecahan seksual, sedangkan 15% lainnya khawatir akan prospek karier mereka. Kadang mereka tak kuasa melawan karena takut dipecat.

Perempuan juga sering dilabeli dengan pekerjaan yang streotipe seperti dipaksa berlaku untuk menjadi sekretaris, pramugari, suster dan sebagainya. Lowongan kerja yang diksriminatif, mulai dari perempuan yang belum menikah, berumur maksimal 30 tahun, bernampilan menarik. Walaupun suatu perusahaan memberikan cuti hamil 3 bulan yang sudah diatur berdasarkan UU No. 13 th. 2003 juga tidak dapat menjamin keamanan bayi dan ibu karena nyatanya sering kelelahan dan stress akibat kerja. Bahkan di Purbalingga para buruh bulu mata tidak mendapatkan cuti hamil. Pengakuan buruh perempuan wati (18/10/2016).

Setelah melahirkan, perempuan juga tidak diberikan ruang menyusui. LSM pemerhati hak perempuan dan Perempuan Mahardhika mencatat di kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, terdapat kurang lebih 80 perusahaan dari sektor garmen yang mempekerjakan 80.000 orang dengan jumlah buruh perempuan mencapai 90%. Tetapi sebagian besar pabrik tidak menyediakan ruang menyusui. Ketiadaan ruang ini memaksa para ibu membuang air susu (ASI) ke toilet, atau bahkan ditahan berjam-jam ketika bekerja sehingga merembes kepakaian mereka. Situasi ini juga berdampak pada bayi, yaitu tidak memperoleh ASI Eksklusif setidaknya dalam masa 0-6 bulan.

Tidak sampai disitu saja perempuan juga mendapatkan ketertindasannya dalam keluarga. Menurut laporan why Do Some Men Use Violence Against Women and How can we Prevent it yang diterbitkan pada tahun 2013, menunjukkan setidaknya 40% responden menganggap perempuan mesti rela mengalami kekerasan untuk bisa bertahan dalam keluarga. Rata-rata 97% meyakini harus tunduk pada suami dalam keluarga. Selain itu Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2016, menyatakan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 11.207 kasus di ranah KDRT, 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak peremuan. Kekerasan yang menempati peringkat pertama berupa kekerasan fisik dengan persentase 38% atau 4.304 kasus, diikuti dengan kasus. Bentuk kekerasa seksual tertinggi adalah perkosaan 72% atas kasus, pencabulan 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5% atau 166 kasus. Selain itu Tidak jarang perempuan juga harus bertanggung jawab untuk membersihkan rumah, mencuci, memasak, menjaga anak, merawat orang sakit, dan lainnya.

Langkah Kedepan ?

Kita telah menyaksikan, penindasan yang terjadi pada kaum buruh khususnya buruh perempuan hampir disemua sektor kehidupan. Kondisi ini menuntut kita, untuk mempelajari lebih dalam, dari mana akar penindasan perempuan itu terjadi dan bagaimana gerakan pembebasan perempuan yang harus di bangun.

Gerakan perempuan adalah gerakan yang melawan ketertindasan terhadap mereka. Pada saat kebanyakan kelompok perempuan berkembang dan terpisah dari organisasi buruh dan gerakan sosial lainnya, semakin banyak perempuan yang mengorganisir diri mereka sendiri untuk masuk dalam organisasi-organisasi. Hal ini telah meningkatkan aktivitas perempuan dalam serikat buruh, komite-komite untuk perdamaian, lingkungan, komite-komite untuk solidaritas internasional, dan lainnya, bahkan mengorganisir diri secara indipenden seputar tuntutan mereka sendiri.

Tetapi yang kita butuhkan dari gerakan perempuan yang independen adalah gerakan yang mampu mengorganisir dan memimpin perempuan, yang meletakkan prioritas untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan, yang menolak untuk mensubordinatkan perjuangannya untuk kepentingan lain, yang tidak melakukan kolaborasi kelas dengan partai-partai borjuis, yang juga berjuang bersama kelompok tertindas lainnya.

Bagi mereka yang menyebut dirinya sebagai kelompok perempuan, berarti mereka telah membagi kelas pekerja menurut jenis kelamin. Sedangkan kita harus paham bahwa sistem yang mengedepankan akumulasi modal ini, yakni kapitalisme juga menindas ras, jenis kelamin, umur, semua kebangsaan, dan lainnya tanpa terkecuali. Maka dari itu, jelas bahwa pembebasan perempuan juga berarti pembebesan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yakni masyarakat tanpa kelas. Begitupun sebaliknya, pembebasan masyarakat tanpa kelas juga berarti perjuangan pembebasan perempuan.

Demikianlah semangat perjuangan marsinah yang mesti kita lanjutkan. Persoalan Marsinah, tidak bisa di lihat sebatas pelanggaran HAM, atau mengenangnya dengan cara-cara moralis seperti bakar lilin, bakar obor, memajang foto, dan berbagai macam cara lainnya yang hanya membangkitkan rasa kasihan. Itu “saja” tidaklah cukup untuk menghargai perjuangan Marsinah. Cara paling baik untuk menghargai perjuangan marsinah, adalah dengan melanjutkan perjuangannya untuk membebaskan kelas pekerja dan dengannya juga kaum perempuan, menuju kesejahteraan yang sejati. Merebut demokrasi seutuh-utuhnya dan mengambil alih kekuasaan. Dengan begitu, marsinah tidak akan pernah mati, ia akan selalu ada dalam jiwa-jiwa yang berlawan.

Oleh : Alma dan Hema Anggota Lingkar Studi Kerakyatan

Sebagai pengantar dalam diskusi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menuju peringatan 24 tahun kematian Marsinah berjudul “Dibalik Tabir Perjuangan Marsinah”.

Tulisan ini juga dimuat di Website Arah Juang : http://www.arahjuang.com/2017/05/08/perjuangan-marsinah-dan-kondisi-buruh-perempuan/

Referensi :

  1. http://www.arahjuang.com/2016/05/10/marsinah-dan-tugas-tugas-gerakan-perempuan/, diakses 22 april
  2. http://www.arahjuang.com/2014/05/08/marsinah-dan-perjuangan-buruh-sepanjang-massa/, diakses pada 2 mei
  3. http://www.arahjuang.com/2016/05/15/panggung-demokrasi-marsinah-menggugat-2/, diakses pada 3 mei
  4. https://www.arahjuang.com/2017/03/08/sambut-hari-perempuan-internasional-2017-bangkitkan-pergerakan-pembebasan-perempuan/, diakses pada 3 mei
  5. http://www.kompasiana.com/edy_priyono/diskriminasi-upah-buruh-perempuan_54ffb38ea33311576350f9d1, diakses 1 mei
  6. http://jogja.tribunnews.com/2016/07/03/tepukan-ke-punggung-karyawan-dari-bos-masuk-pelecehan-seksual, diakses 30 april
  7. http://m.suara.com/news/2016/04/26/161510/perusahaan-minim-berikan-hak-maternitas-buruh-perempuan, diakses pada 3 mei
  8. Feminism dan Sosialisme : Dokumen Democratic Socialist Party (DSP) Australia
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s