Pembubaran HTI dan Persoalan Demokrasi Borjuis

HTI-Aksi
Sumber : voa-islam.id

Pada 8 Mei 2017, rezim Jokowi-JK melalui Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dalam konferensi pers mengumumkan akan membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran tersebut dilakukan dengan alasan bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan oleh HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta membahayakan keutuhan NKRI. Banyak Pro dan Kontra dikalangan masyarakat terhadap cara rezim dalam membubarkan HTI. Kejadian Ini akan terus kita saksikan karena ditengah krisis kapitalisme yang semakin mendalam, segala hal yang dianggap mulai membahayakan stabilitas dari rezim berkuasa akan selalu dibrangus. Bukan hanya organisasi kiri revolusioner, melainkan juga organisasi kanan reaksioner. Hal ini adalah persoalan yang sangat wajar ditemui dalam demokrasi borjuis.

Hizbut Tahrir (HT) merupakan organisasi politik transnasional yang ingin mempersatukan negara-negara di dunia dalam suatu entitas institusi politik bernama Khilafah. Dikatakan sebagai institusi politik karena tujuan Khilafah adalah membawa narasi imperialisme, penaklukan, dan merombak tatanan negara-bangsa yang ada hari ini—kemudian meleburkan berbagai negara di dunia mengatasnamakan pijakan agama, yakni Islam. Dalam konsep kekhilafahan yang dikumandangkan HT, sistem politik akan dipimpin oleh seorang Khalifah yang dipilih berdasarkan syariat Islam. Sistem politik kekhilafahan sendiri sempat eksis sepanjang sejarah negara-negara Arab di Timur Tengah, hingga keruntuhannya di era imperium Turki Usmani tahun 1924.

HT pertama kali lahir pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Semenjak kelahirannya, HT telah berkembang pesat ke berbagai negara Arab di Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika, bahkan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Indonesia, HTI muncul sejak tahun 1983 dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, aktivis HT dari Australia. Gagasan kekhilafahan yang dibawa HTI-pun berbeda dengan gagasan kekhilafahan yang muncul sebelumnya di Indonesia seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) ataupun Negara Islam Indonesia (NII) yang masih mengakui batas-batas Negara. Dengan kepemimpinan seorang khalifah, HTI menolak demokrasi yang kedaulatannya berada ditangan rakyat, bahkan demokrasi borjuis yang ada sekarang.

Dengan masyarakat yang menganut kepercayaan agama Islam terbesar, propaganda HTI sangat mudah diterima di Indonesia. Apalagi sisa-sisa budaya Feodal yang masih melekat kuat, membuat masyarakat Indonesia belum terlepas sepenuhnya dari belenggu takhayul, mistik, patron-klien, dan sebagainya—termasuk dogmatisme agama. Semenjak kemunculannya di Indonesia, mula-mula HTI aktif mengembangkan pemahamannya di kampus-kampus besar, lalu meluas ke masyarakat, masjid-masjid, perumahan, sampai di pabrik-pabrik. Hingga sekarang, HTI telah mempunyai ratusan ribu anggota dan simpatisan di Indonesia. Jalur dakwah yang menjadi senjata utama mereka, akan mengaburkan wataknya sebagai organisasi politik yang ingin merebut kekuasaan.

kki_00
Sumber : hizbut-tahrir.or.id

Pada masa orde baru, HTI hanya bisa bergerak di kampus-kampus. Setelah memasuki era reformasi, HTI tumbuh dengan pesat. Bahkan di tahun 2007, HTI berhasil menggelar Konferensi Khilafah Internasional (KKI) di Gelora Bung Karno (GBK) yang dihadiri hingga 100 ribu peserta, dengan tema yang cukup memprovokasi, yakni “Saatnya Khilafah Memimpin Dunia”. Pada masa rezim Susilo Bambang Yudhoyono, posisi HTI dianggap belum membahayakan rezim berkuasa, bahkan tidak jarang akan dimanfaatkan untuk memperkuat posisi politik rezim agar terlihat lebih demokratis. Selain itu, berdirinya HTI juga dapat dijadikan alat untuk memecah belah rakyat berdasarkan sentimen agama.

Baru pada masa rezim Jokowi, posisi HTI dianggap telah membahayakan stabilitas politik rezim. Ini dikarenakan beberapa bulan terakhir, HTI ikut terlibat bersama aliansi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dalam melakukan aksi mengatasnamakan “Aksi Bela Islam” 4 November dan 2 Desember 2016 berserta aksi turunannya—untuk menjegal Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta atas dasar kasus penistaan agama. Ditambah dengan retorika politik rasisme seperti tolak pemimpin kafir, anti Thionghoa, anti asing-aseng-asong, dan sebagainya. Bahkan aksi tersebut juga di dukung oleh oposisi politik borjuis Jokowi di pemerintahan seperti partai Gerindra dan PKS. Aksi ini cukup mengguncang rezim borjuis Jokowi, hingga Jokowi harus terlibat langsung menemui massa pada aksi 2 desember. Akhirnya berbagai guncangan yang dilakukan oleh HTI dan oposisi borjuis rezim Jokowi tersebut, membuat rezim melakukan serangan balik dengan mempropagandakan kembali slogan-slogan populis seperti kebhinekaan, NKRI harga mati, Pancasila, dan sebagainya. Oleh karena itu, slogan tersebut dijadikan dalih bagi rezim untuk membubarkan HTI beserta basis ideologi Khilafah-nya yang ingin merombak tatanan Negara-bangsa Indonesia.

Pembubaran HTI yang dilakukan rezim borjuis di Indonesia sebenarnya juga terjadi diberbagai Negara. Bahkan beberapa Negara yang mayoritas menganut kepercayaan agama Islam—juga telah menyatakan HT sebagai organisasi terlarang dan membekukan kegiatannya karena berulang-ulang terlibat dalam kudeta yang digagalkan. Di Mesir, HT dilarang setelah terlibat untuk meradikalisasi para pelaku percobaan pembunuhan dan kudeta terhadap Presiden Anwar Sadat pada tahun 1974. Di Pakistan, HT dicurigai menyusupi militer untuk mendukung konsep pemerintahan khilafah dan menggulingkan pemerintahan, hingga akhirnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tahun 2004. Sementara itu di Malaysia, tahun 2015 Rezim Najib Rajak menangkap pimpinan HT Malaysia setelah terlibat melakukan aksi protes anti Amerika Serikat, pemerintah menegaskan bahwa HT Malaysia sebagai organisasi terlarang dan yang terlibat akan dikenai proses hukum. Pelarangan tersebut juga diterapkan di Negara lain karena gerakan HT tidak bisa dikontrol dan semakin membahayakan rezim berkuasa, seperti di Arab Saudi, Jordania, Turki, Banglades, Uzbekiztan, dan sebagainya, termasuk dilakukan oleh rezim di Negara yang bukan penganut kepercayaan Agama Islam terbesar seperti Rusia, China, Australia, Inggris, dan sebagainya. Memang konsepsi politik HT sendiri mendukung bahkan menganjurkan militer untuk melakukan kudeta.

Dengan slogan HTI yang anti-demokrasi, anti-barat, anti-sekularisme, politik kekhilafahan, serta oposisinya terhadap rezim berkuasa. Rezim Jokowi mengembuskan kembali slogan-slogan Pancasila dan NKRI harga mati untuk membubarkan HTI. Akan tetapi, perlu diingat bahwa, slogan-slogan seperti Pancasila dan NKRI harga mati sebenarnya lebih sering digunakan rezim untuk memukul mundur gerakan rakyat yang memperjuangkan hak-haknya, karena dapat menghambat akumulasi modal rezim borjuis. Pada masa Orba, Pancasila dan NKRI harga mati digunakan untuk melegitimasi pembunuhan dan pembantaian jutaan rakyat yang dituduh komunis, kemudian membuka jalan bagi masuknya imperialisme di Indonesia seperti PT. Freepot di Papua. Sekarang juga demikian, slogan tersebut banyak digunakan untuk membubarkan pameran seni, diskusi ilmiah, perpustakaan keliling, dan mimbar bebas di kampus-kampus. Di pabrik-pabrik buruh yang ingin mendirikan berbagai serikat mandirinya akan dibrangus, petani yang mempertahankan lahannya akan dicap melawan Negara (pembangunan), rakyat Papua yang secara damai melakukan aksi menuntut hak menentukan nasib sendiri selalu dicap separatis dan direpresif. Semua penindasan itu dilakukan atas dasar NKRI harga mati.

Tentu kelas buruh dan rakyat tertindas lainnya tidak boleh terjebak dengan slogan yang digunakan oleh rezim borjuis untuk melegitimasi penindasannya. Pembubaran terhadap HTI yang dilakukan oleh rezim saat ini sama sekali tidak berkepentingan untuk memajukan demokrasinya kelas buruh. Begitupun sebaliknya, kita tidak perlu berbelasungkawa dan bersolidaritas terhadap dibubarkannya HTI. Sebab, meskipun anti-kapitalisme, tapi retorika-retorika yang dibawa HTI sendiri sebenarnya berwatak reaksioner dan konservatif, menentang kemajuan perkembangan masyarakat, serta kontra-revolusioner. Apa yang kita saksikan sekarang ini adalah pertarungan antara faksi-faksi borjuis untuk mendapatkan legitimasi dalam menindas rakyat. Oleh karena itu, ke depan kita perlu membangun gerakan untuk memperkuat perjuangan kelas buruh membangun demokrasi yang sejati.

Masalah Demokrasi Borjuis

Meskipun harus diakui, demokrasi borjuis saat ini relatif lebih maju dibandingkan dengan demokrasi pada tatanan masyarakat feodal sebelumnya. Pada masyarakat feodal, demokrasi hanya dimiliki oleh segelintir tuan-tuan tanah berserta raja-raja. Pada saat itu, sama sekali tidak ada kebebasan berpendapat, berserikat, dan juga beragama. Raja-raja berkuasa penuh (absolut) dan berkepentingan untuk terus meluaskan daerah kekuasaanya, dengan menggunakan agamawan untuk memberi pembenaran religius terhadap apa yang dia lakukan. Jadi, ketika ada rakyat yang bergerak melakukan perubahan untuk memperjuangkan hak-haknya—melawan kekuasaan raja, mereka akan dicap melawan kuasa Tuhan di muka bumi.

Demokrasi yang di dorong HTI sekarang sebenarnya melambangkan demokrasi tatanan masyarakat feodal. Sebab, ketika kekhalifahan berkuasa, demokrasi akan berada ditangan segelintir elit dengan cap religius (syariat Islam). Meskipun HTI mengklaim bahwa Khalifah adalah orang yang terpilih, tapi tetap saja, Khalifah tersebut dipilih oleh segelintir elit agamawan, bukan mayoritas rakyat yang memahami sendiri ketertindasannya. Apalagi dengan alat produksi yang hanya dimilki oleh segelintir pemilik modal (borjuis) besar seperti sekarang, keputusan-keputusan elit agamawan tersebut tentunya akan dikendalikan oleh kelas borjuis juga. Rakyat yang kemudian melawan akan ditentang karena dicap melawan kuasa Tuhan. Cita-cita HTI untuk mengembalikan kejayaan imperium Islam terdahulu, sebenarnya melambangkan keinginan penaklukan dan perang, seperti pemerintahan masa Feodalisme. Inilah yang menjadi alasan bahwa cita-cita politk HTI melambangkan kemunduran, bukan perkembangan masyarakat.

Demokrasi borjuis yang berkembang sekarang adalah demokrasi yang muncul untuk menghancurkan kekuasaan para feodal. Raja-raja yang terus berperang untuk meluaskan daerah kekuasaannya, menuntut upeti yang mahal kepada setiap rakyat, membuat rakyat saat itu semakin sadar akan ketertindasan yang dia alami. Khususnya dipelopori oleh para pedagang (cikal bakal dari kelas borjuis), petani, dan kaum buruh. Kelas borjuis yang awalnya memainkan peran progresif menerbitkan berbagai koran yang mulanya berisi tentang kondisi pasar, berkembang menjadi isu-isu di masyarakat, seperti menuntut sistem keterwakilan/parlemen, kebebasan berpendapat, berserikat, termasuk juga memisahkan agama dari Negara atau sekulerisasi, agar agama tidak lagi digunakan untuk melegitimasi penindasan. Tetapi, kelas borjuis yang awalnya memainkan peran progresif akhirnya mengkhianati rakyat pekerja untuk menjadi kelas penindas selanjutnya pada sistem Kapitalisme. Revolusi pertama dan termegah dalam menumbangkan kekuasaan feodal untuk mewujudkan Negara demokratis bisa kita saksikan pada revolusi Prancis. Pasca revolusi tersebut, dorongan untuk menghancurkan Feodalisme meluas ke berbagai Negara. Termasuk menginspirasi gerakan yang dibangun oleh Mustafa Kemal Atartuk dalam menghancurkan kekhilafahan Turki Usmani untuk mendirikan Negara demokratis.

Kemudian berbeda dari banyak negara Eropa yang sistem demokratisnya terbentuk dari penumbangkan Feodalisme. Di Negara agraris dunia ketiga seperti Indonesia, sistem demokratisnya terbentuk dari perkembangan kapitalisme untuk meluaskan pasarnya. Proses kolonisasi Belanda terhadap Indonesia adalah kepentingan dari berkembangnya persaingan pasar-pasar Eropa. Untuk memuluskan kepentingan akumulasi modal, Kelas borjuis Belanda bekerja sama dengan raja-raja di Nusantara. Raja-raja ini bertugas untuk melakukan pembenaran kepada rakyatnya bahwa kedatangan Belanda adalah untuk kemakmuran, bukan penjajahan. Kemunculan kelas borjuis di Indonesia-pun pada awalnya bukan untuk menghancurkan Feodalisme, tetapi berkolaborasi dengan feodal untuk mengusir Kolonialisme. Kemunculan kelas borjuis Indonesia juga sangat rapuh, gerakan yang dia lakukan adalah karena desakan dari kelas buruh dan rakyat tertindas Indonesia. Inilah yang mengakibatkan hingga kini budaya feodalisme masih melekat kuat pada masyarakat Indonesia. Pembentukan Negara-bangsa yang demokratis tak kunjung selesai. Oleh karena itu, sentimen agama dan sektarian masih sangat mudah diterima oleh masyarakat. Kelas borjuis juga sering kali menggunakan sentimen agama untuk mengilusi kesadaran rakyat. Setiap pemilu kelas buruh dan rakyat dipecah belah menggunakan sentiment rasis seperti pribumi vs Tionghoa, muslim vs kafir, dan sebagainya.

xpetani-sukamulya-2.jpg.pagespeed.ic.djfjYuxC0X
Sumber : kabarkampus.com

Begitulah kemunculan dari demokrasi borjuis yang berkembang dalam masyarakat kapitalis. Demokrasi perjuangan rakyat pekerja yang dikhanati oleh kelas borjuis. Oleh karenanya, meskipun saat ini telah ada kebebasan berpendapat, berserikat, maupun beragama. Akan tetapi, Kebebasan berpendapat yang ada memfasilitasi kebebasan dari elit politik borjuis, sementara petani yang mempertahankan lahannya akan di kriminalisasi, mahasiswa yang kritis akan di Drop Out (DO). Adanya kebebasan berserikat, tetapi organisasi yang dipelihara adalah organisasi sipil reaksioner, sementara kelas buruh yang membangun organisasi mandirinya diberbagai pabrik akan dibrangus. Adanya kebebasan beragama, tetapi agama yang mendominasi adalah agama yang ada untuk melegitimasi kekuasaan dari kelas borjuis, sementara agama dan kepercayaan minoritas akan selalu di diskriminasi. Inilah masalah yang timbul dalam demokrasi borjuis, demokrasi yang melanggenggkan penindasan.

Untuk itu, kelas buruh dan rakyat tertindas lainnya berkepentingan untuk membangun demokrasinya yang sejati, yakni demokrasi proletariat. Demokrasi proletariat berkali-kali lebih demokratis di bandingkan demokrasi borjuis yang berkembang dalam masyarakat kapitalis sekarang. Sebab dalam demokrasi borjuis, kekuasaan hanya dimiliki oleh segelintir orang yang memiliki modal sangat besar. Kelas borjuis menguasai dan mengendalikan media, pendidikan, militer, dan sebagainya, bahkan lembaga agama untuk melegitimasi penindasannya. Keadilan yang di dapat dalam demokrasi borjuis sepenuhnya formal atau ilusi, bukan keadilan yang nyata. Sebaliknya, didalam demokrasi proletariat, Negara akan di kontrol secara demokratis oleh kelas buruh dan rakyat tertindas lainnya. Kelas buruh bukanlah kelas minoritas, dia adalah kelas mayoritas yang terus membesar dan terkonsentrasi dalam perkembangan kapitalisme.

Demokrasi proletariat akan terwujud di dalam tatanan Negara Buruh. Di dalam Negara Buruh, pabrik-pabrik, pers cetak, stasiun radio dan televisi, ruang-ruang dewan, akan menjadi kepemilikan kolektif dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat banyak. Semua pengendalian produksi, distribusi, dan jasa akan dikontrol dan dijalankan secara demokratis oleh Dewan Rakyat atau Dewan Pekerja. Setiap perwakilan yang tidak amanah akan ditarik sewaktu-waktu (recall), tidak seperti demokrasi borjuis yang mesti 5 tahun sekali. Dengan demikian, krisis ekonomi dan politik dapat dihindari, kesejahteraan masyarakat akan terwujud secara ilmiah, karena setiap manusia akan ditempatkan sebagai subjek yang sadar. Inilah demokrasi yang sejati, bukan demokrasi yang membawa kemunduran dan kehancuran, tetapi membawa kemajuan, pencerahan, dan kesejahteraan umat manusia.

Bagaimana Sikap Kita terhadap Pembubaran HTI ?

Banyak Pro dan Kontra dikalangan masyarakat terhadap cara rezim dalam membubarkan HTI, termasuk dikalangan gerakan pemuda/mahasiswa. Apalagi pembubaran yang dilakukan tersebut bersifat reaksioner, karena ditenggarai tanpa melalui proses peradilan, selain itu—karena HTI sebagai Ormas yang sebelumnya telah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM. Meskipun jargon-jargon yang dikumandangkan HTI bersifat reaksioner, anti-demokrasi, anti-toleransi, dsb. Dalih rezim seperti menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan NKRI untuk membubarkan HTI—sebenarnya tidak sama sekali berkepentingan untuk kemajuan perjuangan kelas pekerja, sebaliknya akan semakin melegitimasi kekuasaan dari rezim penindas. Justru, apa yang kita saksikan adalah cikal bakal dari kemunculan Fasisme. Ke depan, ketika kelas buruh membangun organisasi politik revolusioner-nya, dengan dalih menyelamatkan NKRI—organisasi yang mengancam stabilitas kekuasaan rezim akan langsung dibrangus. Begitupun juga dengan gerakan mahasiswa, petani, nelayan, rakyat Papua, dan sebagainya akan mengalami nasib yang sama. Lalu, bagaimanakah sikap kita terhadap situasi demikian ?

Berbagai pernyataan sikap dikeluarkan oleh organisasi yang mengklaim diri sebagai elemen demokratik. Organisasi mahasiswa Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) pada 12 Mei 2017, mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pembubaran HTI salah satunya sebagai berikut “Mengecam keras tindakan pemerintah yang anti demokrasi dan terus melakukan pembrangusan, termasuk pembubaran organisasi massa secara sepihak dan sewenang-wenang”. Sebelumnya pada tanggal 10 Mei 2017, Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK) telah terlebih dahulu mengeluarkan pernyataan sikap, pada intinya menuntut Negara untuk tidak melakukan kebijakan yang anti-demokrasi—ditambah menyerukan kepada HTI untuk tidak mengeluarkan pandangan yang anti-demokrasi, seperti dikutip melalui media bersangkutan “Pemerintah harus menghormati hak demokrasi, begitu pun juga HTI harus sadar hanya bisa tumbuh berkembang dalam iklim demokrasi. Oleh karena itu, HTI tidak lagi mengkampayekan pandangan-pandangan yang anti-demokrasi, yang mana salah satu prinsip demokrasi menghormati perbedaan, tidak bisa memaksakan, atau mematikan keberadaan kelompok tertentu”.

Tentu kita sebagai kaum revolusioner yang mencita-citakan pendirian Negara Buruh (sosialisme), tidak bisa melihat demokrasi dengan kaca mata yang liberal. Bagaimana mungkin mengharapkan Negara/rezim sekarang ini untuk mewujudkan demokrasi yang sejati, padahal Negara sejak dulu bertanggung jawab dan menjadi biang kerok dari pembrangusan demokrasi itu sendiri, seperti refresifitas dan kriminalisasi yang dilakukan terhadap aksi buruh dan petani, membubarkan ruang-ruang diskusi, pameran seni dan perpustakaan, mimbar bebas di kampus-kampus, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana mungkin mengharapkan agar HTI sebagaimana yang dikatakan FMK untuk “tidak lagi mengkampanyekan pandangan-pandangan yang anti-demokrasi”, padahal basis ideologi dari HTI sendiri, yakni kekhilafahan, adalah pandangan yang pada dasarnya sudah anti-demokrasi. Banyak sekali pengalaman di Indonesia maupun di berbagai Negara yang membuktikan bahwa HTI adalah organisasi yang sering mempropagandakan retorika rasis, anti-kafir, seksis, reaksioner, menyerukan kudeta militer, dan sebagainya—yang pada intinya bertentangan dengan tindakan revolusioner.

Maka, langkah seharusnya yang mesti kita lakukan bukannya menitipkan nasib kepada Negara untuk mewujudkan demokrasi sejati—yang justru akan memperkuat legitimasi rezim penindas. Maupun kita tidak perlu bersolidaritas terhadap elemen anti-demokrasi seperti HTI. Kita tidak perlu memberi ruang bagi kelompok-kelompok reaksioner, fasis, anti-demokrasi, dan anasir-anasir borjuis lainnya. Perjuangan mewujudkan demokrasi kelas buruh akan terwujud jika diperjuangkan secara sadar oleh kelas buruh itu sendiri. Oleh karena itu—untuk mempertahankan demokrasi, kelas buruh bersama kaum tani, mahasiswa, nelayan, kaum miskin kota, LGBT, akademisi, dan rakyat terindas lainnya lintas etnis, suku, maupun agama, perlu menguatkan solidaritas dan persatuan untuk membangun unit-unit pertahanan dirinya sendiri—yakni membangun Front Anti Fasis ataupun Laskar Rakyat. Penindasan terhadap kelas buruh dan rakyat lainnya tidak dilihat berdasarkan suku, agama, dan ras yang berbeda, melainkan karena kepentingan penindasan atau pebebasan, menguasai alat produksi atau tidak menguasai alat produksi. Selanjutnya, perjuangan tersebut perlu dihubungkan untuk membangun partai revolusioner, sebagai faktor subjektif untuk membangun kekuatan kelas buruh mewujudkan demokrasi yang sejati, yakni Demokrasi Proletariat : Sosialisme.

Di Narasikan Oleh : Tirta Adi Wijaya, Anggota Lingkar Studi Kerakyatan

Tulisan ini telah diterbitkan dalam Koran Suara Progresif (Koran Cetak Lingkar Studi Kerakyatan) Edisi 11 bulan Juni 2017

Referensi :

http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14070141/pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia, diakses tanggal 5 Juni 2017

hizbut-tahrir.or.id/2010/11/18/apa-itu-khilafah/, diakses tanggal 5 Juni 2017

https://kumparan.com/salmah-muslimah/sejarah-hizbut-tahrir-di-indonesia, diakses tanggal 5 Juni 2017

https://tirto.id/negara-negara-yang-melarang-hizbut-tahrir-coxU, diakses tanggal 6 Juni 2017

http://www.neraca.co.id/article/84254/urgensi-pembubaran-hti-dan-fpi, diakses tanggal 6 Juni 2017

https://lingkarstudikerakyatan.wordpress.com/2017/02/17/pilkada-serentak-drama-demokrasi-borjuis/, diakses tanggal 7 Juni 2017

https://fprsatumei.wordpress.com/2017/05/12/pernyataan-sikap-front-perjuangan-rakyat-fpr-melawan-pembrangusan-demokrasi/, diakses tanggal 7 Juni 2017

https://mahasiswakerakyatan.wordpress.com/2017/05/11/8-sikap-tegas-fmk-mengecam-pembubaran-organisasi/, diakses tanggal 7 Juni 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s