Rakyat Dalam Pusaran Industri Pertambangan

Faridah—yang merupakan seorang ibu, tentu sangat bangga ketika baru saja mengetahui Ahmad Setiawan–anak tunggalnya yang berusia 10 tahun baru saja naik ke kelas 4 SD setelah mengambil rapot kenaikan kelasnya. Kebahagiaan tentu saja juga dirasakan oleh Ahmad sendiri karena dia bisa mulai menikmati liburan sekolah, sesuatu yang normal ditunggu oleh anak seusianya. Namun, kebahagiaan tersebut berakhir karena lubang maut pembawa bencana.

Tragedi itu bermula pada sabtu siang (22/06/2019), Ahmad kala itu baru saja pulang mengaji. Dengan terburu-buru, Ahmad tiba dirumah neneknya yang tak jauh dari kediamannya untuk mengganti baju lalu pergi bermain kembali bersama teman-temannya. Sang nenek hanya mengingatkan agar jangan bermain terlalu jauh, terutama diareal bekas lubang tambang. Ahmad yang tidak pulang hingga sore hari lalu membuat sang nenek dan Faridah gelisah. Ketika mereka dibantu oleh para warga mencari hingga ke areal kolam tambang batu bara, mereka melihat baju yang sebelumnya dipakai oleh Ahmad tergeletak. Dengan sigap, para wargapun berinisiatif untuk mencari juga ke dalam kolam. Setelah 15 menit pencarian, seorang warga tak sengaja menyentuh tubuh manusia. Ketika diangkat, jasad di kedalaman 130 sentimeter itu adalah Ahmad yang sudah tidak bernyawa. Faridah pun menangis histeris tak tertahankan. Ahmad menjadi korban yang kesekian dari kolam bekas pertambangan.

549ilustrasi_lubang_tambang

Ironisnya, hanya beberapa minggu sebelum tragedi Ahmad pada Rabu (29/05/2019), bertepatan dengan peringatan Hari Anti Tambang, Nadia—seorang anak berusia 12 tahun juga meninggal dengan kejadian dan tempat yang sama dimana Ahmad meninggal, tepatnya di kolam konsesi PT. Insan Bara Perkasa. Sejauh ini sudah ada 35 korban yang berjatuhan di kolam-kolam bekas tambang yang dibiarkan menganga begitu saja di Kalimantan Timur (Kaltim). Tindakan pengabaian ini adalah wujud nyata dari eksploitasi alam merugikan yang terjadi di Kaltim baik oleh pemodal maupun pemerintah.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Wahyu Heranata menganggapi adanya korban ke-35 karena kesalahan orang tua yang tidak bisa mengawasi anaknya dengan baik. Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi malah menyalahkan LGBT sebagai penyebab berbagai bencana di Kaltim. Gubernur Kaltim, Isran Noor parahnya menganggap bahwa meninggalnya korban di lubang tambang ini adalah “takdir” mereka. Terkait polemik aktivitas pertambangan ditengah Kota Samarinda beberapa minggu lalu, Isran menanggapi dengan pernyataan ala politisi: tidak jadi masalah asalkan “legal”. Dia cenderung menyalahkan pemerintahan sebelumnya atas berbagai izin pertambangan yang ada di Kaltim sekarang.

Padahal, tambang-tambang legal juga penyebab berbagai bencana selama ini. Kaltim sebagai Provinsi penghasil utama baru bara memiliki 1404 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, provinsi dan kab/kota. Isran Noor faktanya selama menjabat sebagai Bupati Kutim tercatat telah mengobral 161 IUP mineral dan batu bara. Akibatnya, 4.464 bekas lubang tambang hingga kini dibiarkan terbuka (dengan asumsi, setiap IUP, meninggalkan tiga lubang tambang). Samarinda sebagai ibu kota provinsi mewariskan 76 izin dan 300 galian tambang sehingga 71 persen wilayahnya beralih fungsi menjadi tambang. Inilah penyebab terbesar terjadinya pencemaran udara, kerusakan lingkungan, bahkan banjir hingga sepekan yang melanda Samarinda pasca lebaran lalu.

Para pekerja tambang sebenarnya juga rawan menjadi korban dari industri ini. Ketika krisis ekonomi terjadi, banyak perusahaan tambang yang tutup dan memecat buruh-buruhnya. Inilah yang terjadi di Kaltim pada tahun 2016 lalu ketika sekitar 10.000 pekerja tambang di-PHK hingga memicu banyaknya kriminalitas. Bahkan, baru-baru ini (30/06/2019) kita dihebohkan dengan meninggalnya 2 pekerja tambang di Kelurahan Makroman karena tertimbun longsor saat bekerja.

Industri pertambangan akan terus merenggut nyawa jika krisis ini tak segera dituntaskan. Sejauh ini belum ada pemilik perusahaan tambang yang menjalani proses hukum karena kelalaian mereka. Sementara pemerintah cenderung abai terhadap banyaknya korban yang terus berjatuhan. Pergantian kepala daerah yang berganti lewat pemilu elit yang berlangsung selama 5 tahun sekali justru memperparah kondisi ini. Sebab sektor pertambangan batu bara sendiri telah menjadi komoditas dan sumber pendanaan kampanye politik mereka selama bertahun-tahun. Sehingga kebijakan-kebijakan yang telah dan akan mereka hasilkan tidak bisa lepas dari balas budi politik terhadap pemilik modal yang mensponsori mereka.

Oleh karena itu, mempercayakan perubahan dari krisis lingkungan yang terjadi selama ini kepada mereka adalah ilusi terbesar yang membelunggu nalar rakyat hari ini. Kita tidak boleh lagi menitipkan nasib kepada orang-orang yang “kemanusaiannya” telah hilang tersebut. Inilah alasan terbesar mengapa jika bukan rakyat sendiri yang memimpin, tidak akan ada perubahan.

Perjuangan Melawan Industri Perusak Lingkungan

Pengembangan industri pertambangan selalu dikaitkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah peningkatan konsumsi dan produksi komoditas industri tanpa pertimbangan masa depan. Akibat logika semacam inilah alam tak lagi mampu menopang kehidupan manusia di masa yang akan datang. Demi mengembalikan kondisi alam seperti semula, pertumbuhan ekonomi harus berada di titik nol persen, atau dikenal sebagai zero growth. Karena itu, kapitalisme dengan watak akumulatif dan eksploitatif tidak akan mampu memberikan dampak baik terhadap manusia dan alam di bumi ini.

Korbannya adalah kelas buruh, petani, dan rakyat miskin lainnya. Seperti, kondisi kerja yang tidak layak, upah murah, lubang tambang beracun, tanah longsor, jalanan amblas, limbah, pencemaran air, debu yang mengakibatkan infeksi saluran pernafasan dan berbagai penyakit lainnya, bencana banjir, hingga pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim dan berbagai kerusakan lingkungan lainnya. Sementara para pemilik modal, CEO atau pemegang saham, hingga kaki tangannya (baca: para politisi), hidup penuh dengan kemewahan, bisa membangun rumah yang jauh dari polusi dan banjir dan pergi kapan pun ketika berhadapan dengan bencana alam yang lebih besar.

Perjuangan lingkungan harus bagian dari perjuangan penumbangan sistem kapitalisme, bukan perjuangan yang merasa tak ada kaitannya dengan sistem ekonomi politik. Alih-alih perjuangan itu malah membentengi kapitalisme. Melakukan reorganisasi secara radikal terhadap cara produksi kapitalisme. Itulah satu-satunya jalan penyelamatan lingkungan yang berkesinambungan. Jelas sudah segala fakta yang ada disekeliling kita. Memilih jalan tengah melalui konsep good will dengan maksud agar terjadi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan biaya lingkungan yang masih bisa ditanggung, adalah omong kosong. Kerusakan alam merupakan konsekuensi mutlak atas sistem modal yang tak memikirkan kemanusiaan dan kelestarian alam. Ingat, daya pendorong utama kapitalisme adalah keuntungan. Apapun yang tak menguntungkan: rehabilitasi lahan kritis, tak akan pernah terselesaikan.

Harapan satu-satunya kini ada di tangan rakyat pekerja, yang bersatu dan berjuang untuk berkuasa. Perjuangan bersama buruh, petani, masyarakat adat, nelayan, mahasiswa, perempuan dan masyarakat lainnya yang terdampak akibat kerusakan lingkungan. Sistem yang dijalankan secara demokratis dan terencana, dikelola secara ekologis untuk kita wariskan pada generasi selanjutnya.

*selebaran merespon aksi “Komite Lawan Perusak Lingkungan”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s